Hari ini, 27 Agustus, kabarnya akan ada aksi unjuk rasa di Jakarta.
Seharusnya tidak ada yang terlalu istimewa dari sebuah demonstrasi. Dalam demokrasi, unjuk rasa adalah ritual politik yang lumrah. Ia adalah salah satu cara rakyat menyampaikan kegelisahan ketika saluran-saluran formal terasa terlalu lambat, terlalu sunyi, atau terlalu sibuk dengan dirinya sendiri.
Demonstrasi bukan kiamat. Bukan pula kudeta otomatis. Ia hanyalah suara rakyat yang memilih jalanan sebagai ruang bicara.
Tetapi beberapa tahun terakhir kita menyaksikan fenomena yang agak ganjil. Setiap kali muncul rencana demonstrasi besar, suasana segera mengeras. Pihak yang pro demonstrasi ngotot memastikan aksi tetap berlangsung. Pihak yang kontra juga tidak kalah ngotot berusaha menggagalkannya.
Masing-masing mengeluarkan argumentasi, pernyataan, peringatan, imbauan, bahkan kadang ancaman terselubung.
Seolah-olah demonstrasi adalah bom waktu.
Seolah-olah berkumpulnya warga negara di ruang publik merupakan ancaman terhadap keberlangsungan negara.
Di sinilah kita patut bertanya: mengapa perkara demonstrasi harus begitu menegangkan?
Bukankah demokrasi memang dibangun untuk memungkinkan perbedaan suara?
Bukankah pemerintah seharusnya cukup dewasa untuk mendengar kritik tanpa merasa sedang diserang?
Dan bukankah masyarakat juga semestinya cukup dewasa untuk menyampaikan kritik tanpa merasa harus menjadikan kekacauan sebagai bukti keberanian?
Kalau demokrasi sehat, mestinya ada atau tidak ada demonstrasi tidak membuat negara kehilangan akal sehat.
Demokrasi yang Gampang Panik
Demonstrasi pada dasarnya hanyalah salah satu mekanisme koreksi sosial. Pemerintah membuat kebijakan, masyarakat menilai. Ketika ada ketidakpuasan, rakyat bersuara. Pemerintah mendengar, menjelaskan, memperbaiki jika perlu. Selesai.
Begitulah kira-kira demokrasi bekerja dalam keadaan normal.
Tetapi jika setiap demonstrasi selalu diperlakukan sebagai keadaan darurat politik, mungkin persoalannya bukan terletak pada demonstrasinya.
Mungkin ada sesuatu yang lebih dalam.
Demokrasi yang mudah panik biasanya menyimpan persoalan kepercayaan.
Pemerintah yang terlalu takut terhadap demonstrasi mungkin sedang menghadapi problem legitimasi.
Sebaliknya, kelompok yang terlalu bersemangat menjadikan demonstrasi sebagai arena pertarungan politik juga belum tentu sedang memperjuangkan kepentingan rakyat secara murni.
Sebab jalanan, seperti juga gedung parlemen, dapat menjadi panggung.
Dan di setiap panggung politik, selalu ada pemain yang tidak terlihat oleh penonton.
Argumentasi Bukan Selalu Motif
Inilah bagian yang sering luput dari perhatian publik.
Argumentasi yang terdengar di panggung depan belum tentu identik dengan motif yang bekerja di belakang panggung.
Kelompok pro demonstrasi tentu mempunyai alasan. Pemerintah atau kelompok yang kontra juga mempunyai alasan. Semuanya dapat terdengar masuk akal.
Tetapi politik tidak hanya bekerja melalui apa yang dikatakan. Politik juga bekerja melalui apa yang diinginkan.
Argumentasi berbicara tentang “mengapa” sesuatu dilakukan. Sedangkan motif berbicara tentang “untuk apa”.
Keduanya tidak selalu sama.
Seseorang dapat berbicara tentang demokrasi sambil mengejar kekuasaan. Seseorang dapat berbicara tentang ketertiban sambil mempertahankan privilese. Seseorang dapat mengatasnamakan rakyat sambil sesungguhnya sedang menghitung peluang politiknya sendiri.
Politik memang memiliki bakat luar biasa untuk membuat kepentingan pribadi terdengar seperti kepentingan publik.
Kekuasaan bahkan sering kali tidak datang dengan wajah serakah. Ia datang membawa slogan yang indah. Membawa bendera rakyat. Membawa bahasa keadilan. Membawa kata-kata tentang demokrasi.
Dan, tentu saja, membawa kamera.
Rakyat Jangan Dijadikan Bahan Bakar
Di sinilah masyarakat perlu berhati-hati. Jangan sampai rakyat hanya menjadi massa yang digerakkan ketika diperlukan, lalu dilupakan ketika tujuan politik tercapai.
Rakyat diajak turun ke jalan ketika elite membutuhkan tekanan.
Rakyat diminta berani ketika elite membutuhkan keberanian orang lain.
Rakyat diminta menanggung risiko ketika para elite sibuk menghitung keuntungan.
Ini bukan hal baru dalam sejarah politik. Elite memiliki kecenderungan menjadikan konflik sebagai kendaraan. Rakyat menjadi bahan bakarnya. Setelah kendaraan sampai di tujuan, bahan bakar biasanya tidak diajak masuk ke ruang kekuasaan.
Ya. Justru yang mendapat kursi adalah elite. Yang mendapat jabatan adalah elite. Dan yang mendapat akses adalah elite.
Lantas rakyat dapat apa? Seperti biasa kembali ke rumah membawa cerita tentang gas air mata, benturan, penangkapan, kerusakan fasilitas, atau sekadar kelelahan.
Ironisnya, setelah semua itu, elite dapat kembali duduk bersama sambil tersenyum.
Politik memang memiliki satu lelucon yang tidak pernah basi: orang-orang yang menyuruh rakyat bertengkar sering kali adalah orang-orang yang paling mudah berdamai setelah kepentingannya tercapai.
Demo Boleh, Manipulasi Jangan
Karena itu, persoalannya bukan apakah demonstrasi perlu atau tidak.
Demonstrasi adalah hak warga negara sepanjang dilakukan secara damai dan sesuai koridor hukum. Kritik terhadap kekuasaan juga bukan gangguan terhadap demokrasi. Justru kritik adalah salah satu vitamin demokrasi.
Yang perlu ditolak adalah manipulasi.
Jangan gunakan rakyat sebagai dekorasi politik.
Jangan gunakan kemarahan publik sebagai kendaraan untuk perebutan kekuasaan.
Jangan pula menggunakan aparat dan alasan ketertiban untuk membungkam kritik.
Sebab demokrasi akan sama-sama rusak ketika demonstrasi berubah menjadi alat mobilisasi kepentingan elite, maupun ketika negara berubah menjadi mesin yang alergi terhadap suara rakyat.
Keduanya sama-sama berbahaya. Yang satu dapat melahirkan anarki politik. Dan yang lain dapat melahirkan otoritarianisme administratif.
Jangan Takut pada Demonstrasi, Takutlah pada Motif di Baliknya
Maka mungkin yang perlu kita khawatirkan bukan demonstrasinya.
Kita justru perlu lebih kritis terhadap motif di balik demonstrasi dan motif di balik upaya menggagalkannya.
Siapa yang berkepentingan? Siapa yang mendapatkan keuntungan? Siapa yang membiayai? Siapa yang mengatur? Siapa yang tampil di depan kamera?
Dan yang paling penting: setelah rakyat turun ke jalan, siapa yang akan menikmati hasil pertarungan itu?
Pertanyaan-pertanyaan semacam ini jauh lebih penting daripada sekadar memilih posisi sebagai pendukung atau penentang demonstrasi.
Sebab rakyat tidak harus selalu menjadi suporter fanatik dari salah satu kubu.
Rakyat boleh kritis kepada pemerintah. Tetapi rakyat juga boleh kritis kepada kelompok oposisi.
Rakyat boleh menolak kebijakan negara. Tetapi rakyat juga berhak menolak dijadikan alat politik oleh siapa pun.
Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang bebas dari demonstrasi.
Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang tidak menjadikan demonstrasi sebagai “perang”, dan tidak menjadikan ketertiban sebagai alasan untuk membungkam perbedaan.
Karena itu, untuk siapa pun yang hari ini sedang berjuang di jalanan, di ruang kekuasaan, maupun di ruang opini publik, pesannya sederhana:
Silakan berpolitik. Silakan berbeda. Silakan demonstrasi. Silakan mengkritik.
Tetapi jangan korbankan rakyat demi ambisi yang tidak pernah mereka pilih.
Sebab rakyat bukan batu loncatan menuju kekuasaan.
Dan demokrasi bukan panggung tempat elite bertarung sambil meminta rakyat menjadi tumbalnya. (*)
