✍️ Jufri
Saya membaca sebuah narasi kebijakan yang membuat dahi berkerut. Di satu sisi, pemerintah mendorong Work From Anywhere (WFA) dan sekolah daring dengan alasan efisiensi energi. Di sisi lain, program makan bergizi tetap berjalan,bahkan dengan skema yang mengharuskan anak-anak tetap datang ke sekolah.
Di titik ini, pertanyaan sederhana muncul dari akal sehat yang paling dasar: jika datang ke sekolah dianggap tidak efisien untuk belajar, mengapa menjadi efisien untuk sekadar mengambil jatah makan?
(Jika kebijakan ini jadi dilaksanakan)
Di sinilah kita mulai merasakan ada sesuatu yang tidak utuh dalam cara berpikir kebijakan. Seolah-olah kecerdasan tidak lagi dipakai sebagai alat utama dalam merumuskan keputusan, melainkan hanya sebagai pelengkap administratif. Padahal, bernegara bukan sekadar mengeluarkan aturan, tetapi memastikan setiap kebijakan berdiri di atas logika yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika kita kembali pada pengertian WFA itu sendiri, ia adalah sistem kerja fleksibel yang menekankan hasil, bukan kehadiran fisik. Artinya, orientasinya adalah efisiensi, mobilitas yang ditekan, dan pemanfaatan teknologi untuk menjaga produktivitas. Dalam logika ini, kehadiran fisik menjadi sesuatu yang dikurangi, bahkan dihindari, kecuali benar-benar diperlukan.
Namun di sinilah letak keganjilan itu muncul. Ketika konsep fleksibilitas yang menjadi ruh WFA tidak diterjemahkan secara konsisten dalam kebijakan lain, maka yang lahir adalah kebingungan. Anak-anak diminta tidak hadir untuk belajar, tetapi dalam waktu yang sama dimungkinkan hadir untuk urusan lain. Ini bukan lagi soal setuju atau tidak setuju, tetapi soal konsistensi berpikir.
Masalahnya bukan pada niat baik. Kita semua tahu, program makan bergizi adalah langkah penting untuk masa depan generasi bangsa. Kita juga memahami bahwa efisiensi energi adalah kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.
Namun, ketika dua kebijakan ini berjalan dengan arah yang seolah bertabrakan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas program, tetapi juga kepercayaan publik.
Lebih berbahaya lagi, kebijakan yang tidak sinkron akan melahirkan kebingungan kolektif. Rakyat dipaksa memahami sesuatu yang bahkan tampak tidak dipahami secara utuh oleh pembuat kebijakan itu sendiri. Dalam jangka panjang, kebingungan ini bisa berubah menjadi apatisme. Orang tidak lagi peduli benar atau salah, karena yang terlihat hanyalah inkonsistensi.
Kita juga perlu jujur melihat kenyataan lain. WFA dalam praktiknya bukan sekadar “bebas bekerja di mana saja”, tetapi membutuhkan kesiapan: infrastruktur digital, kedisiplinan, serta sistem pengawasan berbasis kinerja. Tanpa itu, WFA hanya akan menjadi slogan modern yang kehilangan substansi. Hal yang sama berlaku pada pendidikan daring. Ia bukan sekadar memindahkan ruang kelas ke layar, tetapi menuntut kesiapan guru, siswa, dan orang tua.
Di titik ini, kita dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar: apakah kebijakan ini benar-benar disiapkan dengan matang, atau sekadar respons cepat yang belum sepenuhnya terintegrasi?
Di sinilah letak kegelisahan itu: jangan sampai kecerdasan dalam bernegara ini tergadaikan oleh keputusan yang setengah matang. Negara tidak boleh berjalan dengan logika yang parsial. Jika tujuan kita adalah mengurangi mobilitas, maka semua kebijakan harus mengarah ke sana secara konsisten. Jika tujuan kita adalah menjaga kualitas pendidikan, maka jangan sampai pendidikan justru menjadi variabel yang paling mudah dikorbankan.
Kita tidak sedang berbicara soal teknis semata. Ini soal arah berpikir. Soal bagaimana negara menghargai akal sehat warganya. Sebab rakyat hari ini bukan sekadar objek kebijakan, tetapi subjek yang mampu menilai, membandingkan, dan merasakan kejanggalan.
Dialektika dan diskusi adalah ruh persaudaraan agar arah tetap tepat dan tujuan tetap benar. Kritik bukanlah bentuk permusuhan, melainkan tanda bahwa masih ada harapan agar kebijakan bisa diperbaiki. Justru yang berbahaya adalah ketika semua orang diam, menerima tanpa berpikir, dan membiarkan inkonsistensi menjadi hal yang biasa.
Pada akhirnya, kita berharap sederhana: negara hadir dengan kecerdasan yang utuh. Tidak setengah-setengah. Tidak saling bertabrakan. Karena ketika kecerdasan itu tergadaikan, yang hilang bukan hanya kejelasan kebijakan, tetapi juga masa depan generasi yang seharusnya kita jaga bersama. (*)
Silaturahmi Kolaborasi Sinergi Harmoni