Oleh: Nashrul Mu’minin S.Pd, C.PW
Pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) menjadi salah satu gagasan yang memantik perhatian publik karena membawa misi yang jauh lebih besar daripada perguruan tinggi pada umumnya. Kehadiran URI diproyeksikan sebagai tempat lahirnya calon pemimpin bangsa yang memiliki kapasitas intelektual, integritas moral, dan kemampuan strategis dalam menghadapi tantangan Indonesia di masa depan. Namun, gagasan besar selalu diikuti tanggung jawab yang besar pula. Pertanyaan mendasarnya bukan apakah Indonesia membutuhkan sekolah calon negarawan, melainkan apakah sistem yang dibangun benar-benar mampu melahirkan pemimpin yang berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan sekadar mencetak elite birokrasi baru.
Indonesia sesungguhnya telah memiliki berbagai institusi pendidikan kepemimpinan, seperti IPDN, Lemhannas, Universitas Pertahanan, hingga berbagai sekolah kedinasan lainnya. Akan tetapi, berbagai lembaga tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan kualitas kepemimpinan nasional. Fenomena korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, hingga lemahnya etika politik masih menjadi persoalan serius. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan akademik tanpa karakter yang kuat belum cukup untuk membangun negara yang maju. URI harus belajar dari pengalaman tersebut agar tidak mengulangi pola yang sama.
Penyebab utama lemahnya regenerasi kepemimpinan nasional bukan terletak pada kurangnya perguruan tinggi, tetapi pada sistem seleksi dan pembinaan yang sering kali lebih menonjolkan prestasi administratif daripada integritas. Banyak individu cerdas berhasil memperoleh jabatan tinggi, tetapi gagal menjaga amanah ketika memegang kekuasaan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara mengalami penurunan. Jika URI hanya berfokus pada penguasaan teori kepemimpinan tanpa membangun budaya kejujuran, keberanian moral, serta kepedulian sosial, maka institusi tersebut hanya akan menghasilkan lulusan yang pandai berbicara tetapi lemah dalam memberi teladan.
Di sisi lain, Indonesia sedang menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Perubahan geopolitik, perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), ancaman keamanan siber, perubahan iklim, hingga persaingan ekonomi internasional membutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan berpikir lintas disiplin. Oleh karena itu, URI harus menjadi ruang pendidikan yang mengintegrasikan ilmu pemerintahan, ekonomi, teknologi, hukum, diplomasi, pertahanan, lingkungan, dan etika publik dalam satu kesatuan kurikulum. Kepemimpinan masa depan tidak cukup hanya memahami politik domestik, tetapi juga mampu membaca dinamika global secara komprehensif.
Dari sisi sebab-akibat, kegagalan membangun sistem pendidikan kepemimpinan akan berdampak panjang terhadap kualitas demokrasi Indonesia. Pemimpin yang lahir tanpa proses pembinaan karakter berpotensi menghasilkan kebijakan yang bersifat populis sesaat, kurang berbasis data, bahkan rentan terhadap kepentingan kelompok tertentu. Dampaknya bukan hanya pada perlambatan pembangunan, tetapi juga meningkatnya ketimpangan sosial, lemahnya penegakan hukum, dan menurunnya daya saing bangsa. Sebaliknya, apabila URI berhasil membangun sistem pendidikan yang menanamkan integritas sejak awal, Indonesia berpeluang memiliki generasi pemimpin yang mampu menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
Konstitusi Indonesia sebenarnya telah memberikan landasan kuat mengenai tujuan pendidikan nasional. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.” Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia cerdas, tetapi juga manusia yang bermoral. Dengan demikian, URI harus menempatkan pembinaan karakter sebagai inti kurikulum, bukan sekadar pelengkap kegiatan akademik.
Selain itu, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Prinsip ini mengandung pesan bahwa calon pemimpin negara harus dibentuk dalam budaya hukum yang adil, transparan, dan bebas dari praktik diskriminasi maupun penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa penghormatan terhadap supremasi hukum, pendidikan kepemimpinan hanya akan menghasilkan birokrat yang memahami aturan, tetapi tidak memiliki komitmen untuk menegakkannya.
Dalam perspektif Islam, kepemimpinan merupakan amanah yang sangat berat. Allah Swt. berfirman:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ*
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisā’ [4]: 58)
Ayat tersebut menjadi fondasi utama bahwa seorang pemimpin tidak diukur dari jabatan atau kewenangannya, melainkan dari kemampuannya menjaga amanah dan menegakkan keadilan. URI semestinya menjadikan nilai amanah, keadilan, dan pelayanan publik sebagai roh pendidikan, sehingga lulusannya memiliki orientasi pengabdian kepada masyarakat, bukan semata-mata mengejar kekuasaan.
Pandangan mazhab Hanafi menekankan bahwa kepemimpinan bertujuan menjaga kemaslahatan umum (maslahah al-‘ammah). Negara harus dipimpin oleh orang yang memiliki kecakapan, keadilan, dan kemampuan mengambil keputusan yang membawa manfaat bagi masyarakat luas. Dalam konteks URI, prinsip ini berarti proses seleksi mahasiswa maupun dosen harus didasarkan pada kapasitas dan integritas, bukan kedekatan politik ataupun latar belakang sosial tertentu.
Mazhab Maliki memandang bahwa keberhasilan kepemimpinan sangat bergantung pada kemampuannya menjaga stabilitas sosial dan melindungi kepentingan masyarakat. Seorang pemimpin wajib menghindari kebijakan yang menimbulkan kerusakan (mafsadah) serta mengutamakan kemaslahatan publik. Oleh sebab itu, URI harus melatih calon pemimpin agar mampu melakukan analisis dampak kebijakan secara komprehensif sebelum mengambil keputusan strategis.
Menurut mazhab Syafi’i, pemimpin merupakan penjaga agama sekaligus pengelola urusan dunia secara adil. Artinya, kepemimpinan harus memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, moralitas, dan spiritualitas. Pendidikan kepemimpinan yang hanya menekankan kompetensi teknis tanpa membentuk karakter akan kehilangan esensi amanah sebagaimana diajarkan dalam Islam.
Sementara itu, mazhab Hanbali menekankan pentingnya keteladanan pribadi (uswah hasanah) dalam kepemimpinan. Pemimpin yang baik bukan hanya pandai memberi instruksi, tetapi mampu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkannya. Oleh karena itu, seluruh sivitas akademika URI harus menjadi teladan integritas sehingga budaya akademik yang lahir benar-benar mencerminkan etika kepemimpinan nasional.
Ke depan, arah pengembangan URI akan sangat menentukan wajah kepemimpinan Indonesia beberapa dekade mendatang. Apabila institusi ini mampu membangun sistem seleksi yang objektif, kurikulum berbasis karakter, evaluasi kepemimpinan yang berkelanjutan, serta bebas dari intervensi politik praktis, maka URI dapat menjadi pusat lahirnya negarawan yang visioner. Sebaliknya, jika lembaga ini lebih mengutamakan simbol, birokrasi, atau kepentingan politik jangka pendek, maka URI hanya akan menjadi institusi baru dengan nama besar tetapi dampak kecil bagi pembangunan bangsa.
Pada akhirnya, Indonesia memang membutuhkan sekolah calon negarawan. Namun, negara lebih membutuhkan sistem yang mampu menjaga agar setiap pemimpin tetap rendah hati ketika memperoleh kekuasaan, berani mengambil keputusan demi kepentingan rakyat, serta bersedia mempertanggungjawabkan seluruh kebijakannya di hadapan hukum, masyarakat, dan Tuhan. Keberhasilan URI kelak bukan diukur dari megahnya gedung atau tingginya anggaran, melainkan dari lahirnya pemimpin yang bersih, adil, visioner, dan mampu membawa Indonesia menjadi negara maju yang berkeadaban.
Poin Penting
1. URI harus menjadi sekolah pembentuk karakter negarawan, bukan hanya lembaga pendidikan elite.
2. Integritas, amanah, dan etika publik harus menjadi fondasi utama kurikulum.
3. Seleksi mahasiswa dan tenaga pendidik harus transparan, objektif, dan bebas intervensi politik.
4. Kurikulum perlu mengintegrasikan kepemimpinan, teknologi, ekonomi, hukum, pertahanan, diplomasi, dan lingkungan.
5. Evaluasi kepemimpinan harus dilakukan melalui praktik nyata pengabdian kepada masyarakat.
6. Landasan konstitusional terdapat pada UUD 1945 Pasal 31 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan dapat diperkuat dengan Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian hukum yang adil.
7. Landasan keislaman bersumber dari QS. An-Nisā’ ayat 58 tentang amanah dan keadilan.
8. Mazhab Hanafi menekankan kemaslahatan umum; Mazhab Maliki menekankan stabilitas dan pencegahan kerusakan; Mazhab Syafi’i menekankan keseimbangan moral dan intelektual; Mazhab Hanbali menekankan keteladanan pemimpin.
9. Keberhasilan URI akan menentukan kualitas regenerasi kepemimpinan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
10. Ukuran keberhasilan URI bukan jumlah lulusan, tetapi banyaknya pemimpin yang mampu menjaga amanah, melayani rakyat, dan memperkuat demokrasi serta supremasi hukum. (*)
