TAJDID.ID~Medan || Pelantikan Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) dan Prof. Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (22/7), menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi.
Shohibul Anshor Siregar, sosiolog dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FISIP UMSU), menilai pembentukan URI berpotensi menjadi instrumen reproduksi elit kekuasaan alih-alih penguatan pendidikan nasional.
“Pertanyaan kritisnya bukan pada niat mencetak pemimpin masa depan, tetapi pada logika kelembagaan yang dihadirkan. Ketika sebuah universitas dibentuk di bawah kendali langsung eksekutif—bukan di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi—kita sedang menyaksikan upaya mengonsolidasikan kekuasaan melalui jalur pendidikan,” ujar Shohibul kepada wartawan di Medan, Kamis (23/7).
“Reproduksi Elit” ala Bourdieu
Mengacu pada teori sosiolog Prancis Pierre Bourdieu, Shohibul menjelaskan bahwa sistem pendidikan kerap menjadi arena reproduksi kultural yang melanggengkan dominasi kelas penguasa.
“Gelar dari URI akan menjadi symbolic capital—tanda pembeda antara ‘orang dalam’ dan ‘orang luar’. Lulusannya membawa stempel legitimasi negara, sementara lulusan universitas lain—meskipun lebih kompeten—akan dipandang sebagai kelas dua. Ini bukan meritokrasi, ini sertifikasi ideologis dari pusat kekuasaan,” tegasnya.
Ia menyoroti bahwa konsep URI yang terinspirasi dari Institut National du Service Public (INSP) di Prancis—sebelumnya École Nationale d’Administration (ENA)—tidak otomatis cocok dengan konteks Indonesia. “ENA di Prancis lahir dalam tradisi republikan yang kuat dengan mekanisme checks and balances yang mapan. Tanpa itu, institusi serupa di Indonesia berisiko menjadi mesin hegemoni ketimbang pabrik pemimpin berkualitas,” ujarnya.
“Menutup Akses bagi Kelas Bawah”
Shohibul juga mengingatkan potensi reproduksi ketimpangan struktural dari kebijakan ini. Menurutnya, akses masuk URI kemungkinan besar akan dikuasai oleh mereka yang sudah memiliki tiga modal sekaligus: modal sosial (jaringan kekuasaan), modal ekonomi (biaya hidup dan akses ke pusat), serta modal kultural (gaya dan perilaku elit).
“Anak-anak dari desa terpencil di Papua, NTT, atau Kalimantan—meskipun cerdas dan berprestasi—secara struktural akan tersisih. Mereka tidak punya akses ke informasi, tidak punya koneksi ke istana. Sistem ini menciptakan nepotisme terlembagakan, di mana meritokrasi hanyalah kedok,” tegasnya.
Padahal, lanjutnya, pendidikan seharusnya menjadi leveller—pemerata sosial. “Negara mengklaim ingin mencetak pemimpin yang melayani rakyat, tetapi justru membangun sistem yang menjauhkan rakyat dari kursi kepemimpinan,” ucapnya.
Kritik atas Penggunaan APBN dan Rencana 10 Kampus
Pemerintah berencana membangun 10 kampus URI di berbagai wilayah Indonesia dengan menggunakan dana APBN. Lahan pertama telah disiapkan di Cikasungka, Bogor Utara, bekas perkebunan sawit milik PTPN yang akan dialihfungsikan.
Shohibul mempertanyakan urgensi dan efisiensi anggaran tersebut. “Di tengah keterbatasan APBN untuk pendidikan dasar dan kesehatan, membangun institusi eksklusif untuk segelintir calon pejabat adalah prioritas yang salah. Ini bukan investasi sumber daya manusia, ini investasi politik jangka panjang untuk mengamankan loyalitas birokrasi,” kritiknya.
Ia juga menyoroti bahwa Gubernur URI Donny Ermawan masih merangkap jabatan sebagai Wakil Menteri Pertahanan. “Ini menunjukkan tumpang tindih kepentingan. Seorang pejabat yang masih aktif di kabinet merangkap sebagai pimpinan lembaga pendidikan. Di mana batas antara kepentingan negara dan kepentingan politik praktis?” tanyanya sinis.
“Pendidikan sebagai Medan Pertempuran Ideologi”
Menurut Shohibul, pembentukan URI mencerminkan apa yang oleh filsuf Italia Antonio Gramsci disebut sebagai hegemoni—negara membangun konsensus melalui institusi budaya dan pendidikan, bukan sekadar melalui kekerasan.
“Ini adalah totalitarianisme lembut: negara tidak lagi sekadar mengatur, tetapi mendikte cara berpikir calon petingginya sejak bangku kuliah. Mahasiswa URI akan diajari untuk patuh, bukan bertanya; untuk memuja kekuasaan, bukan mengkritiknya. Ini bunuh diri bagi demokrasi,” pungkasnya.
Tanggapan Pemerintah
Sebelumnya, Donny Ermawan menjelaskan bahwa URI dibentuk untuk mengintegrasikan berbagai lembaga pendidikan, mulai dari Sekolah Unggulan Garuda, perguruan tinggi, hingga Lembaga Administrasi Negara (LAN), dalam satu payung Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan.
“Presiden sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama pemimpin Indonesia di masa depan. Beliau ingin mengonsolidasikan, mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada,” kata Donny usai pelantikan.
Saat ini URI telah menjalankan Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) yang membina 399 pegawai baru BUMN. Pemerintah juga menargetkan pembangunan 10 kampus URI dan perluasan fungsi LAN tidak hanya untuk ASN tetapi juga pegawai BUMN. (MRS)
