TAJDID.ID~Medan || Krisis yang melanda ASEAN, terutama yang berpusat di Myanmar, kembali menjadi sorotan. Menurut Shohibul Anshor Siregar, dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) model integrasi ASEAN saat ini menunjukkan kegagalan mendasar dalam memenuhi aspirasi masyarakat sipil dan hak-hak konstitusional warga negara.
Siregar menegaskan bahwa meskipun ASEAN telah berhasil menciptakan kerangka kerja kerjasama regional, model integrasinya sering kali mengabaikan suara rakyat. “Prinsip non-interferensi yang diabadikan dalam Piagam ASEAN kerap dimanfaatkan oleh rezim otoriter, menghalangi upaya penyelesaian krisis hak asasi manusia,” ujarnya. Ia mencontohkan respons yang lemah terhadap kudeta di Myanmar sebagai bukti nyata, di mana hak-hak konstitusional warga negara, termasuk kebebasan berekspresi dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dilanggar secara sistematis.
Prinsip non-interference atau non-intervensi dalam ASEAN adalah sebuah prinsip dasar yang mengharuskan negara-negara anggota untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota lainnya. Prinsip ini tertuang dalam Piagam ASEAN dan Deklarasi Bangkok, serta menjadi ciri khas “Cara ASEAN” (ASEAN Way) yang menekankan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Meskipun prinsip ini bertujuan menciptakan stabilitas dan kerja sama, terdapat perdebatan dan tekanan untuk penyesuaian agar ASEAN dapat lebih efektif menangani isu-isu HAM dan tantangan non-tradisional, seperti kasus Myanmar.
Lebih jauh, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara ini menyoroti kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar di antara negara-negara anggota ASEAN. “Kebijakan neoliberal yang mengutamakan kepentingan perusahaan besar sering kali mengabaikan kelompok marginal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” katanya.
Data terbaru menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di kawasan ini semakin meningkat, menciptakan jurang yang lebih dalam antara yang kaya dan miskin, serta mengancam hak-hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
Siregar juga menggarisbawahi pentingnya peran masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan. “Gerakan masyarakat sipil, seperti Aliansi untuk Rakyat (AFP), telah berusaha membangun hegemoni tandingan, namun peran mereka tetap terpinggirkan,” jelasnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang bagaimana ASEAN dapat memenuhi aspirasi rakyat jika suara mereka tidak didengar dan hak-hak mereka tidak dilindungi.
Untuk mengatasi tantangan ini, Siregar merekomendasikan reformasi mendasar. “ASEAN perlu mengubah prinsip non-interferensi menjadi mekanisme intervensi yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya pengembangan kerangka pertumbuhan inklusif yang memastikan alokasi anggaran untuk program-program yang mendukung komunitas dan UMKM, demi menjamin hak-hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi.
Menurut Siregar, menggali dampak persaingan geopolitik, mengeksplorasi model ekonomi alternatif, dan menganalisis peran teknologi digital sebagai alat advokasi akan memberikan wawasan penting untuk masa depan ASEAN.
Dengan demikian, krisis ini bukan hanya tantangan bagi ASEAN, tetapi juga peluang untuk membangun struktur yang lebih responsif dan inklusif. “Hanya dengan mengatasi kekurangan ini, ASEAN dapat menjadi contoh nyata kerjasama regional yang berkeadilan, di mana hak-hak konstitusional warga negara dihormati dan dilindungi,” tutup Siregar.(*)
