Oleh: Shohibul Anshor Siregar
Dengan kewenangannya mengangkat Kepala Daerah yang semestinya diisi melalui pemilihan langsung oleh rakyat, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian potensial menjadi pejabat dunia yang mengalter nilai dan prinsip demokrasi.
Dengan kewenangan yang diberi oleh regulasi itu Indonesia sekaligus telah mematenkan nama sebagai negara yang kualitas regulasinya tidak benar-benar memperhitungkan nilai dasar demokrasi.
Muhammad Tito Karnavian tentu tidak salah, hanya tak berinisiatif untuk membawa Indonesia belajar dan mencapai prestasi demokrasi.
Sebagaimana diketahui, karena habis masa jabatan tahun 2022, menunggu Pilkada Serentak 27 Nopember 2024, Muhammad Tito Karnavian akan mengangkat 101 penjabat untuk7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota.
Berikutnya, karena habis masa jabatan tahun 2023, ia akan mengangkat 171 penjabat yang terdiri dari 7 gubernur 115 bupati dan 39 walikota.
Potensi Kerawanan Pemilu 2024
Sekaitan dengan itu, maka kerawanan pemilu dikhawatirkan terjadi karena kadar independensi pejabat yang ditunjuk oleh menteri dalam negeri (gubernur, bupati dan walikota) sangat potensil dipertanyakan.
Selain itu menurut nilai demokrasi adalah masalah prinsip ketika jabatan yang seyogyanya diisi melalui pemilihan rakyat dialihkan menjadi pejabat hasil tunjuk. Semua orang tahu susahnya merebut jabatan itu dan betapa besarnya pengorbanan untuk itu. Paradoks demokrasi ini tidak beroleh solusi dalam regulasi yang ada.
Mestinya Muhammad Tito Karnavian memerintahkan seluruh jajaran dan mengundang para akademisi untuk merumuskan jalan demokrasi terbaik dan hasilnya ia bawa ke mahkamah konstitusi sebagai materi gugatan untuk perubahan. (*)
Penulis adalah Ketua Lembaga Hikmah dan Kajian Publik (LHKP) PW Muhammadiyah Sumut, Dosen FISIP UMSU
