Oleh: M Risfan Sihaloho
“Politik adalah cara merampok dunia. Politik adalah cara menggulingkan kekuasaan, untuk menikmati giliran berkuasa.” — W.S. Rendra
Kalimat W.S. Rendra itu terdengar seperti tuduhan. Tetapi justru karena itulah ia terasa mengganggu: terlalu dekat dengan kenyataan.
Politik, dalam buku-buku teori, adalah seni mengelola kekuasaan demi kepentingan bersama. Ia bicara tentang negara, keadilan, distribusi sumber daya, kesejahteraan, dan kehidupan publik. Tetapi di jalan politik yang sesungguhnya, idealisme sering menjadi kendaraan kampanye, sementara kekuasaan menjadi tujuan perjalanan.
Rakyat diberi slogan, politisi mendapatkan kursi. Rakyat diberi janji perubahan, politisi mendapatkan jabatan.
Rakyat diajak percaya bahwa mereka sedang memilih masa depan. Padahal, sering kali mereka hanya sedang memilih siapa yang akan memegang kunci gudang kekuasaan untuk lima tahun ke depan.
Di sinilah satire Rendra menjadi relevan.
Kekuasaan: Bukan Sekadar Jabatan
Filsuf Prancis Michel Foucault mengingatkan bahwa kekuasaan bukan semata-mata sesuatu yang dimiliki seseorang. Kekuasaan bekerja melalui relasi, institusi, pengetahuan, bahasa, aturan, bahkan melalui cara manusia mendefinisikan apa yang dianggap benar dan normal.
Karena itu, perebutan kekuasaan politik sesungguhnya bukan hanya perebutan kursi. Ia adalah perebutan hak untuk menentukan aturan.
Siapa yang menentukan anggaran. Siapa yang menentukan prioritas pembangunan. Siapa yang menentukan siapa mendapat proyek. Siapa yang menentukan hukum mana yang dipercepat dan mana yang dibiarkan mengendap. Siapa yang menentukan siapa mendapat akses dan siapa harus menunggu di luar pagar.
Maka jangan heran jika kursi kekuasaan diperebutkan seperti harta karun. Namun yang diperebutkan bukan kayunya, melainkan apa yang bisa dilakukan dengan kursi itu.
Dalam bahasa yang lebih sinis: kursi politik mungkin terbuat dari kayu, tetapi bantalan kepentingannya sering jauh lebih empuk.
Politik dan Naluri Berkuasa
Secara psikologis, manusia memiliki dorongan untuk memperoleh status, pengakuan, kontrol, dan pengaruh. Kekuasaan menyediakan semuanya sekaligus.
Lord Acton terkenal dengan peringatannya: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”
Masalahnya bukan semata-mata bahwa kekuasaan membuat orang jahat. Kekuasaan dapat membuat seseorang merasa bahwa dirinya berhak. Berhak didengar. Berhak menentukan. Berhak mengatur. Berhak menikmati fasilitas. Bahkan, pada titik tertentu, berhak menjelaskan bahwa apa pun yang dilakukannya adalah demi rakyat.
Di sinilah psikologi kekuasaan menjadi berbahaya. Orang yang terlalu lama berada di puncak dapat mengalami apa yang dalam psikologi sosial disebut sebagai power paradox: semakin besar kekuasaan seseorang, semakin mudah ia merasa tidak membutuhkan perspektif orang lain.
Ia mendengar lebih banyak laporan, tetapi belum tentu mendengar lebih banyak kenyataan. Ia bertemu lebih banyak pejabat, tetapi semakin jarang bertemu rakyat biasa. Ia menerima lebih banyak penghormatan, tetapi semakin sulit menerima kritik. Akhirnya terciptalah makhluk politik yang aneh: *telinganya penuh pujian, tetapi jiwanya miskin koreksi.*
Dari Idealisme ke “Giliran”
Ada satu penyakit politik yang jauh lebih tua daripada partai politik: politik sebagai sistem pergiliran menikmati kekuasaan.
Hari ini mereka. Besok kita. Lusa mereka lagi.
Nama partai boleh berubah. Warna bendera boleh berganti. Slogan boleh diperbarui. Tetapi logika dasarnya tetap sama: yang penting bukan membongkar sistem, melainkan memastikan kelompok sendiri masuk ke dalam sistem.
Politisi yang dahulu berdiri di luar pagar kekuasaan biasanya sangat rajin mengkritik orang yang berada di dalam. Ia bicara tentang korupsi, ketidakadilan, oligarki, entang rakyat kecil dan entang transparansi.
Tetapi setelah berhasil masuk ke dalam pagar, mendadak pagar itu terasa sangat indah. Yang dulu disebut “kolusi” berubah menjadi “silaturahmi politik”. Yang dulu disebut “bagi-bagi jabatan” berubah menjadi “akomodasi”. Yang dulu disebut “politik transaksional” berubah menjadi “komunikasi strategis”. Yang dulu disebut “kepentingan kelompok” tiba-tiba disebut “stabilitas pemerintahan”.
Begitulah. Bahasa politik memang luar biasa lentur. Ia mampu mengubah dosa menjadi strategi dan kepentingan menjadi pengabdian.
Machiavelli dan Seni Mempertahankan Kekuasaan
Niccolò Machiavelli memahami politik dengan cara yang jauh lebih dingin. Dalam The Prince, ia tidak menggambarkan penguasa sebagaimana seharusnya, melainkan sebagaimana adanya dalam praktik.
Menurut Machiavelli kekuasaan harus dipertahankan, loyalitas harus dikelola, musuh harus diperhitungkan, citra harus dirawat, dan penguasa harus memahami bahwa politik tidak selalu berjalan mengikuti moralitas pribadi.
Machiavelli sering dianggap sebagai guru kelicikan politik. Tetapi mungkin pelajaran paling penting darinya justru lebih pahit: politik menjadi arena yang berbahaya ketika kekuasaan dianggap sebagai tujuan yang harus dipertahankan dengan segala cara.
Di titik itu, prinsip menjadi fleksibel. Kawan bisa menjadi lawan, lawan bisa menjadi kawan, dan musuh kemarin dapat menjadi mitra koalisi hari ini. Tokoh yang kemarin dicaci sebagai sumber kehancuran bangsa, hari ini bisa duduk bersama dalam satu meja—asal pembagian kursinya cocok.
Ya. Politik tidak selalu memiliki ingatan, yang sering dimilikinya hanyalah kalkulator.
Sosiologi Kekuasaan: Rakyat sebagai Penonton
Max Weber melihat kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk memaksakan kehendaknya dalam suatu relasi sosial, bahkan ketika menghadapi perlawanan.
Dalam demokrasi, kekuasaan memperoleh legitimasi melalui suara rakyat. Namun ironisnya, setelah suara itu diberikan, rakyat sering kali berubah status.
Sebelum pemilu, rakyat adalah “pemilik kedaulatan”. Setelah pemilu, rakyat menjadi “konstituen”. Setelah pelantikan, rakyat menjadi “masyarakat”. Setelah kebijakan kontroversial muncul, rakyat menjadi “pihak yang harus memahami kondisi”. Dan naasnya ketika rakyat protes, mereka bisa saja berubah lagi menjadi “pengganggu ketertiban”.
Betapa ajaibnya demokrasi ketika bahasa dapat mengubah posisi rakyat tanpa mengubah nasibnya. Rakyat memilih. Elite bernegosiasi. Partai membagi posisi. Pemodal menghitung investasi. Dan rakyat menunggu kapan janji kampanye berubah menjadi kenyataan.
Akan tetapi, sialnya janji kampanye itu tidak selalu berubah. Kadang hanya berubah menjadi spanduk baru.
Kekuasaan Melahirkan Kelas Politik
Dalam perspektif sosiologi, kekuasaan juga cenderung melahirkan kelas tersendiri: elite politik. Elite ini memiliki akses terhadap informasi, jaringan, sumber daya, media, birokrasi, dan pusat pengambilan keputusan.
Mereka dapat berganti kendaraan politik tanpa kehilangan penumpang. Hari ini nasionalis, besok religius, dan lusa populis. Bahkan, ketika diperlukan, bisa juga menjadi teknokratis.
Faktanya yang tetap bukan ideologinya, tapi ambisinya untuk berada sedekat mungkin dengan pusat kekuasaan.
Di sinilah demokrasi menghadapi paradoks. Secara formal, semua orang memiliki hak memilih, namun secara sosial tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama untuk menjadi pilihan.
Ada yang memiliki modal ekonomi. Ada yang memiliki jaringan keluarga. Ada yang memiliki popularitas. Ada yang memiliki mesin partai. Ada yang memiliki akses media. Ada pula yang hanya memiliki satu hal: suara. Dan suara itu diberikan lima tahun sekali. Setelah itu, rakyat kembali menjadi penonton dari drama yang tiketnya mereka beli sendiri.
Mengapa Politisi Gemar Berkuasa?
Karena kekuasaan memberikan sesuatu yang tidak diberikan oleh popularitas biasa: yakni kemampuan mengubah kehendak menjadi kenyataan.
Orang biasa menginginkan sesuatu, orang berkuasa dapat membuat kebijakan untuk mewujudkannya.
Orang biasa mengeluh tentang aturan, orang berkuasa dapat membuat aturan.
Orang biasa mencari pekerjaan, orang berkuasa dapat memengaruhi siapa yang memperoleh posisi.
Orang biasa membayar pajak, orang berkuasa ikut menentukan ke mana pajak itu mengalir.
Karena itu, politik bukan hanya soal gengsi. Ia juga soal akses terhadap sumber daya.
Pierre Bourdieu menyebut berbagai bentuk modal—ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik—yang dapat dikonversikan satu sama lain.
Dalam politik, popularitas dapat dikonversi menjadi suara. Suara menjadi jabatan. Jabatan menjadi jaringan. Jaringan menjadi pengaruh. Pengaruh dapat kembali dikonversi menjadi modal ekonomi, sosial, dan simbolik.
Siklus pun berputar. Begitulah kekuasaan bisa mereproduksi dirinya sendiri.
Dari “Membela Rakyat” Menjadi “Membela Jabatan”
Pada tahap tertentu, seorang politisi bisa mengalami perubahan orientasi yang nyaris tidak terasa. Awalnya ia masuk politik karena marah melihat ketidakadilan. Kemudian ia memperoleh jabatan. Jabatan menghasilkan fasilitas. Fasilitas menghasilkan kenyamanan. Kenyamanan melahirkan keengganan kehilangan jabatan. Keengganan kehilangan jabatan melahirkan kompromi. Kompromi melahirkan pembenaran. Dan pembenaran akhirnya membuat seseorang mampu mengatakan: “Saya melakukan semua ini demi rakyat.” Padahal rakyat mungkin tidak pernah ditanya.
Inilah tragedi psikologis kekuasaan: manusia sering kali mampu menciptakan narasi moral untuk membenarkan kepentingan dirinya sendiri.
Ia tidak merasa sedang mempertahankan kekuasaan. Ia merasa sedang mempertahankan perjuangan.
Ia tidak merasa sedang memburu jabatan. Ia merasa sedang menyelamatkan bangsa.
Ia tidak merasa sedang menikmati privilese. Ia merasa sedang menerima “amanah”.
Kata amanah kemudian menjadi sangat menarik. Semakin besar fasilitasnya, semakin sering kata itu diucapkan.
Politik sebagai Seni Mengelola Persepsi
Politisi modern juga memahami satu hal: rakyat tidak hanya memilih berdasarkan kenyataan. Rakyat memilih berdasarkan persepsi tentang kenyataan.
Karena itu, politik menjadi industri citra: foto bersama rakyat, salaman dengan pedagang, makan di warung sederhana, naik kendaraan biasa, gemar membagikan bantuan dan suka mengunggah video humanis. Ia tahu, semua dapat menjadi simbol kedekatan dengan rakyat.
Memang tidak ada yang salah dengan semua itu. Yang menjadi masalah adalah ketika rakyat hanya hadir sebagai properti visual dalam produksi citra politik; orang miskin menjadi latar belakang, anak sekolah menjadi objek foto, petani menjadi dekorasi kampanye, nelayan menjadi konten dan korban bencana menjadi panggung empati.
Sialnya, setelah kamera mati, mereka kembali kepada persoalan yang sama.
Politik kemudian bukan lagi sekadar pertarungan gagasan. Ia menjadi pertarungan algoritma; siapa yang paling viral, siapa yang paling banyak ditonton, dan siapa yang paling banyak dibicarakan.
Dalam demokrasi digital, kadang-kadang popularitas lebih cepat memenangkan pemilu daripada kapasitas.
Dan algoritma tidak pernah bertanya apakah seorang calon memiliki kebijaksanaan. Algoritma hanya bertanya: “Apakah ini menarik?”
Rakyat Jangan Terlalu Polos
Karena itu, kritik terhadap politik tidak boleh berhenti pada perilaku politisi. Masyarakat juga harus bercermin. Sebab politisi lahir dari masyarakat. Budaya politik adalah pantulan budaya sosial.
Jika masyarakat gemar mengultuskan tokoh, politik akan menghasilkan kultus.
Jika masyarakat mudah membeli simbol, politisi akan menjual simbol.
Jika masyarakat lebih tertarik pada sensasi daripada substansi, politisi akan memproduksi sensasi.
Jika masyarakat menganggap politik sebagai transaksi, politisi akan belajar menjadi pedagang.
Jangan heran jika politik kemudian menjadi pasar. Bedanya, di pasar biasa orang membeli barang dengan uang.
Di pasar politik, orang bisa membeli dukungan dengan janji. Dan setelah transaksi selesai, yang sering kali hilang bukan uang. melainkan ingatan.
Politik Seharusnya Bukan Cara Merampok Dunia
Rendra sedang menyindir politik sebagai praktik perebutan kekuasaan yang kehilangan tujuan kemanusiaannya. Sebab pada hakikatnya politik bukanlah tentang siapa yang paling lama duduk di kursi.
Politik adalah tentang bagaimana kekuasaan digunakan untuk membuat kehidupan bersama menjadi lebih adil.
Kekuasaan seharusnya menjadi alat, bukan tujuan.
Jabatan seharusnya menjadi amanah, bukan investasi.
Partai seharusnya menjadi instrumen demokrasi, bukan kendaraan menuju distribusi rente.
Pemilu seharusnya menjadi mekanisme sirkulasi kekuasaan, bukan sekadar ritual pergantian pemain.
Dan rakyat seharusnya bukan sekadar objek yang dipanggil ketika surat suara diperlukan.
Kalau politik hanya menjadi cara menggulingkan penguasa agar kelompok lain bisa menikmati giliran berkuasa, maka demokrasi tidak lebih dari rotasi penumpang di kursi kemudi. Mobilnya tetap, jalannya tetap dan lubangnya tetap. Yang berubah hanya orang yang memegang setir.
Karena itu, persoalan terbesar politik bukan sekadar siapa yang berkuasa. Pertanyaan yang lebih penting adalah: “Untuk apa kekuasaan digunakan?. Sebab kekuasaan yang tidak dikendalikan etika akan selalu mencari alasan untuk memperpanjang dirinya.
Dan politik yang kehilangan moralitas akan selalu memiliki satu penyakit yang sama: terlalu sibuk memenangkan perebutan kekuasaan, sampai lupa bahwa yang seharusnya dimenangkan adalah kehidupan rakyat.
Pada akhirnya, kalimat Rendra terasa bukan sebagai puisi. Ia seperti cermin.
Dan mungkin yang membuat kita tidak nyaman bukan karena cermin itu terlalu kejam. Tetapi karena wajah yang dipantulkannya terlalu mirip dengan wajah politik harian kita sendiri yang kusam dan penuh bopeng. (*)
