TAJDID.ID || Dari masa ke masa Indonesia terus mengalami kemajuan, meski banyak juga tindakan korupsinya.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam) Mahfud MD saat membuka diskusi Tadarus Demokrasi dengan tema ‘Ekonomi dan Demokrasi’, Sabtu (1/5).
Mahfud mengatakan relasi antara ekonomi dan demokorasi adalah dua hal yang sangat penting dalam konstitusi sebagai nilai dasar atau prinsip berdirinya negara Indonesia.
“Sekarang bagaimana demokrasi ini turut membangun ekonomi dalam rangka kesejahteraan. Sekarang orang menyalahkan demokrasi karena kebijakan ekonomi kita banyak diintervensi politik yang katanya dasarnya demokratis. Kemudian di situ banyak korupsi yang dibangun melalui proses secara formal demokratis tapi banyak substansi yang salah,” kata Mahfud.
Lebih lanjut dikatakannya, meski saat ini Indonesia dinilai kita sangat koruptif, tapi masyarakat tidak perlu kecewa karena nyatanya dari waktu ke waktu Indonesia telah mengalami kemajuan.
“Namun, tentu kehidupan demokrasi ini harus tetap diperbaiki dengan tidak menafikan kemajuan yang telah dicapai selama ini,” katanya.
Menurutnya ketika Indonesia belum merdeka hampir semua rakyatnya miskin atau diperkirakan mencapai 99 persen. Akan tetapi setelah merdeka dan Presiden Sukarno memimpin sampai Tahun 1966, kemiskinan berkurang menjadi sekitar 54 persen.
Bung Karno kemudian digantikan Soeharto yang lengser tahun 1998. Mahfud Mengatakan, di akhir rezim Soeharto, tingkat kemiskinan sebesar 18 persen.
“Setelah reformasi jalan beberapa presiden ganti, terakhir SBY angka kemiskinan tinggal 11,7 persen,” katanya.
Lalu di rezim Jokowi, di periode pertama angka kemiskinan disebut Mahfud turun menjadi 9,1 persen. Namun angkanya saat ini naik tipis menjadi 9,7 persen karena pandemi.
“Artinya banyak kemajuan meski banyak korupsinya. Itu manfaatnya tetap banyak buat rakyat apalagi kalau dikelolanya secara bersih dari korupsi,” ujar Mahfud. (*)
