Oleh: Jufri
Ketua PDM Kota Tebing Tinggi
Slogan “Polisi Bersama Masyarakat” yang menjadi slogan baru kepolisian di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi Aria Seto, menurut saya, masih perlu disempurnakan. Seharusnya ditambahkan kalimat “Masyarakat Bersama Polisi”, sehingga menjadi “Polisi Bersama Masyarakat, Masyarakat Bersama Polisi.” Mengapa? Karena kebersamaan itu mestinya berjalan dua arah. Polisi merasa bersama masyarakat, tetapi apakah masyarakat juga sudah merasa nyaman dan percaya untuk bersama polisi?
Inilah persoalan yang menarik untuk direnungkan. Sebab, selama ini kita masih menjumpai berbagai faktor yang membuat sebagian masyarakat enggan berurusan dengan polisi, mulai dari pengalaman pelayanan, perilaku aparat yang terkesan arogan, hingga persoalan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Sebuah slogan tentu bukan sekadar rangkaian kata yang enak didengar. Di dalamnya ada gagasan, cara pandang, sekaligus pesan tentang bagaimana sebuah institusi membangun hubungan dengan masyarakat yang dilayaninya.
Boleh jadi, selama ini polisi sudah merasa hadir bersama masyarakat. Polisi berpatroli, menjaga keamanan, menerima laporan, mengatur lalu lintas, dan menjalankan berbagai tugas untuk melindungi warga. Dari sudut pandang institusi, semua itu merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat.
Namun, persoalannya bisa berbeda ketika dilihat dari sudut pandang masyarakat.
Tidak semua orang merasa nyaman ketika harus berurusan dengan polisi. Ada yang datang dengan penuh harapan karena membutuhkan perlindungan, tetapi ada pula yang merasa khawatir, canggung, bahkan memilih menghindar jika persoalannya masih dianggap bisa diselesaikan dengan cara lain.
Mengapa hal seperti ini bisa terjadi?
Tentu tidak ada satu jawaban yang berlaku untuk semua keadaan. Pengalaman buruk seseorang, cerita yang berkembang di lingkungan sosial, proses pelayanan yang dirasakan berbelit-belit, kekhawatiran terhadap biaya, atau ketidakpastian mengenai bagaimana sebuah laporan akan ditangani dapat memengaruhi cara masyarakat memandang kepolisian.
Belum lagi, kita masih sering mendengar dan melihat perilaku anggota polisi yang terkesan arogan ketika berhadapan dengan masyarakat. Sikap membentak, memperlakukan warga secara tidak pantas, atau menggunakan kewenangan tanpa menunjukkan kebijaksanaan dapat meninggalkan kesan yang mendalam.
Tentu saja, perilaku semacam itu tidak mewakili seluruh anggota kepolisian. Banyak anggota polisi yang bekerja dengan baik, penuh dedikasi, dan sungguh-sungguh ingin membantu masyarakat. Namun, dalam membangun kepercayaan publik, satu tindakan yang buruk terkadang dapat merusak kepercayaan yang dibangun melalui banyak tindakan baik.
Apalagi, kita hidup pada zaman media sosial, ketika informasi bergerak begitu cepat. Peristiwa yang dahulu mungkin hanya diketahui oleh orang-orang di sekitar tempat kejadian, sekarang bisa disaksikan oleh masyarakat luas dalam hitungan menit. Rekaman video, kesaksian warga, dan pemberitaan digital dapat dengan cepat membentuk persepsi publik.
Di satu sisi, perkembangan ini membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi perilaku aparat. Di sisi lain, informasi yang belum terverifikasi juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Karena itu, setiap peristiwa perlu ditangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan fakta. Jika memang ada anggota yang melakukan pelanggaran, pemeriksaan dan penindakan yang adil menjadi penting agar masyarakat melihat bahwa hukum berlaku bagi siapa pun.
Dalam situasi seperti ini, polisi tidak cukup hanya menjelaskan bahwa mereka hadir untuk masyarakat. Mereka juga perlu memastikan bahwa perilaku aparat di lapangan benar-benar mencerminkan semangat pelayanan tersebut.
Polisi tidak cukup hanya merasa dekat dengan masyarakat; masyarakat juga harus merasakan kedekatan itu.
Ada persoalan lain yang tidak kalah penting untuk direnungkan. Dalam kurun waktu sekitar sepuluh tahun terakhir, bahkan lebih, kepolisian tidak lepas dari kritik dan perdebatan publik mengenai hubungannya dengan kekuasaan. Muncul pandangan bahwa dalam situasi tertentu, polisi terkesan lebih banyak digunakan sebagai alat kekuasaan penguasa daripada tampil sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
Pandangan ini tentu perlu dibahas secara proporsional. Tidak berarti seluruh institusi kepolisian atau semua anggotanya dapat disamaratakan. Namun, persepsi publik semacam ini juga tidak boleh diabaikan begitu saja. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum sangat berkaitan dengan keyakinan bahwa kewenangan digunakan secara profesional, independen, dan tidak diskriminatif.
Dalam negara demokrasi, polisi seharusnya menjalankan tugas berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kepentingan siapa yang sedang berkuasa atau siapa yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Polisi adalah aparat negara yang bertugas melayani dan melindungi masyarakat, bukan alat untuk mengamankan kepentingan politik seseorang atau kelompok tertentu.
Ketika masyarakat melihat penegakan hukum dilakukan secara konsisten, siapa pun orangnya, kepercayaan akan lebih mudah tumbuh. Sebaliknya, jika muncul kesan bahwa hukum terasa tajam kepada sebagian pihak tetapi tumpul kepada pihak lain, jarak antara polisi dan masyarakat bisa semakin lebar.
Di sinilah kita melihat bahwa niat baik sebuah institusi dan persepsi masyarakat terhadap institusi itu belum tentu selalu berjalan seiring.
Polisi mungkin merasa telah membuka pintu pelayanan, tetapi masyarakat belum tentu merasa pintu itu mudah dimasuki. Polisi mungkin merasa sudah memberikan pelayanan, tetapi masyarakat masih bertanya-tanya apakah dirinya akan diperlakukan secara adil. Polisi mungkin merasa telah membangun kedekatan, tetapi sebagian warga masih menyimpan jarak psikologis.
Karena itu, gagasan “Polisi Bersama Masyarakat” akan menjadi lebih lengkap jika disandingkan dengan kalimat “Masyarakat Bersama Polisi”.
“Polisi Bersama Masyarakat, Masyarakat Bersama Polisi.”
Kalimat pertama berbicara tentang kehadiran dan pengabdian polisi. Kalimat kedua mengajak kita melihat apakah kehadiran tersebut telah melahirkan kepercayaan, sehingga masyarakat dengan kesadaran sendiri bersedia bekerja sama.
Sebab, kepercayaan tidak bisa dibangun hanya melalui slogan. Kepercayaan tumbuh dari pengalaman sehari-hari, dari cara petugas berbicara kepada warga, dari kesediaan mendengarkan pengaduan, dari kejelasan prosedur, dari kepastian tindak lanjut, serta dari keberanian menindak pelanggaran tanpa pandang bulu.
Ketika masyarakat merasa diperlakukan dengan hormat, mereka akan lebih mudah datang untuk meminta bantuan. Ketika laporan ditangani secara profesional dan transparan, kepercayaan memiliki kesempatan untuk tumbuh. Dan ketika kritik diterima sebagai bahan perbaikan, masyarakat akan merasa bahwa suara mereka memiliki arti.
Sebaliknya, masyarakat juga perlu memahami bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab polisi. Memberikan informasi yang benar, menaati hukum, tidak menyebarkan kabar yang belum terverifikasi, melaporkan tindak kejahatan, dan bersedia bekerja sama merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara.
Jadi, hubungan ini memang harus berjalan dua arah. Polisi tidak bisa membangun kepercayaan sendirian, sementara masyarakat juga tidak mungkin diminta memberikan kepercayaan tanpa alasan yang kuat. Kepercayaan harus tumbuh dari tindakan nyata, bukan sekadar permintaan agar masyarakat percaya.
Barangkali yang perlu kita bangun bukan sekadar slogan tentang kebersamaan, melainkan pengalaman nyata yang membuat kebersamaan itu dirasakan oleh kedua belah pihak.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan slogan “Polisi Bersama Masyarakat” bukan hanya ketika polisi merasa sudah berada di tengah masyarakat, tetapi juga ketika masyarakat tidak lagi merasa takut atau enggan mendatangi polisi saat membutuhkan pertolongan. Masyarakat harus merasa bahwa polisi adalah tempat mencari perlindungan, tempat mengadukan persoalan, dan pihak yang dapat diharapkan menegakkan hukum secara adil.
Sebab, polisi yang dekat dengan masyarakat adalah harapan. Namun, masyarakat yang percaya dan dengan sukarela bekerja sama dengan polisi merupakan tanda bahwa kedekatan itu mulai menemukan maknanya.
Polisi bersama masyarakat, masyarakat bersama polisi. Bukan sekadar dua kalimat yang saling melengkapi, melainkan sebuah hubungan yang harus dibuktikan melalui pelayanan, keteladanan, keadilan, profesionalisme, dan kepercayaan.
Sebab, kebersamaan bisa dimulai dari kehadiran, tetapi hanya kepercayaan yang membuatnya bertahan.(*)

















