TAJDID.ID~SURABAYA || Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bersiap meluncurkan ChatHPT, sebuah asisten kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang dirancang khusus untuk membantu masyarakat memahami putusan dan fatwa Majelis Tarjih. Peluncuran perdana ini dijadwalkan berlangsung dalam acara Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih XXXIII di Universitas Muhammadiyah Surabaya pada Kamis (05/11).
Dikutip dari laman muhammadiyah.or.id, kehadiran ChatHPT membawa satu prinsip fundamental: kecerdasan buatan dapat membantu menemukan dan menjelaskan rujukan keagamaan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa. Dalam Panduan Lengkap ChatHPT edisi November 2026, ditegaskan bahwa layanan ini bukanlah mufti digital. Fungsinya murni membantu pengguna menemukan, memahami, dan merangkum keputusan keagamaan yang telah tersedia.
Oleh karena itu, untuk persoalan baru atau kasus pribadi yang membutuhkan pertimbangan khusus, pengguna tetap diarahkan kepada Majelis Tarjih atau ulama yang berwenang.
Pendekatan Teknologi dan Cara Kerja
Secara teknis, ChatHPT mengandalkan pendekatan Retrieval-Augmented Generation (RAG). Teknologi ini memungkinkan sistem menyusun jawaban dengan terlebih dahulu menelusuri kumpulan dokumen resmi yang telah diindeks. Agen AI diarahkan untuk menggunakan korpus resmi Tarjih sebagai sumber utama, sehingga sistem tidak mengambil kesimpulan secara bebas dari sumber yang tidak terverifikasi.
Proses pencarian bermula ketika pengguna mengajukan pertanyaan. Sistem kemudian mengidentifikasi kata kunci dan konsep terkait, menelusuri koleksi dokumen, membaca bagian yang relevan, lalu meramu jawaban. Setiap hasil yang disajikan dilengkapi dengan penjelasan, dalil, catatan, kesimpulan, serta tautan menuju naskah rujukan aslinya.
Hierarki Sumber dan Contoh Kasus
Untuk menjaga otoritas keilmuan, ChatHPT menerapkan hierarki sumber yang ketat. Putusan Munas atau Muktamar yang telah di-tanfidz-kan memperoleh prioritas tertinggi, disusul oleh fatwa sebagai rujukan yang diutamakan dibandingkan rubrik tanya jawab agama.
Sebagai ilustrasi, panduan tersebut memberikan contoh pertanyaan mengenai hukum menyalatkan jenazah koruptor. Ketika sistem tidak menemukan fatwa yang secara langsung membahas kasus tersebut, AI menghubungkannya dengan keputusan serta argumentasi Tarjih yang relevan. Hasilnya, sistem menyusun jawaban yang mengarah pada kesimpulan bahwa jenazah seorang Muslim yang berdosa tetap harus disalatkan.
Kendati demikian, contoh tersebut ditempatkan sebagai bahan kajian berdasarkan rujukan yang tersedia, bukan sebagai fatwa resmi baru yang dikeluarkan oleh ChatHPT. Pengguna tetap diimbau untuk memeriksa sumber dan mengonfirmasi persoalan kepada Majelis Tarjih apabila membutuhkan keputusan keagamaan yang otoritatif.
Pengawasan dan Kolaborasi Antar-Lembaga
Guna memastikan kualitas layanan, aspek pengawasan turut disiapkan melalui mekanisme umpan balik (feedback). Pengguna dapat memberikan penilaian atau melaporkan jawaban yang dianggap bermasalah, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh tim pengembang untuk memperbaiki sistem pencarian, instruksi, serta pengolahan dokumen. Adapun persoalan yang menyangkut substansi hukum keagamaan tetap diserahkan kepada Majelis Tarjih.
Pengembangan inovasi ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) PP Muhammadiyah, serta LabMu. Pembagian peran tersebut menempatkan otoritas keilmuan pada Majelis Tarjih, pengelolaan dokumentasi serta kanal digital pada MPI, dan pengembangan teknologi pada LabMu. (*)

















