TAJDID.ID–Medan | | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) memperkuat perannya sebagai ruang akademik bagi dialog kebijakan fiskal nasional. Hal itu ditandai dengan pelaksanaan Kuliah Umum sekaligus penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara UMSU dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sumatera Utara di Auditorium Kampus Jalan Muchtar Basri, Rabu (26/11).
Kegiatan yang diinisiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMSU ini membuka ruang pembahasan terkait dinamika fiskal nasional serta implikasinya terhadap kondisi fiskal daerah, khususnya Sumatera Utara.
Dekan FEB UMSU, Dr. Radiman, S.E., M.Si, dalam sambutannya menyampaikan bahwa arah kebijakan ekonomi nasional mengalami perubahan signifikan dan perlu dikaji bersama, terutama dalam konteks struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Pertanyaannya, apakah struktur APBD kita masih didominasi belanja rutin atau sudah bergerak ke arah belanja pembangunan yang lebih produktif? Universitas harus hadir untuk memberikan pandangan akademik yang konstruktif,” ujar Radiman.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, Indra Soeparjanto, S.E., MAP, memaparkan kondisi fiskal Sumatera Utara yang hingga saat ini masih bergantung pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, struktur keuangan daerah ditopang oleh transfer umum, Dana Alokasi Khusus (DAK), serta belanja kementerian/lembaga di wilayah Sumatera Utara.
“Ruang fiskal Sumut merupakan refleksi dari struktur fiskal nasional. Kemandirian daerah tetap harus diperkuat,” jelasnya.
Indra menambahkan bahwa prioritas anggaran negara di Sumut diarahkan pada infrastruktur dasar, pendidikan, dan perlindungan sosial. Tantangan fiskal tahun 2026 akan mendorong daerah meningkatkan belanja produktif dan memastikan efektivitas setiap alokasi anggaran.
“Ruang fiskal yang ada harus diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan,” tegasnya.
Wakil Rektor I UMSU, Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama ini sejalan dengan strategi pengembangan akademik UMSU, terlebih setelah kampus tersebut masuk dalam pemeringkatan Asia versi QS Ranking.
“Pemahaman mahasiswa terhadap arus APBN sangat penting untuk memperkuat kapasitas akademik dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan,” ujar Prof. Arifin.
Kuliah umum disampaikan oleh Edy Purwanto, S.E., MAP, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Sumut. Dalam paparannya, Edy menekankan pentingnya implementasi anggaran secara efektif, penggunaan produk dalam negeri, serta integrasi data fiskal untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
UMSU berharap kerja sama ini membuka ruang riset bersama, peningkatan literasi fiskal, serta pelibatan mahasiswa dalam kajian dampak APBN terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
Universitas menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam penyusunan kebijakan berbasis data dan kajian akademik. (*)
