Tanggapan ACT
Menanggapi laporan Majalah Tempo soal masalah yang melilit lembaganya, Presiden ACT, Ibnu Khajar mengakui bahwa sebagian dari laporan tersebut benar, namun tak seluruhnya.
“Kami mewakili ACT meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat, mungkin beberapa masyarakat kurang nyaman terhadap pemberitaan yang terjadi saat ini,” kata Ibnu dalam konferensi pers di kantor ACT, Menara 165, Jakarta Selatan pada Senin, 4 Juli 2022.
“Kami sampaikan, beberapa pemberitaan tersebut benar, tapi tidak semuanya benar,” imbuhnya.
Majalah Tempo edisi pekan ini menurunkan laporan dengan judul “Kantong Bocor Dana Umat”. Dalam laporannya, mereka menemukan terjadinya penyelewengan dana lembaga, gaji tinggi dan fasilitas mewah yang diterima oleh mantan petinggi ACT, Ahyudin, hingga masalah pemotongan dana dan mandeknya sejumlah program. Ada juga pemotongan gaji karyawan yang disebut akibat dari masalah keuangan lembaga filantropi tersebut.
Ibnu menyatakan gaji pimpinan tertinggi lembaganya tidak sampai sebesar yang dilaporkan Majalah Tempo, sebesar Rp 250 juta.
“Pimpinan tertinggi saja tidak lebih 100 juta. Jadi kalau disebut Rp250 juta, kami tidak tahu datanya dari mana,” tuturnya.
Ia menjelaskan, rata-rata biaya operasional Aksi Cepat Tanggap termasuk gaji para pimpinan pada 2017 hingga 2021, adalah 13,7 persen. “Rasionalisasi pun kami lakukan untuk sejak Januari 2022 lalu. Insya Allah, target kami adalah dana operasional yang bersumber dari donasi adalah sebesar 0 persen pada 2025,” kata lbnu.
Soal fasilitas tiga mobil mewah untuk Ahyudin, Ibnu membenarkan pihaknya memang sempat membelinya. Namun, dia menyatakan bahwa mobil tersebut kini telah dijual. Dia juga menyatakan bahwa mobil tersebut digunakan untuk operasional.
“Kendaraan dibeli tidak untuk permanen, untuk tugas-tugas. Saat lembaga membutuhkan alokasi dana kembali seperti sekarang ini, otomatis dijual. Jadi bukan untuk mewah-mewahan, gaya-gayaan,” tuturnya.
Dia juga mengklaim kondisi keuangan ACT dalam kondisi baik. Ibnu membantah bahwa keuangan mereka limbung.
“Laporan keuangan sejak 2005 sampai 2020 yang mendapat predikat WTP kami sudah publikasikan di web kami, sebagai bagian dari transparansi keapda publik. Kalau ada penyelewengan enggak mungkin kan auditor mengeluarkan WTP?,” tuturnya. (*)
