TAJDID.ID~Medan || Program MBG Ramadan yang dipromosikan sebagai penyedia “makanan bergizi” bagi anak-anak menuai sorotan publik. Di berbagai daerah, mulai dari Aceh hingga Kalimantan, keluhan warga dan unggahan di media sosial mempertanyakan kualitas menu yang diterima penerima manfaat.
Sejumlah laporan warga menyebutkan isi paket dinilai minim protein dan vitamin, serta lebih didominasi karbohidrat sederhana. Kenaikan harga bahan pangan menjelang Ramadan turut menjadi perhatian, karena dinilai memengaruhi kualitas dan komposisi menu yang disediakan.
Founder Ethics of Care sekaligus Anggota Komisi Yudisial periode 2015–2020, Farid Wajdi, menilai polemik ini tidak boleh dipandang sekadar persoalan teknis distribusi makanan, melainkan menyangkut dimensi etika kebijakan publik.
“Program bantuan sosial, apalagi yang menyasar anak-anak, tidak cukup hanya mengandalkan label ‘bergizi’. Yang diuji adalah substansi dan pelaksanaannya di lapangan. Jangan sampai program yang dimaksudkan untuk kebaikan justru kehilangan akal sehat dan sensitivitas etis,” ujar Farid saat dimintai tanggapan, Rabu (25/2).
Menurut Farid, dalam konteks Ramadan yang identik dengan kepedulian sosial, standar kualitas dan keamanan pangan justru harus lebih diperhatikan. Ia menegaskan bahwa kecukupan gizi tidak dapat dipisahkan dari aspek protein, vitamin, serta keamanan konsumsi.
“Kita tidak bisa menyederhanakan persoalan gizi hanya pada rasa kenyang. Anak-anak membutuhkan asupan yang seimbang. Jika di lapangan ditemukan menu yang tidak memenuhi standar tersebut, maka evaluasi menyeluruh harus dilakukan,” katanya.
Selain kualitas menu, Farid juga menyoroti aspek transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Ia menyebut pentingnya pengawasan independen agar tidak muncul kecurigaan publik terhadap pengelolaan dana.
“Dalam situasi di mana anggaran negara digunakan, keterbukaan menjadi keniscayaan. Audit oleh lembaga yang berwenang seperti BPK, serta pengawasan Ombudsman atau aparat penegak hukum bila diperlukan, justru akan memperkuat legitimasi program,” tegasnya.
Farid menambahkan, respons pemerintah tidak boleh reaktif dan menunggu gelombang kritik membesar. Menurutnya, sistem pengawasan dan evaluasi harus dibangun sejak awal sebagai bagian dari desain kebijakan.
“Koordinasi pusat, daerah, hingga pelaksana teknis di lapangan harus solid. Jika ada kekurangan, perbaikan harus cepat dan terukur. Anak-anak tidak boleh menjadi korban dari manajemen yang lemah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penyesuaian anggaran dengan realitas harga pangan yang fluktuatif, terutama menjelang Ramadan. Tanpa perhitungan realistis, kualitas program berpotensi tergerus.
“Jangan sampai niat baik kandas oleh perencanaan yang tidak adaptif terhadap kondisi pasar. Kebijakan publik harus berbasis data dan evaluasi berkala,” kata Farid.
Hingga kini, pemerintah melalui sejumlah pernyataan resmi mengakui adanya kekurangan dalam pelaksanaan dan menyatakan komitmen untuk melakukan pemantauan serta evaluasi lanjutan.
Bagi Farid, polemik MBG Ramadan menjadi pengingat bahwa keberhasilan program sosial tidak diukur dari slogan, melainkan dari dampak nyata bagi penerima manfaat.
“Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi program, tetapi kepercayaan publik. Jika kita berbicara tentang anak-anak, maka standar kita seharusnya yang tertinggi,” pungkasnya. (*)
