Oleh: M. Risfan Sihaloho
Diksi “rakyat” adalah komoditas politik paling laris di republik ini. Hampir tak ada partai politik yang berani terang-terangan menyatakan diri anti-rakyat. Semua berlomba mengklaim paling pro, paling peduli, paling membela rakyat. Namun justru karena terlalu sering dipakai, kata “rakyat” kehilangan maknanya. Ia menjelma jargon kosong, sekadar pemanis kampanye dan alat legitimasi kekuasaan.
Pengalaman politik kita menunjukkan satu pola berulang: rakyat diagungkan saat pemilu, dilupakan setelah kursi kekuasaan diraih. Janji kesejahteraan, keadilan, dan keberpihakan kerap berhenti di baliho, slogan, dan pidato. Dalam praktiknya, kebijakan justru lebih ramah pada elit, pemodal besar, dan oligarki. Rakyat tetap menjadi objek, jarang benar-benar diakui sebagai subjek politik.
Dalam konteks itulah kemunculan Partai Gerakan Rakyat—yang lagi-lagi mengusung diksi “rakyat”—menambah riuh pentas kontestasi demokrasi nasional. Namun secara empiris, kelahiran partai baru ini tidak otomatis melahirkan ekspektasi istimewa. Sebab sejarah politik Indonesia terlalu kaya dengan contoh partai baru yang awalnya dielu-elukan, tetapi akhirnya larut dalam pola lama: elitis, transaksional, dan jauh dari denyut akar rumput.
Jika pun ada euforia publik, itu wajar. Antusiasme tersebut besar kemungkinan dipicu oleh akumulasi kekecewaan rakyat terhadap kinerja rezim yang dinilai sarat kontroversi, minim kepekaan sosial, dan gagal menghadirkan keadilan substantif. Dari kekecewaan itu lahir kembali kerinduan akan perubahan. Partai baru lalu tampil sebagai simbol harapan, meski harapan itu masih rapuh dan penuh tanda tanya.
Masalahnya jelas: apakah Partai Gerakan Rakyat benar-benar berbeda, atau hanya pengulangan dengan kemasan baru?
Jika ingin diperhitungkan secara serius, partai ini tidak punya pilihan selain tampil otentik. Otentik dalam arti sesungguhnya: tumbuh dari bawah, hidup di tengah rakyat, dan digerakkan oleh aspirasi nyata masyarakat, bukan sekadar dikendalikan oleh segelintir elit politik. Tanpa itu, partai ini hanya akan menjadi replika parpol lama—sekadar mengganti logo, warna, dan nama.
Dominasi elit adalah penyakit kronis demokrasi kita. Selama partai-partai dikelola layaknya perusahaan politik milik elite, selama keputusan strategis ditentukan di ruang tertutup oleh segelintir orang, maka rakyat akan terus berada di pinggir. Karena itu, jalan “deelitisasi demokrasi” harus menjadi karakter utama Partai Gerakan Rakyat, bukan sekadar slogan indah di dokumen pendirian.
Isu pemberdayaan dan pembebasan rakyat harus diterjemahkan ke dalam mekanisme nyata: ruang partisipasi langsung, pengambilan keputusan yang inklusif, dan kaderisasi yang membuka peluang luas bagi warga biasa. Gerakan rakyat tidak boleh direduksi menjadi alat mobilisasi lima tahunan, melainkan harus menjadi proses politik sehari-hari.
Partai ini juga harus jujur pada dirinya sendiri. Benar bahwa sosok Anies Baswedan dengan popularitasnya memainkan peran penting dalam pembentukan dan perhatian publik terhadap partai ini. Namun ketergantungan berlebihan pada satu figur justru berbahaya. Jika Partai Gerakan Rakyat hanya hidup dari pesona tokoh, maka ia akan rapuh dan mudah runtuh.
Anies seharusnya dimaknai sebagai modal komplementer, bukan pusat gravitasi. Cukuplah Anies jadi bonus, bukan penentu segalanya. Sesuai namanya, partai ini harus mampu menjadi representasi rakyat yang bergerak, bukan sekadar rakyat yang diwakili oleh elite yang berbicara atas nama mereka.
Pada akhirnya, pertaruhan terbesar Partai Gerakan Rakyat adalah otentikasi dan konkritisasi jati dirinya sendiri. Apakah ia sungguh-sungguh menjadi kanal politik rakyat, atau hanya meminjam diksi rakyat untuk masuk ke arena kekuasaan? Jawaban atas pertanyaan itu tidak ditentukan oleh pidato, deklarasi, atau klaim moral, melainkan oleh praktik politik yang konsisten.
Jika mampu membuktikan diri sebagai partai yang genuine, partisipatif, dan berani menantang hegemoni elit serta oligarki, maka peluangnya untuk diperhitungkan dalam konstelasi politik nasional terbuka lebar. Namun jika tidak, ia hanya akan menambah panjang daftar partai yang pernah menjanjikan perubahan, tetapi akhirnya ikut mengkhianatinya. (*)
