Oleh: Shohibul Anshor Siregar
Dosen FISIP UMSU, Ketua LHKP PWM Sumut
Indonesia, negeri yang katanya mayoritas Muslim terbesar di dunia, adalah teater absurd yang paling memukau. Di panggung ini, partai-partai Islam datang dengan kostum syariat yang megah, bendera tauhid yang berkibar, dan jargon “Islam rahmatan lil alamin” yang menggema. Namun, begitu lampu sorot padam dan tirai jatuh, mereka keluar panggung dengan senyum kecut, puas mendapat jatah kursi menteri atau proyek kecil — layaknya pemanis yang manis di mulut, tapi tak pernah mengubah rasa hidangan utama.
Ada predator abadi yang ikut menonton setiap pertunjukan: monster perebutan kekuasaan sejak wafatnya Nabi SAW. Tapi predator dan monster yang lebih licik adalah sistem itu sendiri.
Prestasi yang Dilupakan dan Angka yang Menipu
Buku Ridho Al-Hamdi “Partai Politik Islam Teori dan Praktik di Indonesia” memberi kita tabel demi tabel perolehan suara. Angka-angka itu indah, hampir romantis. Tapi bacalah dengan saksama: jika kita akumulasi suara semua partai Islam sepanjang sejarah pemilu, totalnya mencengangkan — cukup untuk mengguncang fondasi republik ini.
Puncaknya adalah Pemilu 1955: di tengah tekanan Soekarno yang sudah mulai otoriter, Masyumi mampu menjadi kekuatan terbesar di antara partai Islam. Itu bukan kemenangan biasa. Itu monumen politik Islam Indonesia — bukti bahwa ketika sedikit ruang diberikan, umat mampu bersaing. Sayang, monumen ini jarang dikunjungi oleh para peneliti.
Sebabnya sederhana: hampir semua pemilu di Indonesia adalah sandiwara. Kecuali 1955 dan 1999 yang relatif bersih, selebihnya adalah panggung transaksi, intimidasi, dan rekayasa. Para peneliti politik Islam yang sibuk memuja tabel dan grafik gagal total. Mereka terpesona oleh angka kemenangan, tapi buta terhadap apa yang ada di balik angka itu: manipulasi struktural, fragmentasi rekayasa, dan tekanan kekuasaan yang membuat “kemenangan” itu rapuh seperti gincu murahan.
Divide et Impera yang Tak Pernah Mati
Oligarki Indonesia bukan muncul dari tanah kosong. Mereka adalah pewaris sah kolonialisme 350 tahun. Strategi lama divide et impera masih dipakai dengan mahir. Partai Islam sengaja dipecah-pecah, diberi sedikit gula, lalu diadu. Suara mayoritas yang seharusnya dahsyat menjadi pecahan-pecahan kecil yang mudah dikendalikan.
Mayoritas pendukung politik Islam enggan main kotor bukan karena bodoh, tapi karena dua hal:
Pertama, ideologi Islam yang masih punya malu terhadap suap dan khianat amanah.
Kedua, kelemahan ekonomi struktural — warisan kemiskinan kolonial yang sengaja dipertahankan hingga abad ke-21.
Sementara itu, partai lain dengan dukungan modal oligarki bisa berpesta pora di meja transaksi.
Kritik yang Tak Bisa Ditunda
Tipologi “Tiga Wajah Santri” yang dipakai Al-Hamdi hanyalah daur ulang Clifford Geertz yang ceroboh dan reduksionis. Nurcholish Madjid, dengan slogan legendarisnya, mewakili tipe intelektual Muslim yang “bosan” dengan Islamnya sendiri — gagal menjadi waritsatul anbiya, lalu memilih jalan aman sekularisme yang nyaman. Pemikiran ini populer karena enak didengar kelas menengah urban yang ingin Islamnya “modern” tanpa ribet politik.
Dan mari jujur: politik gincu bukan monopoli Islam. Semua partai melakukannya. Tapi mengapa hanya Islam yang selalu menjadi bahan olok-olok sebagai “hanya simbolik”?
Politik Islam Indonesia bukan mati. Ia hanya dipaksa berakting dalam opera buffa yang absurd: datang dengan kostum agung, keluar dengan kompromi memalukan. Prestasi 1955 dan akumulasi suara yang mencengangkan membuktikan potensi. Tapi sistem Westphalian, oligarki pewaris kolonial, divide et impera, dan kelemahan ekonomi membuat umat terus terjebak sebagai pemanis.
Para peneliti yang hanya sibuk dengan angka pemilu telah gagal total. Mereka melihat permukaan, tapi tak berani menyelami kegelapan di baliknya.
Masa depan bukan kembali ke khilafah mimpi, juga bukan menyerah pada sekularisme. Melainkan politik garam yang kejam dan cerdas: menanamkan nilai Islam ke dalam urat nadi republik ini, meski harus melawan sistem yang sengaja dirancang untuk menjinakkannya.
Karena pada akhirnya, garam yang baik bukan hanya memberi rasa — ia juga mengawetkan, menyembuhkan, dan kadang membuat luka terbuka terasa perih. Mungkin itu yang dibutuhkan Indonesia sekarang. Entahlah. (*)
