TAJDID.ID~Medan || Kebijakan progresif Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dalam membangun interoperabilitas layanan kepolisian dinilai sebagai langkah konkret transformasi Polri menuju pelayanan publik yang modern, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Langkah ini menitikberatkan pada sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
Assoc. Prof. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), menilai interoperabilitas Korlantas Polri merupakan formula efektif dalam merespons tantangan era disrupsi teknologi dan informasi, khususnya dalam kerangka Government Technology (Go Tech).
“Interoperabilitas ini sejalan dengan blue print grand strategy Polri untuk mewujudkan organisasi yang strive for excellence dan service for excellence. Kehadiran Polri menjadi lebih responsif di tengah arus informasi yang sangat cepat, terlebih menjelang momen krusial seperti libur Natal dan Tahun Baru serta kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana,” ujar Alpi, Selasa (23/12).
Salah satu terobosan yang mendapat sorotan adalah pemanfaatan mobil Command Center Korlantas Polri. Kendaraan ini dilengkapi sistem teknologi canggih yang terhubung langsung dengan pusat data Korlantas dan terintegrasi dengan drone ETLE quadcopter. Drone tersebut mampu memantau kondisi lalu lintas secara langsung, melakukan sensor pelat nomor kendaraan, hingga face recognition untuk mendukung penegakan hukum berbasis elektronik.
Selain itu, Korlantas Polri juga mengoperasikan mobil Road Accident Rescue (RAR) yang dilengkapi peralatan hydraulic spreader berkualitas tinggi. Fasilitas ini memungkinkan pembongkaran bodi kendaraan secara cepat dan aman guna mengevakuasi korban kecelakaan maupun bencana alam. Mobil RAR juga didukung drone nirawak dengan teknologi 3D scanner yang berfungsi untuk dokumentasi serta analisis kejadian di lapangan.
Menurut Alpi, ekosistem layanan digital terpadu yang dibangun Korlantas Polri merupakan wujud nyata reformasi Polri menuju good governance. Transformasi ini diwujudkan melalui interoperabilitas quick wins pada aspek kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi.
Ia mencontohkan fitur K3I (Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi) yang dikembangkan Korlantas Polri sebagaimana disampaikan Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho. Fitur tersebut berfungsi sebagai pusat pengendalian operasional lalu lintas secara real time dan telah terintegrasi di sejumlah wilayah.
“Integrasi aplikasi digital dalam fitur K3I akan meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas tata kelola Polri, khususnya di bidang lalu lintas. Dampaknya adalah peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan kepercayaan publik terhadap Polri,” jelasnya.
Lebih lanjut, Alpi menyebut sistem tersebut juga memudahkan pimpinan Polri dalam pengambilan kebijakan serta dapat dimanfaatkan oleh instansi terkait, terutama dalam situasi darurat akibat bencana alam. Ia menyebut kebijakan ini sebagai aktualisasi prinsip kebijakan progresif dalam pencapaian Asta Cita.
Tak hanya itu, ekosistem layanan digital Korlantas Polri juga dilengkapi Human Capital Management Analysis Dashboard yang difasilitasi Command Center. Menurut Alpi, sistem ini memberikan sejumlah manfaat strategis dalam interoperabilitas.
“Pertama, menyediakan data yang lebih berkualitas karena integrasi berbagai jenis data yang cepat dan akurat. Kedua, meningkatkan produktivitas kerja melalui penyederhanaan pengumpulan, akses, dan penyimpanan data. Ketiga, meningkatkan kepuasan pengguna, baik stakeholder maupun masyarakat. Keempat, meminimalisir kesalahan karena aliran informasi lebih terintegrasi dan mengurangi entri data manual,” paparnya.
Dengan berbagai inovasi tersebut, Korlantas Polri dinilai telah menunjukkan wajah baru institusi kepolisian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital. (*)
