Di lembar kertas ujian ekonomi dasar, moral hazard dijelaskan secara santun: yakni sebuah kondisi di mana seseorang mengambil risiko secara ugal-ugalan karena tahu ada pihak lain yang akan membersihkan piring kotornya jika situasi berantakan.
Namun, dalam gelanggang pengurusan negara kita hari ini, definisi teks akademis itu tampak terlalu sopan. Ekonom peraih Nobel, Paul Krugman, merumuskannya dengan jauh lebih telanjang: moral hazard adalah situasi di mana seseorang membuat keputusan tentang seberapa besar risiko yang diambil, sementara biaya kegagalan dan kehancurannya ditanggung sepenuhnya oleh orang lain.
Ketika prinsip brengsek ini diangkat menjadi standar operasional tidak tertulis dalam tata kelola bernegara, kita sedang menyaksikan eksperimen sosial yang mengerikan: Privatisasi keuntungan untuk segelintir elit, dan nasionalisasi kerugian untuk seluruh rakyat.
Anatomi Proyek Megah: Laboratorium Moral Hazard Nasional
Perilaku destruktif ini tak lagi bersembunyi di balik meja rapat tertutup; ia dipamerkan secara terbuka melalui deretan proyek fantastis yang dijajakan atas nama “kemajuan bangsa”.
1. Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh): B-to-B Hanya Dongeng Sebelum Tidur
Ingatkah kita pada janji manis di awal bahwa proyek Kereta Cepat adalah murni bisnis antar-korporasi (Business to Business) tanpa menyenggol sepeser pun uang rakyat? Ketika kalkulasi bisnis yang terlalu optimistis—atau sengaja dimanipulasi—menghantam kenyataan berupa pembengkakan biaya (cost overrun) hingga puluhan triliun rupiah, janji itu mendadak amnesia.
Pemerintah sigap menerbitkan Perpres untuk mengizinkan APBN menyuntik dana dan menambal utang. Ini adalah textbook moral hazard: Pengambil keputusan dan konsorsium bebas membuat asumsi finansial se-halusinasi mungkin, karena mereka tahu APBN adalah “papi kaya” yang selalu siap memberikan uang jajan tambahan.
2. Ibu Kota Nusantara (IKN): Menjual Mimpi, Menggadaikan APBN
IKN awalnya dipasarkan bagai proyek mercusuar yang akan didanai 80% oleh investor swasta dan asing. Namun ketika investor yang dinanti tak kunjung mengantre dengan dompet terbuka, kebijakan berbelok tajam. Anggaran negara dikuras habis-habisan untuk membangun infrastruktur dasar demi menciptakan “panggung” bagi swasta.
Pembuat kebijakan bertaruh sangat tinggi di atas tanah Kalimantan tanpa analisis mitigasi risiko yang matang. Jika proyek megah ini kelak sepi atau gagal menjadi pusat pertumbuhan baru, para perancangnya sudah tidak lagi menjabat. Beban pemeliharaan, utang infrastruktur, dan kota mangkrak akan ditanggung oleh generasi pembayar pajak mendatang.
3. Makan Bergizi Gratis (MBG): Bancakan Raksasa Berkedok Kemanusiaan
Atas nama kesejahteraan anak bangsa, ratusan triliun rupiah siap digelontorkan. Namun, sistem pengadaan berbiaya raksasa dengan rantai pasok yang masif adalah ladang subur bagi moral hazard birokrasi dan vendor.
Ketika risiko kebocoran, markup harga, hingga makanan tidak layak konsumsi dialihkan ke bahu masyarakat penerima manfaat, para birokrat dan kontraktor penyuplai justru menikmati margin keuntungan yang dijamin negara. Risiko finansial berada di nol bagi vendor, sementara risiko keracunan dan pemborosan anggaran sepenuhnya ditanggung oleh publik.
4. Koperasi Desa / Merah Putih & Bantuan Sektoral: Reinkarnasi Skandal Lama
Inisiatif pembentukan atau penyuntikan modal massal ke lembaga keuangan/koperasi tingkat daerah tanpa sistem pengawasan (prudential governance) yang ketat hanyalah pengulangan sejarah kelam. Ketika kredit macet atau terjadi penyelewengan dana oleh pengurus, narasi yang dibangun selalu sama: “demi rakyat kecil.”
Ujung-ujungnya, negara memutihkan atau menombak dana ganti rugi. Pengurus yang tidak kompeten atau manipulatif tidak pernah memikul konsekuensi kebangkrutan—sebuah insentif sempurna untuk kembali menyelewengkan dana di masa depan.
Sektor Politik dan Hukum: Benteng Pelindung Moral Hazard
Bagaimana proyek-proyek penuh risiko di atas bisa melenggang mulus tanpa ada yang dipenjara atau dimintai pertanggungjawaban? Jawabannya ada pada persekongkolan sektor politik dan hukum.
Politik Tanpa Beban Pertanggungjawaban: Para politisi merancang undang-undang kilat dan menerbitkan proyek fantastis demi memburu insentif elektoral jangka pendek. Jika keputusannya merusak perekonomian lima tahun kemudian, mereka sudah berganti posisi atau pensiun sebagai komisaris. Political risk mereka mendekati nol.
Hukum yang Menjelma Polis Asuransi: Joseph Stiglitz menegaskan bahwa ketiadaan transparansi dan penegakan aturan yang lembek akan memicu kehancuran sistemik.
Di negeri ini, ketika korupsi dan kelalaian tak teruji divonis ringan, hukum diubah fungsinya dari alat penjerat menjadi asuransi perlindungan elit. Mengorupsi atau memanipulasi anggaran negara bukan lagi kejahatan berisiko tinggi, melainkan kalkulasi bisnis murah dengan hasil berlimpah.
Menunggu Ledakan atau Menghentikan Sirkus?
Sistem yang dibangun di atas moral hazard adalah sistem yang secara teknis sedang memfasilitasi pembusukan dari dalam. Ketika mereka yang memegang kemudi tidak pernah merasakan benturan saat mobil menabrak dinding, mereka akan terus menginjak gas sedalam-dalamnya.
Pertanyaannya kini tinggal satu: sampai kapan kita, rakyat biasa yang selalu ditunjuk menjadi ‘asuransi gratisan’ bagi kerakusan mereka, mau terus menanggung biaya dari setiap keputusan ugal-ugalan yang dibuat di meja-meja kekuasaan?
Selama kita terus memilih menjadi penonton yang memaklumi, selama itu pula sirkus manipulatif dan koruptif ini akan terus berlanjut. Sebab bagi mereka, membakar rumah bersama bukanlah masalah—selama pemadam keberadaannya dibayar oleh rakyat, dan abu sisa kebalikannya bisa mereka jual kembali. (*)
