Oleh: Rafdinal, S.Sos. M.AP
Gerakan kepemudaan tidak boleh berhenti pada seremoni dan mobilisasi politik sesaat. Ia harus menjadi “pabrik” pemimpin publik. Bagaimana sebuah NGO kepemudaan Islam bisa mempengaruhi kebijakan kerajaan dan melahirkan pemimpin nasional seperti Datuk Sri Anwar Ibrahim di Malaysia.
ABIM berdiri 1971. Fokus utamanya bukan merebut kekuasaan, tapi tarbiyah dan islah. Dalam 50 tahun lebih, ABIM konsisten di 3 jalur: pendidikan, advokasi kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat.
Hasilnya Pengaruh Kebijakan: ABIM menjadi mitra dialog pemerintah Malaysia dalam merumuskan kebijakan pendidikan Islam, ekonomi syariah, dan pembangunan pemuda. Ini sejalan dengan konsep civil society engagement dari Diamond bahwa organisasi masyarakat sipil yang kuat akan menjadi penyeimbang dan mitra negara.
Banyak tokoh nasional Malaysia adalah alumni ABIM. Yang paling menonjol: Datuk Sri Anwar Ibrahim, PM Malaysia ke-10. Ini membuktikan tesis Naisbitt dalam Megatrends bahwa masa depan kepemimpinan lahir dari gerakan sosial, bukan hanya partai politik.
Kunci ABIM: mereka tidak “politis oriented”. Mereka “policy oriented” dan “people oriented”.
Potret Organisasi Kepemudaan di Indonesia: Antara Potensi dan Tantangan
Indonesia punya UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pasal 3 menyebut pemuda sebagai pilar strategis pembangunan bangsa. Amanatnya jelas: pemuda harus terlibat dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan.
Namun realitanya, banyak OKP di Indonesia terjebak pada 2 hal yakni; Orientasi Elektoral Fokus pada dukungan politik praktis saat pemilu, lalu vakum. Sisi lain lemah kaderisasi kebijakan yang berdampak akibat minim pelatihan tentang perumusan kebijakan publik, advokasi, dan tata kelola pemerintahan.
Akibatnya lahir pemimpin yang “tanggung”. Punya jabatan tapi minim kapasitas. Menang suara tapi kalah gagasan.
Berdasarkan diskusi dengan pengurus ABIM dan studi literatur, ada 3 hal yang bisa diadopsi oleh organisasi gerakan pemuda di Indonesia, khususnya OKI (Organisasi Kepemudaan Islam):
Pertama, Institusionalisasi Kaderisasi Berbasis Kompetensi.
ABIM punya Leadership Institute dan kurikulum Tarbiyah. Kader ditempa 4 hal: keislaman, keilmuan, kepemimpinan, dan kemasyarakatan.
Ini sesuai teori transformational leadership dari Bass: pemimpin lahir dari proses pembelajaran, bukan instan.
Kedua, Masuk ke Ruang Kebijakan, Bukan Hanya Jalanan.
ABIM aktif di policy advocacy. Mereka buat policy paper, ikut public hearing, dan duduk di badan penasehat kementerian.
Ini penting karena menurut Howlett & Ramesh, kebijakan publik yang baik lahir dari interaksi antara negara, akademisi, dan masyarakat sipil.
Ketiga, Jaga Independensi dan Jangka Panjang. ABIM tidak berafiliasi ke satu partai. Mereka jaga jarak kritis. Karena itu pemerintah percaya dan masyarakat respek.
Seperti kata Robert Putnam, social capital dan kepercayaan adalah modal utama organisasi masyarakat untuk berpengaruh.
2030 – 2045 menjelang di depan mata. BPS 2025 mencatat 52% penduduk Indonesia adalah usia muda. Jika OKP khususnya OKI hanya sibuk politik praktis, maka kita akan kehilangan momentum melahirkan pemimpin yang paham agama, paham bangsa, dan paham tata kelola.
Kunjungan PDM Medan ke ABIM adalah hikmah dan menjadi titik balik. Bukan sekadar silaturahim, tapi awal knowledge transfer. Bagaimana membangun gerakan pemuda yang melahirkan kebijakan, bukan hanya melahirkan jabatan.
Penutup
ABIM membuktikan: dari gerakan pemuda bisa lahir pengaruh kebijakan. Dari gerakan pemuda bisa lahir Perdana Menteri.
Tugas kita di Indonesia sekarang adalah meniru semangatnya, bukan meniru partainya. Membangun organisasi pemuda yang fokus pada kaderisasi, kebijakan, dan pengabdian.
Karena pada akhirnya, bangsa ini tidak butuh banyak politisi. Bangsa ini butuh banyak pemimpin publik yang “tangguh” guna mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil dan merata. Wassalam. (*)
Penulis:adalah Wakil Ketua PDM Kota Medan, Aktifis Dakwah Sosial dan Penggiat Pemberdayaan Masyarakat.
