Oleh: M. Risfan Sihaloho
Pameo tua dari James Freeman Clarke pernah mengingatkan kita: “Seorang politisi yang berpikir tentang pemilu yang akan datang, seorang negarawan yang berpikir tentang generasi yang akan datang.”
Tapi mari kita jujur dan realistis sejak awal: mengharapkan hadirnya seorang “negarawan” di panggung politik hari ini sepertinya hanyalah fatamorgana. Kita sedang hidup di era di mana isi kepala para pemimpin didominasi oleh syahwat kalkulasi pemilu, bukan cetak biru masa depan bangsa.
Walhasil, begitu karpet merah digelar dan kursi empuk kekuasaan diduduki, pikiran pertama yang terlintas bukanlah bagaimana menuntaskan janji, melainkan bagaimana mencari cara agar kenyamanan ini tidak hilang lima tahun lagi.
Bagi sebuah rezim yang baru saja dilantik, durasi kekuasaan lima tahun itu rasanya cuma sekejap mata. Terlalu pendek untuk berkhidmat setulus hati. Begitu karpet merah dihamparkan dan kursi empuk diduduki, aroma wangi kekuasaan langsung memicu dopamin untuk berpikir: “Bagaimana cara agar kenyamanan ini tidak hilang lima tahun lagi?”
Maka, alih-alih sibuk bekerja untuk fondasi bangsa, cetak biru strategi pemilu berikutnya langsung dirancang di balik pintu tertutup. Terlebih jika ini adalah periode pertama mereka. Nafsu rezim untuk berkuasa kembali selalu lebih seksi daripada visi memajukan negeri.
Cara paling instan dan praktis untuk mengamankan kekuasaan itu adalah dengan memelihara “populisme”. Berbekal ribuan triliun rupiah di dalam pundi-pundi APBN—yang notabene dipkutip dari pajak rakyat sendiri—rezim memiliki modal yang amat sangat cukup untuk membiayai popularitas mereka. Di sinilah letak ironi terbesar: anggaran negara yang seharusnya menjadi motor penggerak transformasi masa depan, dialihfungsikan menjadi alat kosmetik elektoral demi mengamankan elektabilitas.
Dalam pusaran populisme ini, rezim tidak sedang sibuk “memenangkan” hati rakyat melalui pencapaian yang substantif, melainkan sekadar sibuk “menyenangkan” rakyat dengan kesenangan semu yang berjangka pendek.
Jangan pernah berharap ada program populis yang visioner. Itu haram hukumnya dalam kitab suci politik elektoral. Mengapa? Karena program visioner—seperti membenahi sistem pendidikan fundamental atau membangun industri teknologi mandiri—butuh waktu belasan tahun untuk terlihat hasilnya. Politisi tidak butuh itu. Mereka butuh sesuatu yang instan, yang bisa difoto, dipamerkan di media sosial, dan langsung dikonversi menjadi suara di TPS pada Pemilu selanjutnya.
Mengapa rezim begitu percaya diri dengan jualan populisme murahan ini? Jawabannya ada pada anekdot kuno dari daratan Tiongkok: “Selagi ayam masih doyan makan jagung, semuanya gampang diatur”.
Rezim paham betul bahwa mayoritas rakyat kita masih berada dalam kondisi yang naif secara politik dan dhaif secara ekonomi. Mengubah isi kepala rakyat agar cerdas dan kritis itu tidak menguntungkan, bahkan justru berbahaya bagi stabilitas kekuasaan. Jauh lebih mudah dan murah untuk membiarkan mereka tetap lapar, lalu datang sebagai pahlawan kesiangan dengan mengguyur bantuan sosial (bansos) menjelang hari pencoblosan. Cukup tebarkan beberapa genggam “jagung”, maka “ayam-ayam” itu akan berkerumun, patuh, dan melupakan fakta bahwa mereka sedang dikurung dalam kemiskinan yang sistemik.
Lalu, ke mana perginya suara-suara yang menolak pembodohan ini? Oh, tentu saja ada resistensi. Tapi biasanya keluhan itu hanya datang dari kubu oposisi yang kerap dituding tak bisa move on dari kekalahan, atau dari segelintir masyarakat terpelajar dan akademisi kritis. Sayangnya, di republik yang lebih menghargai kuantitas ketimbang kualitas ini, kaum kritis adalah minoritas yang inferior. Suara bernas akal sehat mereka dengan mudah diredam oleh bisingnya sorak-sorai kelompok pemuja bansos dan pasukan pendengung bayaran (buzzeRp)
Jika tradisi politik “menyuapi ayam dengan jagung” ini terus dipelihara, dan rezim tetap alergi terhadap kebijakan yang visioner serta transformatif, maka selamat datang di lingkaran setan stagnasi.
Kita boleh saja bermimpi tentang kejayaan atau menjadi bangsa yang maju. Namun selama para pemimpinnya masih berpikir layaknya pedagang eceran yang mengejar setoran lima tahunan, kemajuan bangsa ini sepertinya akan tetap menjadi dongeng pengantar tidur yang indah, sementara realitanya, kita hanya berjalan di tempat sambil berebut remah-remah jagung yang dilemparkan dari atas panggung kekuasaan. (*)