TAJDID.ID~Medan || Kota Medan, dengan kekayaan sejarah dan budaya yang melimpah, memiliki dua ikon monumental yang mestinya menjadi kebanggaan sekaligus ruang vital bagi masyarakat: Lapangan Merdeka dan Stadion Teladan.
Founder Ethics of Care, Farid Wajdi mengatakan, dua fasilitas publik itu bukan hanya tempat berolahraga, tetapi ruang sosial dan budaya yang penting dalam kehidupan warga. “Namun, ironisnya, proyek revitalisasi keduanya yang diharapkan membawa kemajuan kini menjadi cermin kegagalan tata kelola publik yang menyedihkan,” ujar Farid, Ahad (13/7).
Farid mengungkapkan, anggaran yang digelontorkan untuk proyek ini bukan jumlah kecil: Rp 63,25 miliar untuk Lapangan Merdeka dan Rp 117 miliar untuk Stadion Teladan. “Dengan dana sebesar itu, masyarakat berhak berharap fasilitas yang berkualitas, aman, dan dapat segera dinikmati,” kata Farid.
Namun, lanjut Farid, fakta di lapangan sangat jauh dari harapan. Temuan media dan hasil investigasi mengungkap dugaan penggunaan material bekas, seperti lift yang tidak layak pakai, yang merupakan pelanggaran serius terhadap standar pengadaan barang dan jasa. Hal ini menurut Farid tidak hanya berpotensi membahayakan keselamatan pengguna, tapi juga menandakan lemahnya pengawasan serta potensi penyalahgunaan anggaran publik.
Selain soal kualitas, Farid juga mengungkapkan bahwa proses revitalisasi juga diwarnai oleh rentetan keterlambatan yang merugikan. Wakil Menteri PUPR sendiri menyoroti bahwa masalah teknis di lapangan bukan satu-satunya penyebab. Kegagalan koordinasi antar-instansi pemerintah daerah, kontraktor, dan pengawas proyek menjadi biang keladi utama. “Keterlambatan berlarut yang terjadi membuat dana publik yang sudah dialokasikan terserap tanpa menghasilkan manfaat optimal. Publik pun terus menunggu, sementara uang negara mengalir tanpa hasil yang nyata,” tegas Farid.
Lebih dari sekadar keterlambatan, Farid mengatakan indikasi penyimpangan ini membuka potensi pelanggaran hukum serius. Dugaan penggunaan barang bekas tanpa pengujian, pembengkakan anggaran tanpa transparansi, serta ketidaksesuaian antara dokumen anggaran dan realisasi proyek menjadi alarm bagi aparat penegak hukum. “Jika tidak ditindak tegas, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) bisa merajalela tanpa hambatan, menimbulkan kerugian negara yang nyata dan dirasakan publik,” ujar Anggota Komisi Yudisial 2015-2020 ini.
Yang lebih memprihatinkan menurut Farid adalah lemahnya pengawasan selama proses revitalisasi. Baik inspektorat maupun DPRD Kota Medan tampak tidak maksimal menjalankan fungsi pengawasan mereka. ‘Kondisi ini membuka ruang bagi manipulasi dokumen dan data proyek yang kian memperparah kerugian publik. Dalam situasi anggaran publik yang dipertaruhkan, publik seakan menjadi korban sistem yang gagal melindungi hak dan kepentingannya,” ujarnya.
Ethics of Care melihat, hak warga atas fasilitas umum yang berkualitas dan aman jelas terabaikan. Lapangan Merdeka dan Stadion Teladan adalah ruang hidup warga Medan—tempat berkumpul, berolahraga, dan beraktivitas sosial. Ketika revitalisasi mandek dan hasilnya meragukan, hak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas layak dan transparansi penggunaan anggaran juga terkikis. “Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi soal kepercayaan yang mulai luntur terhadap tata kelola pemerintahan,” tegas Farid.
Menurut Ethics of Care, situasi ini menuntut tindakan cepat dan tegas dari pemerintah daerah dan aparat hukum. Audit menyeluruh harus dilakukan dan hasilnya dibuka untuk publik. DPRD wajib menjalankan perannya secara lebih aktif dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas anggaran. “Semestinya publik perlu diberdayakan sebagai pengawas sosial yang kritis agar praktik-praktik buruk tidak terulang,” kata Farid.
Kisah revitalisasi Lapangan Merdeka dan Stadion Teladan merupakan refleksi nyata dari krisis tata kelola dan pengabaian hak publik yang berujung kerugian negara. Namun, kata Farid, di balik persoalan ini tersimpan peluang besar bagi Kota Medan untuk memperbaiki sistem, memperkuat transparansi, dan membangun kembali kepercayaan rakyat. “Warga Medan berhak memiliki ruang publik dan fasilitas olahraga yang tidak hanya megah, tetapi juga bermutu, aman, dan dikelola dengan akuntabilitas penuh. Masyarakat berhak mendapatkan itu—bukan sekadar janji, melainkan realita yang dapat mereka rasakan setiap hari,” pungkas Farid Wajdi. (*)
