Oleh: M. Risfan Sihaloho
Belakangan ini, pemandangan di Sumatera Utara mendadak seragam: antrean kendaraan yang mengular panjang, memacetkan jalanan, dan menguras emosi warga di hampir seluruh SPBU. Masyarakat resah, aktivitas lumpuh, dan waktu produktif habis hanya untuk berburu beberapa liter bahan bakar.
Di tengah jeritan rakyat yang kesusahan, sebuah “jawaban ajaib” akhirnya keluar dari mulut Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, setelah berkoordinasi dengan sang penguasa hajat hidup orang banyak, Pertamina.
Bukan karena pasokan minyak mentah dunia tersendat. Bukan juga karena kilang minyak terbakar. Atau bukan pula karena kapal tanker telat merapat gara-gara cuaca buruk. Kata mereka, stok BBM di Sumut itu cukup dan aman.
Lalu, kenapa rakyat harus mengantre bak mengemis?
Jawabannya sungguh menggelitik nalar sehat: karena ada pemberhentian massal para pengemudi (driver) truk tangki yang mengantar BBM ke SPBU.
Sebuah penjelasan yang tidak hanya lucu, tapi juga sangat merendahkan kecerdasan publik.
Bagaimana mungkin sebuah perusahaan raksasa berlabel Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang memonopoli hajat hidup ratusan juta rakyat, dengan entengnya melemparkan kesalahan pada urusan internal manajemen sopir?
Ya. Sekelas Pertamina, dengan fasilitas megah dan anggaran raksasa, mendadak lumpuh total hanya karena urusan distribusi yang tersangkut masalah internal dengan para pengemudinya. Ini bukan lagi sekadar masalah teknis, ini adalah parade amatirisme yang dipertontonkan secara telanjang di depan publik.
Mendengar alasan ini, kita seperti sedang melihat warung kelontong yang tutup karena pekerjanya mudik, bukan melihat kinerja perusahaan energi kelas dunia. Jika urusan manajemen driver saja bisa membuat satu provinsi kelabakan dan ekonomi rakyat tersendat, di mana letak mitigasi risiko yang selalu digembar-gemborkan dalam laporan tahunan mereka? Di mana rencana cadangan (back-up plan) yang seharusnya dimiliki oleh institusi yang memegang label pelayanan publik?
Pelayanan publik bukanlah lapak bisnis swasta yang kalau mogok kerja, pemiliknya tinggal bilang “Maaf, stok ada tapi nggak ada yang antar, silakan tunggu.” Pelayanan publik adalah kewajiban mutlak negara. Ketika Pertamina gagal memastikan BBM sampai ke tangki kendaraan rakyat hanya karena konflik internal korporasi, mereka telah gagal menjalankan mandat paling mendasar dari negara.
Jika alasan teknis yang receh, amatir, dan terkesan menyepelekan ini terus kita tolerir dan maklumi, maka bersiaplah untuk lelucon-lelucon berikutnya. Bukan tidak mungkin besok-besok listrik padam massal karena petugas saklarnya lupa bangun pagi, atau layanan publik lainnya lumpuh dengan alasan yang tak kalah menggelikan.
Rakyat sudah cukup lelah membayar pajak dan membeli BBM yang harganya terus menyesuaikan pasar, tanpa pernah diberi kelonggaran. Maka sangat tidak adil jika di saat mereka menuntut haknya untuk mendapatkan pelayanan yang profesional, yang mereka dapatkan justru drama internal korporasi yang mengorbankan hajat hidup orang banyak.
Sudah saatnya Pertamina berhenti berlindung di balik alasan-alasan receh. Benahi manajemen, atau akui saja bahwa profesionalisme yang selama ini digaungkan ternyata menguap bersama antrean panjang rakyat yang telanjur sengsara.
Jangan biarkan rakyat terus-menerus menjadi korban dari ketidakbecusan yang dibungkus dengan kalimat “permasalahan internal”.
Pada akhirnya, melihat kenyataan di lapangan di mana rakyat harus merana mengantre berjam-jam hanya karena urusan sopir, slogan mentereng Energizing Indonesia rasanya perlu sedikit direvisi. Dengan kinerja yang amatir seperti ini, jangankan memberi energi bagi kemajuan bangsa, yang terjadi justru sebaliknya: Pertamina sedang sukses Agonizing Indonesia, menyengsarakan rakyat lewat drama distribusi yang tidak lucu sama sekali. (*)
