No Result
View All Result
TAJDID.ID
  • Login
  • Register
SAVED POSTS
  • Liputan
    • Internasional
    • Nasional
    • Daerah
    • Pemilu
    • Teknologi
    • Olah Raga
    • Sains
  • Gagasan
    • Opini
    • Esai
    • Resensi
  • Gerakan
    • Muhammadiyah
      • ‘Aisyiyah
      • Muktamar 49
      • PTM/A
      • AUM
      • LazisMu
      • MDMC
      • MCCC
      • LabMu
  • Kajian
    • Keislaman
    • Kebangsaan
    • Kemuhammadiyahan
  • Jambangan
    • Puisi
    • Cerpen
  • Tulisan
    • Pedoman
    • Tilikan
    • Ulasan
    • Catatan Hukum
    • Jufri Daily
    • MahasiswaMu Menulis
  • Syahdan
    • Nukilan
    • Celotehan
    • Kiat
    • Ringan
  • Jepretan
    • Foto
TAJDID.ID
  • Login
  • Register
TAJDID.ID
No Result
View All Result

Bencana Datang, Kapitalisme Berpesta

27 Oktober 2026
in Nasional, Nukilan, Opini
Reading Time: 8 mins read
0
A A
0
Gambar ilustrasi.

Gambar ilustrasi.

Share on Facebook
Share on Twitter

Oleh: M. Risfan Sihaloho

 

Belajar dari The Shock: Doctrine The Rise of Disaster Capitalism karya Naomi Klein tentang bagaimana penderitaan manusia dapat berubah menjadi peluang bisnis, sementara pemulihan dijadikan jalan masuk bagi kepentingan modal.

Bencana selalu datang membawa kehilangan. Rumah-rumah roboh, jalan terputus, sawah terendam, dan kehidupan masyarakat mendadak berantakan. Di tengah lumpur dan puing-puing, orang-orang berjuang menyelamatkan keluarga, mencari makanan, serta berharap esok masih punya sesuatu untuk diperjuangkan.

Namun, di balik tragedi itu, ada pertanyaan yang jarang diajukan: siapa yang paling diuntungkan dari sebuah bencana?

Pertanyaan ini terdengar sinis. Apalagi ketika korban masih sibuk mencari anggota keluarga, sementara relawan bekerja membagikan makanan dan pakaian. Tetapi justru di tengah situasi seperti itulah pertanyaan tersebut menjadi penting. Sebab, bencana bukan hanya perkara alam yang mengamuk. Dalam banyak kasus, bencana juga membuka ruang bagi pertarungan kepentingan ekonomi dan politik.

BACA JUGA

Dahlan Rais: Dakwah Digital Jangan Membuat Jamaah Masjid Sepi

Potret Reformasi Polri

Abdillah Toha Sindir SMRC: Seperti Pabrik Assembling, Mampu Produksi 2 atau 3 Survei Seminggu

Umat Islam Indonesia Terus Jadi Obyek ‘Testing the Water’, Shamsi Ali: Syukur Sebagian Menyuarakan Resistensi!

Ada yang kehilangan segalanya. Ada yang berjuang menyelamatkan sesama. Namun, ada pula yang melihat kehancuran sebagai kesempatan untuk membuka pasar baru, menguasai lahan, membangun proyek bernilai besar, atau mendorong kebijakan yang sebelumnya sulit diterima masyarakat.

Di sinilah kita perlu membaca bencana bukan semata-mata sebagai tragedi kemanusiaan, melainkan juga sebagai momentum yang dapat dimanfaatkan oleh kapitalisme.

 

Ketika Bencana Menjadi Peluang

Dalam bukunya yang terkenal, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism, Naomi Klein memperkenalkan gagasan tentang disaster capitalism atau kapitalisme bencana.

Gagasan utamanya sederhana, tetapi mengguncang: krisis besar dapat dimanfaatkan untuk mendorong kebijakan ekonomi dan politik yang menguntungkan pemilik modal, terutama ketika masyarakat sedang mengalami keterkejutan, ketakutan, dan kesulitan untuk melakukan perlawanan.

Klein menyebut mekanisme ini sebagai shock doctrine, doktrin keterkejutan. Ketika masyarakat dihantam krisis, perhatian mereka terpusat pada upaya bertahan hidup. Pada saat yang sama, pemerintah dan aktor ekonomi tertentu dapat menggunakan situasi darurat untuk mempercepat agenda yang dalam keadaan normal mungkin akan mendapat penolakan.

Krisis yang dimaksud tidak terbatas pada bencana alam. Ia juga mencakup perang, krisis ekonomi, kudeta, hingga pergolakan politik. Dalam berbagai kasus yang dibahas Klein, keadaan darurat menjadi pintu masuk bagi kebijakan pasar bebas yang agresif, privatisasi aset publik, deregulasi, dan pelemahan perlindungan sosial.

Dengan kata lain, penderitaan masyarakat tidak selalu berhenti sebagai tragedi. Dalam sistem ekonomi tertentu, penderitaan itu bisa diubah menjadi komoditas.

Tentu, bukan berarti setiap kebijakan pemulihan bencana merupakan bagian dari konspirasi kapitalisme. Pembangunan kembali memang membutuhkan kontraktor, investasi, teknologi, dan pembiayaan. Masalahnya terletak pada siapa yang menentukan arah pemulihan, siapa yang menguasai sumber daya, siapa yang memperoleh keuntungan, dan siapa yang harus menanggung kerugiannya.

Bencana menjadi persoalan kapitalisme ketika penderitaan publik dipakai untuk memperluas keuntungan privat, sementara biaya sosialnya dibebankan kepada masyarakat.

 

Indonesia: Negeri Bencana, Pasar yang Menggiurkan

Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap berbagai bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, erupsi gunung api, hingga kebakaran hutan dan lahan. Letak geografis dan kondisi geologis membuat risiko bencana menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat.

Namun, risiko tersebut tidak berdiri sendiri. Dampak bencana juga ditentukan oleh tata ruang, kondisi lingkungan, kualitas infrastruktur, ketimpangan ekonomi, serta kemampuan negara melindungi warganya.

Banjir, misalnya, tidak selalu cukup dijelaskan sebagai akibat hujan deras. Kerusakan daerah resapan, penyempitan sungai, perubahan tutupan lahan, pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan, dan buruknya tata kelola dapat memperbesar dampaknya.

Demikian pula longsor. Curah hujan memang bisa menjadi pemicu, tetapi pembukaan hutan, perubahan fungsi lahan, dan pembangunan di kawasan rawan dapat memperbesar risiko.

Di sinilah persoalan menjadi lebih rumit. Ketika kerusakan lingkungan berkaitan dengan kepentingan ekonomi, bencana tidak lagi semata-mata berhadapan dengan kekuatan alam. Ia juga berhadapan dengan keputusan manusia, kebijakan pemerintah, dan kepentingan bisnis.

Ironisnya, setelah kerusakan terjadi, uang publik kembali dikerahkan untuk menanggung akibatnya. Pemerintah membangun jalan, memperbaiki jembatan, menyediakan hunian sementara, menyalurkan bantuan, serta merehabilitasi fasilitas umum.

Semua itu diperlukan. Korban bencana tidak mungkin dibiarkan hidup di antara reruntuhan.

Tetapi pertanyaan kritisnya adalah: apakah proses pemulihan juga mengevaluasi keputusan ekonomi dan kebijakan yang ikut memperbesar kerentanan masyarakat? Ataukah negara hanya sibuk memperbaiki kerusakan, sementara akar persoalannya dibiarkan tetap hidup?

Jika hutan rusak karena tata kelola yang buruk, apakah pemulihan disertai perlindungan hutan yang lebih kuat? Jika banjir diperparah oleh pembangunan yang mengabaikan lingkungan, apakah tata ruang benar-benar dibenahi? Jika warga kehilangan rumah akibat pembangunan di kawasan rawan, apakah mereka dilibatkan dalam menentukan masa depannya?

Atau jangan-jangan, setelah bencana berlalu, semuanya kembali seperti semula, hanya dengan proyek-proyek baru dan anggaran yang lebih besar?

 

Dari Penderitaan Menjadi Proyek

Dalam kapitalisme bencana, rekonstruksi bukan sekadar upaya membangun kembali kehidupan. Ia juga dapat menjadi ladang akumulasi keuntungan.

Bayangkan sebuah wilayah yang dilanda banjir besar. Rumah-rumah rusak, jembatan putus, dan ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Pemerintah kemudian menggelontorkan anggaran untuk membangun tanggul, memperlebar jalan, menormalisasi sungai, memperbaiki permukiman, dan membangun kawasan hunian baru.

Seluruh proyek itu mungkin diperlukan. Tidak ada yang salah dengan pembangunan infrastruktur untuk melindungi masyarakat.

Persoalannya muncul ketika keadaan darurat dijadikan alasan untuk mengurangi transparansi, mempercepat pengadaan tanpa pengawasan memadai, mengabaikan partisipasi warga, atau mengalihkan sumber daya publik ke proyek-proyek yang manfaat utamanya justru dinikmati segelintir pihak.

Di tengah kebutuhan yang mendesak, masyarakat sering kali tidak memiliki cukup waktu dan energi untuk memeriksa setiap keputusan. Warga sedang sibuk mengurus keluarga, mencari pekerjaan, membersihkan rumah, dan membangun kembali kehidupan mereka. Perdebatan tentang kontrak proyek, perubahan tata ruang, atau penguasaan lahan terasa jauh dari kebutuhan sehari-hari.

Padahal, keputusan yang dibuat pada masa pemulihan dapat menentukan nasib sebuah wilayah selama puluhan tahun.

Siapa yang memperoleh kontrak pembangunan? Apakah perusahaan dipilih melalui proses yang terbuka? Apakah harga pengadaan masuk akal? Apakah warga yang direlokasi mendapatkan tempat tinggal dan penghidupan yang layak? Apakah proyek tersebut benar-benar mengurangi risiko bencana, atau sekadar menghasilkan bangunan yang mudah diresmikan?

Pertanyaan-pertanyaan itu bukan upaya menghambat pemulihan. Justru sebaliknya, itulah cara memastikan bahwa uang publik benar-benar bekerja untuk kepentingan publik.

Keadaan darurat seharusnya mempercepat pertolongan, bukan menghapus kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kekuasaan.

 

Tanah Korban, Peluang Investor

Salah satu persoalan paling sensitif dalam pemulihan bencana adalah tanah.

Ketika bencana menghancurkan permukiman, lahan yang sebelumnya menjadi tempat tinggal dan sumber penghidupan dapat berubah menjadi objek penataan ulang. Pemerintah mungkin perlu merelokasi warga dari kawasan berisiko tinggi. Dalam kondisi tertentu, relokasi memang merupakan pilihan yang paling aman.

Namun, proses tersebut dapat menjadi masalah ketika warga tidak memiliki posisi tawar yang setara dengan negara, pengembang, atau pemilik modal.

Masyarakat yang kehilangan rumah sering kali berada dalam situasi paling rentan. Mereka membutuhkan tempat tinggal secepat mungkin. Mereka mungkin tidak memiliki dokumen kepemilikan yang lengkap, tabungan untuk menyewa rumah, atau kemampuan menghadapi proses hukum yang panjang.

Dalam kondisi demikian, keputusan tentang tanah dapat dibuat tanpa partisipasi yang memadai. Lahan yang sebelumnya dihuni masyarakat berpotensi berubah fungsi, sementara warga justru kesulitan mendapatkan kembali ruang hidupnya.

Di sinilah kritik Naomi Klein menemukan relevansinya. Krisis dapat menciptakan keadaan ketika perubahan besar lebih mudah dilakukan, bukan karena seluruh masyarakat telah menyetujuinya, melainkan karena masyarakat sedang terlalu lemah untuk menolak.

Tentu, tidak setiap relokasi merupakan perampasan dan tidak setiap pembangunan kembali menguntungkan investor. Penilaiannya harus didasarkan pada fakta, kebijakan, dan proses yang benar-benar terjadi.

Namun, prinsip dasarnya jelas: keselamatan warga tidak boleh dijadikan alasan untuk merampas hak mereka, dan pemulihan tidak boleh berubah menjadi pemindahan kekayaan dari kelompok rentan kepada kelompok yang lebih kuat.

Jika warga harus meninggalkan tanahnya demi keselamatan, negara wajib memastikan mereka memperoleh perlindungan, kompensasi yang adil sesuai haknya, akses terhadap penghidupan, dan kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Sebab, kehilangan rumah akibat bencana sudah merupakan penderitaan. Jangan sampai korban juga kehilangan masa depannya akibat kebijakan pemulihan.

 

Filantropi, Pencitraan, dan Ekonomi Belas Kasihan

Kapitalisme bencana tidak selalu hadir dalam bentuk proyek infrastruktur atau transaksi tanah. Ia juga bisa bersinggungan dengan ekonomi perhatian dan pencitraan.

Ketika bencana terjadi, media sosial dipenuhi gambar rumah yang hancur, anak-anak yang kelaparan, keluarga yang kehilangan anggota keluarga, dan warga yang bertahan di pengungsian. Organisasi kemanusiaan, perusahaan, tokoh publik, hingga pejabat berlomba menyalurkan bantuan dan menunjukkan kepedulian.

Banyak tindakan tersebut sungguh-sungguh membantu. Sumbangan masyarakat, kerja relawan, dan bantuan lembaga kemanusiaan sering menjadi penopang penting bagi korban. Tidak adil jika seluruh aktivitas filantropi dicurigai sebagai pencitraan.

Tetapi kita juga perlu kritis ketika penderitaan manusia berubah menjadi materi promosi.

Bantuan yang diberikan lebih sibuk menonjolkan nama pemberi daripada kebutuhan penerima. Kamera lebih banyak merekam penyerahan bantuan daripada kondisi pengungsian. Perusahaan memanfaatkan tragedi untuk memperkuat reputasi, sementara tanggung jawabnya terhadap persoalan lingkungan atau sosial di tempat lain tidak pernah dibicarakan.

Di sini, penderitaan bukan hanya menjadi objek belas kasihan. Ia menjadi modal simbolik: sesuatu yang dapat dikonversi menjadi reputasi, popularitas, bahkan keuntungan ekonomi.

Persoalannya bukan pada dokumentasi bantuan. Transparansi justru diperlukan. Yang patut dikritik adalah ketika kepentingan pencitraan menggeser kebutuhan korban dari pusat perhatian.

Bantuan kemanusiaan seharusnya diukur dari manfaatnya bagi penerima, bukan dari seberapa viral pemberinya.

Lebih jauh, filantropi tidak boleh menjadi pengganti tanggung jawab negara. Sumbangan sukarela tidak dapat menggantikan kewajiban pemerintah menyediakan perlindungan sosial, layanan kesehatan, hunian yang layak, dan pemulihan ekonomi.

Masyarakat boleh bergotong royong. Perusahaan boleh berdonasi. Tetapi tanggung jawab publik tidak boleh diserahkan begitu saja kepada kemurahan hati privat.

 

Negara di Antara Korban dan Pemilik Modal

Dalam situasi bencana, negara memegang posisi yang menentukan. Negara menguasai anggaran, menetapkan aturan, menentukan prioritas pembangunan, mengatur pengadaan, dan mengambil keputusan tentang pemanfaatan ruang.

Karena itu, persoalan kapitalisme bencana tidak cukup dijelaskan sebagai keserakahan pengusaha. Ia juga menyangkut bagaimana kekuasaan politik bekerja, kepada siapa kebijakan diarahkan, dan sejauh mana kepentingan publik dilindungi.

Ketika pemerintah mengutamakan keselamatan warga, membuka informasi anggaran, melibatkan masyarakat, dan memastikan pemulihan berlangsung adil, negara dapat menjadi benteng terhadap eksploitasi.

Sebaliknya, ketika keadaan darurat digunakan untuk mengurangi pengawasan, meminggirkan warga, atau memberikan keuntungan yang tidak proporsional kepada kelompok tertentu, negara justru berisiko menjadi perantara akumulasi modal.

Di sinilah persoalan demokrasi menjadi penting. Dalam keadaan normal, masyarakat dapat memperdebatkan sebuah proyek, mengkritik kebijakan tata ruang, mengajukan keberatan, atau meminta penjelasan dari pejabat publik. Ketika bencana datang, ruang untuk melakukan semua itu bisa menyempit karena keputusan harus diambil dengan cepat.

Kecepatan memang dibutuhkan. Namun, kecepatan bukan alasan untuk meniadakan akuntabilitas.

Pemerintah tetap harus menjelaskan bagaimana anggaran digunakan, siapa yang memperoleh kontrak, mengapa suatu wilayah dipilih untuk relokasi, dan bagaimana dampak sosial maupun lingkungannya diperhitungkan.

Media juga perlu mengawasi lebih jauh daripada sekadar melaporkan jumlah korban dan bantuan yang disalurkan. Jurnalisme bencana semestinya mengikuti aliran uang, memeriksa kebijakan, mengungkap konflik kepentingan, dan mendengar suara masyarakat yang sering kali tidak hadir dalam konferensi pers.

Sebab, bencana bukan hanya menguji kemampuan negara menyelamatkan nyawa. Bencana juga menguji apakah negara tetap tunduk pada kepentingan publik ketika situasi sedang genting.

 

Jangan Biarkan Krisis Menjadi Jalan Pintas

Pelajaran penting dari The Shock Doctrine bukanlah bahwa setiap bencana pasti dimanfaatkan oleh kapitalis. Kesimpulan seperti itu terlalu sederhana dan berisiko mengabaikan kompleksitas penanganan bencana.

Pelajarannya adalah bahwa krisis menciptakan kondisi yang memungkinkan perubahan besar berlangsung dengan cepat, sementara pengawasan sosial dan kemampuan masyarakat untuk menolak dapat melemah. Kondisi ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan korban.

Karena itu, persoalan utamanya bukan semata-mata siapa yang datang membawa bantuan, melainkan siapa yang menentukan arah pemulihan setelah bantuan diberikan.

Apakah pembangunan kembali memperkuat hak masyarakat atas tanah, hunian, pekerjaan, dan lingkungan yang sehat? Ataukah justru membuka ruang bagi privatisasi manfaat dan pemindahan risiko kepada masyarakat?

Apakah anggaran bencana digunakan untuk memperkuat ketahanan sosial? Ataukah sebagian manfaatnya terkonsentrasi pada perusahaan dan kelompok yang memiliki akses paling besar kepada kekuasaan?

Apakah bencana menjadi momentum untuk membenahi kebijakan yang menciptakan kerentanan? Ataukah kerusakan hanya dipulihkan agar roda ekonomi dapat berputar kembali tanpa mengubah apa pun?

Pertanyaan-pertanyaan ini harus menjadi bagian dari setiap agenda pemulihan.

Caranya bukan dengan menghentikan pembangunan, menolak seluruh investasi, atau mencurigai setiap kontraktor. Yang dibutuhkan adalah tata kelola yang transparan, pengadaan yang dapat diawasi, perlindungan terhadap hak warga, penegakan hukum lingkungan, dan partisipasi masyarakat dalam keputusan yang menyangkut masa depan mereka.

Pemulihan juga perlu memastikan bahwa kelompok paling rentan tidak sekadar menjadi penerima bantuan, tetapi ikut menentukan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Warga bukan angka dalam laporan kerusakan. Mereka adalah pemilik kehidupan yang sedang dibangun kembali.

Lebih penting lagi, pencegahan harus mendapat perhatian yang sama besarnya dengan rekonstruksi. Anggaran untuk mengurangi risiko bencana, memperbaiki tata ruang, memulihkan ekosistem, dan memperkuat perlindungan sosial tidak boleh kalah oleh gemerlap proyek setelah kehancuran terjadi.

Sebab, membangun kembali bangunan yang rusak jauh lebih mudah daripada membangun kembali kehidupan yang hancur. Dan mencegah kerusakan sejak awal semestinya lebih penting daripada menghitung keuntungan setelah tragedi.

 

Penutup: Siapa yang Berpesta di Atas Puing?

Bencana tidak pernah membagikan penderitaan secara adil. Orang miskin biasanya kehilangan lebih banyak, memiliki lebih sedikit perlindungan, dan membutuhkan waktu lebih lama untuk bangkit. Sementara mereka berjuang mengembalikan kehidupan, pihak yang memiliki modal, akses politik, dan sumber daya dapat berada dalam posisi yang jauh lebih kuat untuk memanfaatkan perubahan setelah bencana.

Di sinilah kapitalisme bencana menjadi persoalan moral sekaligus politik.

Bukan karena keuntungan selalu salah, bukan pula karena semua pembangunan merupakan eksploitasi. Persoalannya adalah ketika keuntungan tumbuh dari penderitaan yang tidak dipulihkan secara adil; ketika uang publik digunakan tanpa pengawasan yang memadai; ketika tanah korban menjadi peluang bisnis tanpa perlindungan hak; dan ketika keadaan darurat dipakai untuk meminggirkan suara mereka yang paling terdampak.

Naomi Klein mengingatkan kita agar tidak hanya melihat kehancuran, tetapi juga memperhatikan apa yang terjadi setelahnya. Sebab, masa depan sebuah masyarakat sering kali ditentukan bukan hanya oleh bagaimana ia menghadapi bencana, melainkan juga oleh siapa yang memperoleh kuasa untuk membentuk kehidupan setelah bencana.

Indonesia tidak cukup hanya tangguh menghadapi gempa, banjir, tsunami, dan longsor. Indonesia juga harus tangguh menghadapi kemungkinan bahwa tragedi kemanusiaan berubah menjadi kesempatan untuk memperkaya segelintir orang.

Kita membutuhkan pembangunan yang melindungi kehidupan, bukan pembangunan yang menjadikan kehidupan sebagai ongkos. Kita membutuhkan investasi yang memperkuat masyarakat, bukan investasi yang tumbuh dengan mengorbankan mereka. Dan kita membutuhkan negara yang berdiri di sisi korban, bukan sekadar menjadi fasilitator bagi kepentingan modal.

Sebab, ketika bencana datang, yang pertama-tama harus diselamatkan adalah manusia. Bukan pasar. Bukan reputasi pejabat. Bukan pula peluang bisnis.

Jangan sampai rakyat sibuk mengais sisa kehidupan di antara puing-puing, sementara segelintir orang justru menghitung berapa besar keuntungan yang bisa dibangun di atas kehancuran itu.

Karena sebuah bencana menjadi tragedi yang jauh lebih besar ketika alam telah merenggut kehidupan, lalu ketidakadilan mengambil sisanya. (*)

Catatan perspektif: Artikel ini menggunakan kerangka kritik Naomi Klein dalam The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism untuk membaca risiko politik-ekonomi dalam penanganan bencana di Indonesia. Contoh-contoh yang digunakan bersifat ilustratif, bukan tuduhan terhadap perusahaan, pejabat, atau proyek tertentu.

Tags: BencanaKapitalisme Bencanakapitalisme di IndonesiaM Risfan Sihaloho
Mujaddid

Mujaddid

Editor in chief

Konten Terkait

Gibran Pernah Ingatkan tentang Gibran
Nasional

Gibran Pernah Ingatkan tentang Gibran

by Mujaddid
12 November 2026
127
Perkuat Wawasan Hukum Bisnis Mahasiswa, FH UMSU Gelar Kuliah Umum Urgensi GCG dan Kepatuhan Korporasi Pasca KUHP Baru
Muhammadiyah

Perkuat Wawasan Hukum Bisnis Mahasiswa, FH UMSU Gelar Kuliah Umum Urgensi GCG dan Kepatuhan Korporasi Pasca KUHP Baru

by Mujaddid
12 November 2026
54
Gibran Mundur Belum Tentu Babak Akhir: Antara Pengunduran Diri, Pemakzulan, dan Kompromi Politik
Jufri Daily

Gibran Mundur Belum Tentu Babak Akhir: Antara Pengunduran Diri, Pemakzulan, dan Kompromi Politik

by Mujaddid
12 November 2026
62
Mitigasi Politik Ala Kawanan Tikus
Nasional

Mitigasi Politik Ala Kawanan Tikus

by Mujaddid
11 November 2026
72
Drama Politik Pemakzulan Gibran, Ini Analisis Dramaturgi dari Dosen UMJT
Nasional

Drama Politik Pemakzulan Gibran, Ini Analisis Dramaturgi dari Dosen UMJT

by Mujaddid
11 November 2026
54
Gunakan Analogi Cristiano Ronaldo, Haedar Nashir Minta Elite Politik Berhenti Bikin Gaduh
Muhammadiyah

Gunakan Analogi Cristiano Ronaldo, Haedar Nashir Minta Elite Politik Berhenti Bikin Gaduh

by Mujaddid
11 November 2026
64
Tanwir Muhammadiyah: Bersama Satukan Bangsa
Muhammadiyah

Tanwir Muhammadiyah: Bersama Satukan Bangsa

by Mujaddid
11 November 2026
75
Tetesan yang Tertahan: Investasi dan Kemiskinan Kota
Daerah

Tetesan yang Tertahan: Investasi dan Kemiskinan Kota

by Mujaddid
11 November 2026
63
Mengenal “Pegasus”: Perangkat Intelijen Digital Paling Canggih dan Kontroversial di Dunia
Internasional

Mengenal “Pegasus”: Perangkat Intelijen Digital Paling Canggih dan Kontroversial di Dunia

by Mujaddid
9 November 2026
81
Kuliah Umum di UMSU, Praktisi Perbankan Babay Parid Wazdi Tegaskan Urgensi Integritas di Tengah Dinamika Hukum Indonesia
Muhammadiyah

Kuliah Umum di UMSU, Praktisi Perbankan Babay Parid Wazdi Tegaskan Urgensi Integritas di Tengah Dinamika Hukum Indonesia

by Mujaddid
9 November 2026
61

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TERBARU

  • Ketika Kampus Menjadi Ruang Tanpa Batas: FEB UMSU dan Temasek Polytechnic Singapore Bangun Dialog Global
  • Gibran Pernah Ingatkan tentang Gibran
  • Prodi Kessos FISIP UMSU Gelar Pelatihan Penulisan Ilmiah: Tekankan Pemanfaatan AI Secara Bijak dan Terstruktur
  • Fakultas Hukum UMSU Jalin Kemitraan Strategis dengan FH Universitas Sahid
  • Perkuat Wawasan Hukum Bisnis Mahasiswa, FH UMSU Gelar Kuliah Umum Urgensi GCG dan Kepatuhan Korporasi Pasca KUHP Baru
  • Tiga Puisi Tentang Nabi Muhammad SAW Karya Taufiq Ismail

    Tiga Puisi Tentang Nabi Muhammad SAW Karya Taufiq Ismail

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Said Didu Ingin Belajar kepada Risma Bagaimana Cara Melapor ke Polisi Biar Cepat Ditindaklanjuti

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Din Syamsuddin: Kita Sedang Berhadapan dengan Kemungkaran yang Terorganisir

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pasca Putusan MK Soal IKN, Fordek FH PTM se-Indonesia Desak Audit Investigatif dan Pertanggungjawaban Pemerintah

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Putuskan Sendiri Pembatalan Haji 2020, DPR Sebut Menag Tidak Tahu Undang-undang

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

OPINI

Gibran Pernah Ingatkan tentang Gibran
Nasional

Gibran Pernah Ingatkan tentang Gibran

Gibran Mundur Belum Tentu Babak Akhir: Antara Pengunduran Diri, Pemakzulan, dan Kompromi Politik
Jufri Daily

Gibran Mundur Belum Tentu Babak Akhir: Antara Pengunduran Diri, Pemakzulan, dan Kompromi Politik

Mitigasi Politik Ala Kawanan Tikus
Nasional

Mitigasi Politik Ala Kawanan Tikus

Tanwir Muhammadiyah: Bersama Satukan Bangsa
Muhammadiyah

Tanwir Muhammadiyah: Bersama Satukan Bangsa

Tetesan yang Tertahan: Investasi dan Kemiskinan Kota
Daerah

Tetesan yang Tertahan: Investasi dan Kemiskinan Kota

Ketika Hikmah Mengalahkan Ifrit: Teknologi Manusia dan Jin dalam Perspektif Al-Qur’an
Islam

Ketika Hikmah Mengalahkan Ifrit: Teknologi Manusia dan Jin dalam Perspektif Al-Qur’an

TAJDID.ID

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

Navigate Site

  • Profil
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Kirim Tulisan
  • Pasang Iklan

Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • Login
  • Sign Up
No Result
View All Result
  • Liputan
    • Internasional
    • Nasional
    • Daerah
    • Pemilu
    • Teknologi
    • Olah Raga
    • Sains
  • Gagasan
    • Opini
    • Esai
    • Resensi
  • Gerakan
    • Muhammadiyah
      • ‘Aisyiyah
      • Muktamar 49
      • PTM/A
      • AUM
      • LazisMu
      • MDMC
      • MCCC
      • LabMu
  • Kajian
    • Keislaman
    • Kebangsaan
    • Kemuhammadiyahan
  • Jambangan
    • Puisi
    • Cerpen
  • Tulisan
    • Pedoman
    • Tilikan
    • Ulasan
    • Catatan Hukum
    • Jufri Daily
    • MahasiswaMu Menulis
  • Syahdan
    • Nukilan
    • Celotehan
    • Kiat
    • Ringan
  • Jepretan
    • Foto

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.