Oleh: M. Risfan Sihaloho
Dalam sejarah relasi antarnegara, kekuasaan jarang bekerja sendirian. Ia selalu membutuhkan perpanjangan tangan: bisa figur, kelompok, atau bisa juga rezim yang bersedia menggadaikan kedaulatan demi perlindungan, kekuasaan, atau keuntungan jangka pendek.
Dalam bahasa populer kita menyebutnya antek atau jongos.
Sedangkan dalam literatur akademik, mereka dikenal sebagai collaborators, client states, proxy elites, atau comprador class.
Perlu diketahui, antek bukan sekadar pengkhianat personal. Ia adalah produk sistemik dari relasi kuasa yang timpang. Tanpa memahami sejarah antek, kita tak akan pernah betul-betul memahami bagaimana imperialisme bekerja, dulu maupun hari ini.
Jejak Historis Antek
Bila kita buka lagi lembaran sejarah kuno, mulai dari imperium Romawi, Persia, hingga Dinasti Han, terungkap bahwa mereka menguasai wilayah luas bukan hanya dengan pedang, tapi dengan elit lokal yang dibina dan dipelihara. Raja-raja klien (client kings) diberi otonomi semu asal setia pada pusat kekuasaan.
Contoh klasik Herodes Agung di Yudea: penguasa lokal yang berkuasa atas restu Romawi. Kemudian kota-kota Yunani yang “merdeka”, ternyata mereka wajib menyetor pajak dan pasukan.
Sejak awal, antek itu memiliki fungsi penjinak perlawanan lokal dan penerjemah kepentingan imperium.
Antek sebagai Fondasi Penjajahan
Sejarawan mencatat, Kolonialisme Eropa (abad 16–20) juga memformalkan peran antek.
Sementara di Hindia Belanda, waktu itu bupati dan priyayi dijadikan birokrasi kolonial. Sistem indirect rule menekan biaya penjajahan dan memecah solidaritas rakyat.
Frantz Fanon menyebut kelas ini sebagai: “native elite who speak the language of the colonizer and think with his logic.” Mereka bukan hanya menjalankan perintah, tapi mewarisi cara berpikir penjajah.
Antek dalam Perang Dingin
Pasca Perang Dunia II, dunia tidak lagi dijajah secara formal, tapi dikendalikan melalui rezim proksi.
Misalnya di Amerika Latin, tepatnya di Guatemala (1954) terungkap CIA menggulingkan Presiden Jacobo Árbenz yang melakukan reforma agraria, demi kepentingan United Fruit Company (dokumen CIA dideklasifikasi, 1997).
Begitu juga di Chile (1973), diketahui Augusto Pinochet naik lewat kudeta yang didukung AS. Ribuan aktivis dibunuh demi “stabilitas pasar”.
Antek di sini berbentuk: junta militer, oligarki bisnis dan parat keamanan yang disokong asing
Kasus di Timur Tengah, sejarah mencatat bahwa Shah Mohammad Reza Pahlavi yang berkuasa di Iran pra-1979 adalah sekutu utama AS. Kudeta terhadap PM Mossadegh (1953) dilakukan CIA–MI6 karena nasionalisasi minyak.
Di Arab Saudi, banyak pengamat menilai monarki yang berkuasa telah menjadi pilar kepentingan energi dan geopolitik Barat.
Imbalannya sangat jelas, yakni pasokan senjata, perlindungan internasional dan impunitas pelanggaran HAM
Di Asia Tenggara, jejak sejarah antek juga ditemukan. Misalnya Vietnam Selatan yang menjadi rezim boneka AS yang runtuh bersama kekalahan perang.
Di Filipina: dari Marcos hingga pasca-Marcos, elite politik sangat terikat kepentingan Washington.
Begitu juga di Kamboja: Lon Nol sebagai proksi AS sebelum digantikan rezim brutal Khmer Merah (efek domino intervensi).
Jenis Antek dan Cara Kerjanya
Dari perbedaan style kerjanya, antek bisa dibedakan jadi beberapa jenis.
Pertama, Antek Politik. Jenis antek ini terdiri dari para elite atau partai yang menyelaraskan kebijakan nasional dengan kepentingan asing. Dalam sepak terjangnya, mereka ngotot membuat regulasi atau merancang Undang-undang yang pro kepentingan asing.
Kedua, Antek Ekonomi (Comprador): yakni para pengusaha lokal yang menjadi perantara modal asing. Mereka bergantung pada impor, rente, dan ekstraksi sumber daya.
Ketiga, Antek Intelektual. Mereka adalah para akademisi, analis, buzzer “cerdas” yang membungkus kepentingan asing dengan jargon ilmiah. Antonio Gramsci menyebutnya mereka ini: organic intellectuals of the ruling bloc.
Keempat, Antek Keamanan. Mereka terdiri dari aparat yang dilatih, dipersenjatai, dan diarahkan untuk melindungi kepentingan eksternal. Cara kerja mereka menonjolkan doktrin keamanan yang lebih pro-stabilitas global ketimbang keselamatan rakyat.
Sejarah Panjang Antek di Indonesia
Ikhwal antek di negeri ini sudah dikenal sejak zaman kolonial. Pada waktu itu, priyayi dan elite feodal menjadi tulang punggung administrasi penjajah Belanda. Sejarawan juga mencatat, bahwa politik devide et impera Belanda sukses karena ada elite lokal yang bersedia jadi antek.
Di zaman Orde Baru, tak sedikit pengamat yang menyebut Soeharto berkuasa dengan dukungan Barat pasca 1965. Dokumen AS (National Security Archive) menunjukkan restu dan dukungan diplomatik terhadap pembantaian anti-komunis.
Begitu juga ekonomi dibuka lebar untuk modal asing (Freeport, Caltex, dll) menguatkan dugaan itu.
Antek di era Orde Baru terdiri dari oligarki bisnis, teknokrat neoliberal dan aparat represif.
Pasca-Reformasi, antek tidak lagi berbentuk diktator tunggal, melainkan juga eksis dalam berbagai bentuk tampilan, seperti: elite politik transaksional, oligarki media, buzzer dan konsultan opini.
Ketergantungan utang, investasi ekstraktif, dan regulasi pro-korporasi menunjukkan kolonialisme gaya baru (neo-kolonialisme) masih bekerja.
Dampak Antek bagi Sebuah Negara
Setidaknya ada beberapa dampak buruk dari keberadaan antek: kedaulatan semu, kebijakan publik tidak berpihak pada rakyat, ketimpangan ekonomi ekstrem, matinya daya kritis intelektual dan normalisasi ketidakadilan atas nama stabilitas.
Dalam kondisi seperti ini, negara memang masih merdeka secara formal, tapi sesungguhnya sudah “terjajah” secara struktural.
Bagaimana Menyiasati Antek?
Bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, keberadaan antek adalah parasit yang harus disingkirkan. Jika terus dibiarkan hidup, pasti akan menggerogoti inangnya, bahkan lambat laun berpotensi membahayakan keselamatan negara.
Berikut beberapa bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk menyiasati dan melawan keberadaan antek.
Pertama, membangun kesadaran historis. Rakyat yang lupa sejarah mudah dijadikan alat.
Kedua, terus memperkuat demokratisasi ekonomi dengan cara mengurangi ketergantungan pada rente dan modal asing.
Ketiga, mengukuhkan kemandirian pengetahuan melalui produksi wacana kritis, bukan sekadar impor teori.
Keempat, perketat kontrol publik atas elite melalui tuntutan transparansi, media independen, dan partisipasi warga.
Kelima, terus bangun nasionalisme kritis, bukan chauvinisme, tapi keberpihakan nyata pada kepentingan rakyat.
Penutup
Antek bukan anomali. Ia adalah gejala dari relasi kuasa yang tidak setara. Selama kekuasaan lebih mengabdi pada kepentingan luar ketimbang rakyatnya sendiri, selama itu pula antek akan selalu lahir—dengan wajah baru, bahasa baru, dan justifikasi yang lebih canggih.
Pertanyaannya bukan lagi apakah antek ada, tapi: apakah kita cukup sadar untuk tidak ikut menjadi bagian dari mereka? (*)
