TAJDID.ID~Medan || Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Fordek FH & STIH PTM) se Indonesia merespon otokritik Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqaddas yang menilai Muhammadiyah lemah dalam menyikapi 3 sektor kehidupan berbangsa dan bernegara (hukum, ham dan hikmah) yang belakangan mengalami carut-marut dan kemunduran.
“Kita sangat appreciate dengan otokritik yang dilontarkan Pak Busyro. Sinyalemen yang diungkap adalah fakta yang tak terbantahkan dan perlu jadi perhatian kita semu,” ujar Dr Faisal SH MHum, Ketua Fordek FH PTMA, Jumat (23/6).
Berita terkait: Busyro Muqoddas Ungkap 3 Sektor Kelemahan Muhammadiyah: Harus Segera Direspon dengan Langkah Konkrit
Menurut Dekan Fakultas Hukum UMSU ini, Muhammadiyah itu adalah organisasi besar yang sudah tidak diragukan kiprahnya. Oleh karenanya, banyak pihak yang menaruh harapan besar kepada Muhammadiyah untuk terus berkontribusi dalam memajukan bangsa, termasuk juga pro aktif memberikan solusi terhadap aneka persoalan yang mendera republik ini.
“Otokritik ini adalah wujud kedewasaan dan bentuk ikhtiar untuk memperbaiki diri. Dengan melihat kekurangan secara objektif, kita dapat mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjadi lebih baik lagi,” imbuhnya.
Faisal juga menegaskan, Fordek FH PTMA sepakat dan mendukung usulan Busyro Muqaddas agar Muhammadiyah menetapkan agenda prioritas yang konkrit dan solutif sepanjang tahun 2025, termasuk upaya evaluasi dan perbaikan sistem regulasi di tingkat wilayah.
“Kita sepakat dan siap berkolaborasi mendukung usulan solutif tersebut. Fordek akan menjadikan masukan ini sebagai rujukan dalam merancang langkah-langkah strategis dan konkrit untuk menindaklanjutinya ke depan nanti, ” tegas Faisal.
Diketahui, Ketua PP Muhammadiyah, M. Busyro Muqoddas mengungkapkan Muhammadiyah memiliki kelemahan dalam tiga sektor penting, yakni hukum, hak asasi manusia (HAM), dan hikmah. Busyro mengatakan ketiganya sebagai tantangan serius yang harus segera direspon dengan langkah konkret.
“Sebagai organisasi besar, Muhammadiyah tidak lepas dari kelemahan. Salah satunya di bidang hukum, HAM, dan hikmah dalam pengertian luas. Kita butuh langkah konkrit untuk mengatasi persoalan-persoalan ini,” ujar Busyro Rapat Koordinasi Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah di Universitas Muhammadiyah (UM) Purwokerto, Jumat-Sabtu (23–24/5/2025).
Lebih jauh, ia menilai bahwa kelemahan serupa juga terjadi di tingkat nasional. Menurutnya, pemerintah mengalami kemunduran yang berdampak serius pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Busyro menyinggung sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Rempang, Kenjeran di Surabaya, dan Wadas sebagai contoh nyata.
“Dampak dari kemunduran itu adalah tragedi kemanusiaan dan pelanggaran konstitusi. Rakyat menjadi korban akibat dominasi oligarki para taipan yang menyebabkan munculnya kriminalisasi rakyat, bagian dari radikalisme struktural,” tegas anggota Dewan Pers ini.
Selain itu, Busyro juga mengingatkan pentingnya kembali menggali semangat Al-Maun, yang selama ini menjadi napas gerakan advokatif Muhammadiyah. Menurutnya, semangat tersebut perlu diterjemahkan dalam tafsir progresif yang membela kepentingan rakyat kecil.
“Saat ini Muhammadiyah cenderung hanya berjalan dengan rutinitas. Lalu siapa yang mau bicara soal hukum, HAM, dan hikmah kalau bukan kita?” ujarnya. (*)
