Oleh : Jufri
Ketua PD Muhammadiyah Kota Tebing Tinggi
Pada penghujung kekuasaan Soeharto, terutama sejak awal 1990-an hingga 1998, satu isu yang pelan tapi pasti mengemuka adalah kesenjangan. Ia tidak selalu hadir dalam pidato resmi, tidak selalu menjadi tajuk utama media, tetapi terasa nyata di tengah masyarakat. Para intelektual mulai membicarakannya, mengkajinya, bahkan menggugatnya, meski dalam ruang yang serba terbatas.
Di masa ketika kebebasan berbicara belum seperti hari ini, suara-suara kritis harus mencari jalannya sendiri. Dari kampus, dari mimbar, dan dari gerakan keislaman, lahir keberanian yang tidak selalu keras, tetapi konsisten. Salah satu yang paling menonjol adalah Amien Rais, seorang dosen Universitas Gadjah Mada sekaligus tokoh penting Muhammadiyah. Ia tidak hanya berbicara tentang kesenjangan, tetapi juga tentang suksesi—sebuah gagasan yang pada zamannya terasa seperti membuka pintu yang lama terkunci.
Setelah Soeharto kembali terpilih pada 1993 untuk periode keenam, suara Amien Rais semakin nyaring. Ia tidak lagi sekadar pengamat, tetapi menjadi bagian dari denyut perubahan itu sendiri.
Momentum penting itu hadir pada Muktamar Muhammadiyah ke-43. Di Banda Aceh, kekuasaan dan moralitas seakan bertemu dalam satu panggung. Kehadiran Presiden Soeharto, bahkan dengan pernyataannya sebagai kader Muhammadiyah, menunjukkan betapa organisasi ini memiliki posisi strategis dalam lanskap kebangsaan. Banyak tokoh mengaitkan dirinya dengan Muhammadiyah—sebuah fenomena yang memperlihatkan daya tarik sekaligus pengaruhnya.
Dalam muktamar itu, Amien Rais terpilih sebagai Ketua Umum Muhammadiyah periode 1995–2000. Sebuah fase yang menandai bahwa Muhammadiyah tidak hanya bergerak dalam dakwah sosial-keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran kebangsaan yang lebih luas.
Menariknya, di saat yang sama, tidak sedikit kader Muhammadiyah berada di lingkar kekuasaan. Kita mengenal nama-nama seperti Harmoko, Tarmizi Taher, Akbar Tandjung, R Hartono, Faisal Tanjung, hingga Wiranto. Mereka berada dalam sistem, menjadi bagian dari kekuasaan negara.
Namun di tengah kedekatan itu, Amien Rais justru semakin keras bersuara. Di sinilah pelajaran penting itu lahir: kedekatan dengan kekuasaan tidak harus melahirkan pembenaran.
Justru dari situ, integritas diuji. Sikap kritis yang ia tunjukkan bukan sekadar keberanian personal, tetapi cerminan bahwa kepentingan bangsa harus berdiri di atas segala kepentingan lain.
Waktu berlalu. Sejarah tidak pernah benar-benar pergi, ia hanya menunggu untuk dibaca ulang.
Tiga puluh dua tahun kemudian, pada 2027, Muhammadiyah akan menggelar Muktamar 43 di Sumatera. Sebuah momentum yang bukan sekadar rutinitas organisasi, tetapi juga cermin untuk bertanya: di mana posisi kita hari ini?
Situasi hari ini terasa seperti gema masa lalu. Kader Muhammadiyah kembali banyak berada dalam lingkar kekuasaan Prabowo Subianto. Ini bukan sesuatu yang keliru. Bahkan bisa menjadi peluang besar untuk berkontribusi bagi bangsa. Namun di situlah ujian sesungguhnya dimulai: apakah kedekatan itu akan memperkuat keberpihakan pada rakyat, atau justru melemahkan daya kritis?
Muhammadiyah adalah organisasi Islam dakwah—gerakan amar ma’ruf nahi munkar, gerakan tajdid (pembaruan), sekaligus gerakan ilmu. Sikap dan karakternya khas: rasional, berkemajuan, dan berakar pada nilai-nilai keislaman yang mencerahkan. Karena itu, Muhammadiyah tidak boleh kehilangan arah, meskipun banyak kadernya berkiprah dalam pemerintahan.
Muhammadiyah tidak boleh menjadi “kancil pilek”—sebuah metafora yang menggambarkan sikap pura-pura tidak tahu, seolah tidak melihat kesenjangan, dan memilih diam di tengah realitas yang membutuhkan suara. Justru di saat banyak kader berada dalam kekuasaan, kompas moral itu harus semakin ditegakkan.
Loyalitas terbesar Muhammadiyah bukan kepada kekuasaan yang datang dan pergi, tetapi kepada bangsa ini. Kepada rakyat yang membutuhkan keadilan, kepada nilai yang harus ditegakkan, dan kepada masa depan yang harus dijaga. Sebab penguasa boleh berganti, rezim bisa berubah, tetapi tanggung jawab moral tidak pernah ikut berlalu.
Yang dibutuhkan bukanlah oposisi tanpa arah, tetapi kritik yang berakar pada nilai. Bukan pula kedekatan tanpa batas, tetapi kontribusi yang berintegritas. Muhammadiyah harus tetap menjadi kekuatan moral, yang menegur tanpa kehilangan adab, mengingatkan tanpa kehilangan empati, dan mengoreksi tanpa kehilangan arah.
Pada akhirnya, setiap zaman melahirkan ujiannya sendiri. Namun satu hal yang tetap: bangsa ini selalu membutuhkan suara yang jernih. Dan jika sejarah 1995 memberi pelajaran, maka 2027 adalah kesempatan, apakah suara itu masih akan kita dengar, atau justru kita biarkan tenggelam dalam riuhnya kekuasaan. (*)
Silaturahmi Kolaborasi Sinergi Harmoni
