TAJDID.ID~Medan || Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sumatera Utara menggelar dialog publik sebagai bentuk kepedulian terhadap maraknya kasus judi online yang semakin meresahkan masyarakat, khususnya generasi muda.
Acara yang berlangsung di Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara ini digelar pada Ahad (17/5).
Dialog Publik ini mengangkat tema “Generasi Muda Sumut di Ujung Tanduk Akibat Judi Online”.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai elemen, di antaranya Akademisi UMSU (Uli Makmun Hasibuan, M.Pd), Plh. Kadis Kominfo Sumut (Porman Juanda M Mahulae, S.T.,M.Si) Perwakilan kepolisian (lAKP. Victor Richard P Pasaribu MH, dan praktisi hukum Padian Adi Siregar MH.
Ketua Umum DPD IMM Sumut, Rahmat Taufiq Pardede, dalam sambutannya menyampaikan bahwa dialog ini merupakan bentuk kontribusi nyata IMM dalam merespons isu-isu sosial yang mengancam moral dan masa depan bangsa.
Rahmat juga menyampaikan keprihatinannya terhadap lonjakan transaksi judi online di Sumut yang meningkat hingga 300 persen. “Judi online bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga menyangkut moralitas dan kerentanan sosial. Kami ingin mendorong lahirnya kebijakan dan gerakan bersama untuk memberantasnya,” ujarnya.
Para narasumber menyoroti lemahnya pengawasan digital, minimnya edukasi digital bagi masyarakat, serta perlunya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk menekan angka kasus judi daring yang terus meningkat.
Serta para narasumber dari pihak kepolisian dan pemerintah menyampaikan terus menerus memblokir situs judi online. Akan tetapi hari ini di blokir satu situs besok muncul lagi situ jauh lebih banyak lagi. Maka dari itu mereka membutuhkan bantuan mahasiswa untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar bersama-sama memerangi judi online.
Dialog publik ini dihadiri ratusan peserta dari kalangan mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta tokoh masyarakat. Kegiatan ini ditutup dengan deklarasi bersama menolak judi online dan mendorong regulasi yang lebih ketat terhadap platform digital yang berpotensi menjadi wadah perjudian. (*)
🪶 MF Nst
