Penyadaban Presiden adalah Makar: Ketika Alat Negara Berkhianat Pada Cita Nasional
Oleh: Affan Al Quddus, S.Sos., M.Si
Skandal dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dibongkar Bareskrim Polri pada 3 November 2026 bukan sekadar berita kriminal. Ini adalah alarm keras bagi negara hukum kita.
Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin menyebut tiga tersangka berinisial LSP, ASN, EH; Mantan Kapolri yang kemudian menjadi Kepala Kantor Staf Presiden, Kadivkum Polri Irjen ASN, dan Irjen EHS diduga memasukkan nomor telepon Presiden ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa surat penyidik, tanpa laporan polisi, pada kurun 2025-2026. Sasarannya bukan hanya Presiden, tapi pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, hingga pengusaha. Pada Oktober 2026 data diduga dihapus untuk menghilangkan jejak.
Jika ini benar, ini bukan pelanggaran etik. Ini adalah “MAKAR”
Makar Modern Tidak Perlu Senjata
Dalam fikih siyasah, makar adalah upaya sistematis dan diam-diam untuk melumpuhkan kewibawaan Imam/pemimpin yang sah.
Allah SWT berfirman:
وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
“Mereka membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.” (QS. Ali ‘Imran: 54)
Dan lebih tegas:
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
“Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir memikirkan tipu daya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.” (QS. Al-Anfal: 30)
Makar hari ini tidak perlu tank. Cukup kuasai LIMS. Siapa yang ditemui Presiden, apa strateginya, apa pembicaraannya dengan tokoh politik dan pengusaha semua bisa dipantau. Dengan menguasai informasi Presiden, Anda menguasai negara tanpa kudeta.
Karena itu pertanyaan kunci yang harus dijawab penyidik seperti kata Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra: “untuk apa penyadapan itu dilakukan ? Jika untuk pengendalian politik, maka itu makar.
Ini adalah khianat amanah dan tajassus kekuasaan. Islam mengharamkan “tajassus” mencari-cari kesalahan dengan cara mengintip dan menyadap:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا
“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka… dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain.” (QS. Al-Hujurat: 12)
Jika rakyat biasa dilarang saling menyadap, apalagi aparat menyadap Presidennya sendiri. Ini adalah pengkhianatan amanah yang Allah perintahkan:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Rasulullah SAW mengingatkan:
إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ
“Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran.” (HR. Bukhari No. 6496)
LIMS adalah amanah negara untuk menangkap teroris dan bandar narkoba. Ketika dipakai untuk menyadap Presiden, maka amanah itu telah disia-siakan. Tindakan menghapus data pada Oktober 2026 adalah bukti kesadaran bahwa itu bukan prosedur, tapi kejahatan.
Penutup
Negara NKRI ini tidak butuh pejabat yang pintar bersiasat, tapi butuh pejabat dan aparat yang setia pada cita-cita Nasional.
Cita-cita nasional kita jelas dalam Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk itulah Presiden diberi mandat oleh rakyat. Untuk itulah LIMS dan seluruh alat negara diciptakan, untuk melindungi rakyat, bukan untuk menyadap Presidennya sendiri.
Ketika alat negara dipakai untuk memata-matai Presiden, maka yang dikhianati bukan hanya Prabowo Subianto sebagai pribadi, tapi cita-cita nasional itu sendiri. Ketika aparat lebih setia pada kelompok, pada atasan lama, pada kepentingan politik tertentu, daripada setia pada konstitusi dan pada Merah Putih, maka sesungguhnya NKRI sedang digerogoti dari dalam.
Kita tidak butuh aparat yang jago “tajassus” dan “makar”. Kita butuh aparat yang paham makna sumpahnya: setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Karena itu, bongkar tuntas kasus ini adalah ujian cinta kita pada NKRI. Jika negara berani menghukum pengkhianatnya sendiri, siapapun dia, setinggi apapun pangkatnya maka rakyat akan percaya bahwa negara ini masih setia pada cita nasionalnya.
Dan jika kita hari ini berpegang teguh pada tali Allah seperti perintah:
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.” (QS. Ali ‘Imran: 103)
Maka kita harus merapatkan barisan di belakang Presiden yang sah, di belakang institusi Kepresidenan yang sah, melawan setiap bentuk makar, baik yang datang dengan senjata maupun yang datang dengan alat sadap.
NKRI ini didirikan dengan darah dan air mata. Jangan biarkan ia runtuh hanya karena nafsu segelintir orang yang ingin menguasai informasi dan kekuasaan.
Semoga Allah menjaga Presiden kita, menjaga Polri kita, dan menjaga NKRI kita dari makar orang-orang yang berkhianat. (*)
Penulis adalah Dosen Fisip UMSU, Pemerhati Kebijakan Publik & Pemberdayaan Masyarakat.

















