Oleh: Jufri
Menarik juga mencermati saling sindir antara Hasyim Asy’ari dan Doli Kurnia Tanjung. Sindiran yang bahkan sampai menyerempet kata munafik dan komisaris. Dua istilah yang sepintas tidak memiliki hubungan langsung, tetapi dalam dunia politik bisa saja bertemu dalam satu panggung.
Saya jadi teringat bahwa dalam kehidupan, terutama dunia politik, hampir setiap orang membutuhkan dua hal, yaitu panggung dan punggung.
Panggung adalah tempat seseorang tampil, berbicara, menunjukkan kemampuan, bahkan membangun citra. Sementara punggung adalah tempat seseorang bersandar, memperoleh dukungan, perlindungan, atau kekuatan untuk tetap berdiri.
Masalahnya, tidak semua orang yang mendapatkan panggung menyadari siapa yang selama ini menjadi punggungnya. Sebaliknya, tidak sedikit pula orang yang merasa pernah menjadi punggung seseorang kemudian kecewa ketika orang tersebut sudah memiliki panggung sendiri.
Begitulah dunia politik. Kadang yang terlihat di depan panggung belum tentu menjadi penentu, sementara yang berada di belakang panggung justru memiliki pengaruh lebih besar.
Kembali kepada kata munafik. Rasanya kata ini sudah menjadi bagian dari khazanah bahasa yang begitu biasa digunakan sehingga tidak lagi terasa menyakitkan. Sebagaimana kata takwa yang begitu mudah diucapkan, meskipun belum tentu tercermin dalam perilaku.
Padahal, dalam ajaran agama, munafik dan takwa merupakan dua istilah yang memiliki makna sangat mendalam. Yang satu berkaitan dengan ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan, sementara yang lain menggambarkan kesadaran moral dan spiritual dalam menjalani kehidupan.
Gambaran sederhananya dapat kita lihat dalam kebiasaan bangsa ini. Orang Indonesia begitu terbiasa bersumpah dengan menghadirkan kitab suci dalam berbagai acara pelantikan pejabat. Sumpah diucapkan dengan penuh khidmat, bahkan disaksikan banyak orang.
Namun, setelah pelantikan selesai, tidak sedikit pejabat yang justru berhadapan dengan persoalan integritas. Seolah-olah kitab suci hanya diperlukan ketika sumpah diucapkan, bukan ketika amanah dijalankan.
Tentu tidak semuanya demikian. Masih banyak pejabat yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan menjaga amanahnya. Tetapi kenyataan bahwa sumpah jabatan tidak selalu berbanding lurus dengan perilaku merupakan bahan renungan kita bersama.
Yang lebih lucu lagi, dalam dunia politik kita sering menyaksikan seseorang yang setiap hari tampil sebagai loyalis seorang politisi atau keluarganya, tetapi begitu mudah menuduh orang lain memiliki motif politik.
Lantas, memangnya apa yang sedang dia lakukan selama ini?
Bukankah membela, membangun citra, menyerang pengkritik, bahkan menjaga kepentingan seorang tokoh politik juga merupakan bagian dari aktivitas politik?
Ambil saja contoh Jokowi, Gibran, Prabowo, dan Anies. Keempatnya merupakan aktor politik yang memiliki pendukung, pengkritik, kepentingan, serta strategi komunikasi politik masing-masing.
Jokowi tentu memiliki kepentingan politik, termasuk bagaimana pengaruh dan warisan politiknya dipertahankan. Gibran sebagai Wakil Presiden juga merupakan aktor politik yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan nasional. Prabowo sebagai Presiden memiliki kepentingan politik dalam menjalankan pemerintahan sekaligus menjaga dukungan terhadap kepemimpinannya. Demikian pula Anies, yang meskipun berada di luar pemerintahan, tetap merupakan figur politik dengan basis pendukung dan pengaruh di tengah masyarakat.
Karena itu, menjadi pendukung Jokowi, Gibran, Prabowo, ataupun Anies bukanlah sesuatu yang keliru. Mengkritik mereka pun merupakan hal yang wajar dalam demokrasi.
Yang menggelikan adalah ketika seorang loyalis menganggap dukungannya sebagai bentuk ketulusan tanpa kepentingan politik, sementara kritik orang lain langsung dituduh memiliki motif politik.
Seolah-olah membela Jokowi atau Gibran bukan aktivitas politik, tetapi mengkritik keduanya dianggap memiliki agenda politik. Begitu pula sebaliknya, membela Anies dianggap perjuangan moral, sementara mengkritiknya dituduh sebagai pesanan kekuasaan. Hal serupa tentu bisa terjadi pada pendukung maupun pengkritik Prabowo.
Padahal, semuanya sedang berada dalam ruang komunikasi politik.
Bahkan ada pula orang yang begitu mudah mengomentari persoalan politik dan kekuasaan, tetapi kurang cermat memahami tugas dan fungsi lembaga negara. Misalnya, dalam memahami kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres.
Wantimpres merupakan lembaga yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Tentu keberadaan lembaga ini tidak dapat dilepaskan dari pemerintahan yang di dalamnya terdapat Presiden dan Wakil Presiden, meskipun secara kelembagaan nasihat dan pertimbangannya ditujukan kepada Presiden.
Lucunya, orang yang terbiasa mengatakan orang lain dungu pun ternyata bisa kehilangan kecermatan dan kejernihan berpikir ketika berhadapan dengan persoalan yang menyangkut pandangan atau kepentingannya sendiri.
Itulah manusia. Kecerdasan memang tidak menjamin seseorang selalu benar, sebagaimana kepandaian berbicara tidak otomatis membuat seseorang bijaksana. Bahkan orang yang terbiasa mengkritik kekuasaan pun tetap perlu membuka ruang untuk mengoreksi dirinya sendiri.
Sebab dalam komunikasi politik, yang diperlukan bukan hanya kemampuan menyusun argumentasi, tetapi juga kesediaan memahami persoalan secara utuh dan konsisten.
Dalam perspektif komunikasi politik, perbedaan pandangan dan kepentingan merupakan sesuatu yang wajar. Politik bukan hanya urusan partai, pemilu, atau perebutan jabatan, melainkan juga berkaitan dengan bagaimana kepentingan, pengaruh, kekuasaan, dan opini publik dibangun.
Karena itu, menuduh orang lain memiliki motif politik sambil menganggap diri sendiri terbebas dari kepentingan politik merupakan cara berpikir yang cukup menggelikan.
Begitulah naifnya. Seolah-olah ketika dirinya membela seorang politisi disebut loyalitas, tetapi ketika orang lain mengkritik politisi yang sama langsung dianggap memiliki agenda politik tersembunyi.
Padahal, loyalitas pun bisa menjadi bagian dari strategi politik. Bahkan tidak jarang loyalitas menjadi jalan menuju panggung, jabatan, atau setidaknya mendapatkan tempat di sekitar kekuasaan.
Di sinilah istilah panggung dan punggung menemukan relevansinya.
Ada orang yang mendapatkan panggung karena kemampuan dan integritasnya. Ada pula yang memperoleh panggung karena memiliki punggung yang kuat. Bahkan tidak tertutup kemungkinan seseorang yang selama ini menjadi punggung justru berharap suatu saat memperoleh panggung.
Tidak ada yang keliru dengan dukungan politik selama dilakukan secara terbuka, wajar, dan tidak mengorbankan kepentingan publik.
Yang menjadi persoalan adalah ketika kepentingan pribadi dibungkus dengan bahasa moralitas, sementara kepentingan orang lain dianggap sebagai sesuatu yang tercela.
Dalam politik, seseorang boleh menjadi loyalis, tetapi jangan sampai kehilangan kemampuan berpikir kritis. Sebab loyalitas yang mengabaikan kebenaran pada akhirnya bukan lagi kesetiaan kepada nilai, melainkan ketergantungan kepada figur.
Demikian pula dengan jabatan komisaris yang ikut menjadi bahan sindiran. Jabatan tersebut tentu bukan sesuatu yang hina. Ia merupakan amanah profesional yang menuntut kompetensi, tanggung jawab, dan integritas.
Persoalannya bukan semata-mata siapa yang menjadi komisaris, melainkan apakah jabatan itu diperoleh dan dijalankan berdasarkan kemampuan serta kepentingan perusahaan, atau justru lebih dominan sebagai bagian dari pembagian ruang kekuasaan.
Akhirnya, saling sindir antara para tokoh ini sebenarnya dapat menjadi pelajaran menarik tentang komunikasi politik kita.
Bahwa kata munafik begitu mudah dilontarkan, sebagaimana kata takwa begitu mudah diucapkan. Bahwa motif politik begitu mudah dituduhkan kepada orang lain, sementara kepentingan politik sendiri sering kali tidak disadari atau sengaja disembunyikan.
Padahal, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar siapa paling pandai menyindir, siapa paling lantang mengaku setia, atau siapa paling dekat dengan kekuasaan.
Masyarakat membutuhkan keteladanan, konsistensi, dan keberanian menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Sebab panggung bisa berganti, punggung pun bisa berpaling. Hari ini seseorang menjadi pendukung, besok mungkin menjadi pengkritik. Hari ini berada di lingkaran kekuasaan, besok bisa saja berada di luar pagar.
Itulah sebabnya, dalam kehidupan politik, memiliki panggung dan punggung memang penting. Tetapi jauh lebih penting memiliki tulang punggung moral agar tetap mampu berdiri tegak meskipun kehilangan keduanya.
Jangan sampai ketika membutuhkan jabatan kita sibuk mencari punggung, tetapi setelah mendapatkan panggung justru kehilangan tulang punggung sendiri.(*)

















