TAJDID.ID~Medan || Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (LHKP-PWMSU) Shohibul Anshor Siregar menyarankan peta jalan penerapan pendekatan Modern Monetary Theory (MMT) sebagai solusi bagi negara-negara yang tergabung dalam Gerakan Non Blok (GNB) dan seluruh negara-negara kawasan Selatan. Penderitaan akibat keterbelakangan negara-negara itu sebetulnya adalah kisah objektif Sejarah kolonialisme dan keberlanjutannya hingga abad 21.
Hal itu dikemukakan Shohibul Anshor Siregar setelah menerima dan menelaah dokumen “Kampala Declaration of The 19th Summit Of Heads Of State And Government Of The Non-Aligned Movement (Nam), 19 – 20 January 2024” yang diselenggarakan di Kampala, Uganda.
“Memang harus dicatat, Deklarasi Kampala mencerminkan kemajuan yang dicapai sejak KTT ke-18 di Baku, Azerbaijan, pada tahun 2019, dan membahas tantangan dan isu-isu baru yang dihadapi oleh negara-negara anggota dan komunitas internasional secara umum,” jelas Shohibul Anshor Siregar.
Deklarasi ini juga mencerminkan prioritas dan kepentingan negara-negara anggota, terutama dalam hal kedaulatan negara dan isu-isu yang berkaitan dengan Palestina. Namun, menurut Shohibul deklarasi ini terutama berfokus pada isu-isu politik dan keamanan, dengan kurangnya penekanan pada isu-isu pembangunan ekonomi dan sosial yang juga penting bagi negara-negara anggota.
“Meskipun deklarasi ini menyoroti pentingnya prinsip-prinsip hukum internasional, namun belum jelas bagaimana implementasi dan penegakan prinsip-prinsip tersebut akan dilakukan. Deklarasi ini menekankan pentingnya reformasi PBB, namun tidak memberikan rincian atau strategi konkret untuk mencapai tujuan tersebut,” kata Shohibul.
Selain itu, lanjut Shohibul, deklarasi ini mencerminkan pandangan dan posisi negara-negara anggota, sehingga tidak mencerminkan keragaman pandangan atau kepentingan yang mungkin ada di antara negara-negara tersebut. Resistensi atas deklarasi ini juga dapat muncul dari negara-negara yang memiliki pandangan atau kepentingan yang berbeda dalam hal isu-isu yang dibahas.
Meskipun demikian, kata Shohibul, deklarasi ini menunjukkan komitmen negara-negara anggota untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan global dan mempromosikan prinsip-prinsip yang dianut. Implementasi dan tindak lanjut dari deklarasi ini akan menjadi penentu sejauh mana tujuan dan aspirasi yang diungkapkan dalam dokumen ini dapat dicapai oleh negara-negara anggota.
“Sekaitan dengan itulah saya mengusulkan sebuah peta jalan untuk memperkenalkan dan menerapkan MMT sebagai sebuah pendekatan kebijakan ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan inklusif, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan sosial bagi negara-negara terbelakang ini,.” tegas Shohibul.
Dosen FISIP UMSU ini mengusulkan 8 (delapan) tahapan dalam roadmap berdasarkan kondisi negara-negara pendukung Deklarasi Kampala.
Pertama, memahami MMT. Shohibul Anshor Siregar menyarankan untuk memberikan informasi dan edukasi yang komprehensif kepada negara-negara Selatan ini mengenai prinsip-prinsip dan tujuan MMT, serta bagaimana MMT dapat berkontribusi terhadap keselamatan mereka.
Kedua, membentuk Komite MMT. Ia merekomendasikan untuk segera membentuk komite khusus yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan MMT. Menurutnya, komite ini dapat terdiri dari perwakilan negara-negara pendukung yang memiliki keahlian di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan.
Ketiga: Menganalisis Situasi Ekonomi GNB. Analisis menyeluruh terhadap situasi ekonomi masing-masing negara pendukung deklarasi, termasuk tantangan dan peluang yang mereka hadapi. “Hal ini akan membantu dalam menentukan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memperkuat kerja sama ekonomi di antara negara-negara anggota,” ujar Shohibul.
Keempat, mengidentifikasi Proyek Kolaboratif. Usulkan untuk mengidentifikasi proyek-proyek kolaboratif yang dapat diimplementasikan oleh negara-negara pendukung deklarasi dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan sosial.
“Proyek-proyek ini dapat mencakup sektor-sektor seperti infrastruktur, energi terbarukan, pertanian, pariwisata, dan pendidikan,” jelasnya.
Kelima, meningkatkan Akses ke Pembiayaan. Berbagai inisiatif dan inovasi diperlukan untuk membantu negara-negara pendukung deklarasi dalam mengakses pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan proyek-proyek kolaboratif. Hal ini dapat melibatkan pengembangan sumber pembiayaan yang berkelanjutan, termasuk melalui kerja sama dengan lembaga keuangan internasional dan penggunaan instrumen keuangan yang inovatif.
Keenam, Pelatihan dan Alih Teknologi. Meningkatkan upaya pelatihan dan transfer teknologi di antara negara-negara pendukung deklarasi diperlukan dengan melibatkan pembentukan kemitraan antara lembaga pendidikan dan penelitian, dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan keahlian di bidang-bidang strategis seperti teknologi informasi, manufaktur maju, dan sumber daya alam.
Ketujuh: Advokasi dan Diplomasi. Forum-forum internasional untuk membangun kemitraan dengan organisasi-organisasi regional dan internasional yang memiliki tujuan yang sejalan sangat diperlukan. Hal ini akan memperkuat posisi negara-negara Selatan dalam menghadapi tantangan global dan memperluas jaringan kerja sama untuk mendukung keselamatan.
Kedelapan, Evaluasi dan Pemantauan. Shohibul melihat pentingnya evaluasi secara berkala terhadap implementasi MMT sesuai roadmap. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan peluang baru dalam upaya keselamatan, serta membuat perubahan yang diperlukan dalam peta jalan implementasi MMT.
Pendekatan MMT
Modern Monetary Theory (MMT) adalah sebuah pendekatan dalam ekonomi yang menantang pandangan konvensional mengenai kebijakan fiskal dan pengeluaran pemerintah. Pendekatan ini menawarkan kerangka kerja alternatif untuk memahami bagaimana pemerintah yang menerbitkan mata uang berdaulat beroperasi dalam sistem moneter modern.
Prinsip-prinsip utama dari Teori Moneter Modern meliputi penerbitan mata uang, keuangan fungsional, Jaminan Pekerjaan, pandangannya yang berbeda tentang inflasi.
MMT berpendapat bahwa pemerintah yang menerbitkan mata uangnya sendiri tidak akan pernah kehabisan uang. Pemerintah dapat menciptakan uang baru dengan membelanjakan uangnya, terlepas dari pendapatan pajak atau pinjaman. Pandangan ini berbeda dengan kepercayaan tradisional bahwa pengeluaran pemerintah harus dibiayai melalui pajak atau pinjaman.
MMT menekankan penggunaan kebijakan fiskal untuk mencapai lapangan kerja penuh dan stabilitas harga. Hal ini menunjukkan bahwa peran utama kebijakan fiskal adalah untuk mengelola permintaan agregat dalam perekonomian, bukan hanya berfokus pada penyeimbangan anggaran.
Para pendukung MMT menganjurkan program jaminan pekerjaan yang akan memastikan bahwa setiap orang yang menginginkan pekerjaan dapat memperoleh pekerjaan melalui program yang didanai oleh pemerintah. Hal ini akan membantu mempertahankan lapangan kerja penuh dan menstabilkan perekonomian.
MMT mengakui bahwa inflasi dapat menjadi kendala bagi pengeluaran pemerintah. MMT berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah harus dibatasi untuk menghindari tekanan inflasi yang berlebihan. Pajak dan alat lainnya dapat digunakan untuk mengelola inflasi dengan mengurangi permintaan agregat. (*)