Oleh: M. Risfan Sihaloho
Beberapa hari lalu, pulau terbesar keenam di dunia bernama Sumatera tidak sedang berpuisi tentang malam yang sunyi. Sumatera benar-benar gelap gulita. Blackout. Sebuah panggung sandiwara kolosal di mana jutaan rakyat dipaksa menjadi penonton sekaligus korban dalam kegelapan, sementara roda ekonomi mendadak mati suri.
Menariknya, drama ini disusul oleh pertunjukan komedi yang sudah sangat familiar di telinga kita. Pihak otoritas—lewat PLN—dengan sigap merilis “kambing hitam” andalan mereka: cuaca buruk. Sebuah alasan klasik, usang, dan luar biasa sepele untuk sebuah bencana infrastruktur yang melumpuhkan satu pulau. Hebat sekali cuaca di negeri ini, ya? Begitu berkuasa sampai-sampai investasi triliunan rupiah untuk sistem kelistrikan bisa takluk begitu saja oleh hembusan angin atau rintik hujan.
Lalu, seperti naskah yang sudah dihafal luar kepala, drama ini ditutup dengan senyuman tipis dan kalimat magis: “Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan ini.”
Selesai. Begitu enteng, begitu murah.
Ritual “Ngeles” dan Romantisasi Kesabaran Rakyat
Ada anomali yang menggelitik dalam cara negara ini diurus. Setiap kali terjadi ketidakbecusan publik—mulai dari mati lampu massal, kebocoran data, hingga banjir bandang—respons pertama birokrasi kita jarang sekali berupa evaluasi radikal atau pengunduran diri pejabat sebagai bentuk tanggung jawab moral. Tidak, itu terlalu keren untuk standar kita.
Senjata utama mereka adalah taktik “ngeles” yang dibungkus dengan imbauan agar rakyat “memaklumi” dan “bersabar”.
Rakyat selalu diposisikan seperti orang tua penyabar yang harus selalu memaafkan anaknya yang nakal dan tidak pernah belajar dari kesalahan. Padahal, hubungan antara rakyat dan negara bukanlah hubungan keluarga yang penuh permakluman tanpa batas. Ini adalah hubungan kontraktual!
Di satu sisi, rakyat dituntut membayar pajak tepat waktu (bahkan didenda kalau telat). Rakyat membayar tagihan listrik tanpa modal “minta maaf” kalau uangnya kurang.
Di sisi lain, sebagai gantinya, mestinya negara wajib memberikan pelayanan yang becus dan maksimal.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Saat rakyat telat bayar listrik, meteran dicopot tanpa ampun. Saat PLN memadamkan listrik satu pulau dan merugikan miliaran rupiah sektor UMKM serta industri, mereka cukup membayar kerugian itu dengan selembar siaran pers permohonan maaf. Sungguh sebuah transaksi yang sangat adil… bagi mereka.
Mengurus Negara atau Mengurus Proyek?
Kejadian “Sumatera Gelap” ini adalah tamparan keras yang membongkar fakta telanjang: manajemen krisis dan keandalan infrastruktur kita masih selevel amatir. Mengapa sistem interkoneksi kita begitu rapuh? Mengapa tidak ada sistem cadangan (back-up) yang memadai untuk wilayah se-strategis Sumatera?
Jawabannya mungkin karena energi para pemangku kebijakan lebih banyak habis untuk memikirkan seremoni peresmian proyek daripada merawat fungsi jangka panjangnya.
Sepertinya, ada esensi dasar yang sering terlupakan: bahwa mengurus negara itu makna sejatinya adalah melayani rakyat dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab. Melayani berarti memastikan hak-hak dasar publik terpenuhi tanpa interupsi konyol. Mengurus negara bukan sekadar mengumpulkan pundi-pundi dari tarif yang terus naik, lalu bersembunyi di balik kata “bencana alam” saat sistem Anda rontok.
Jika untuk urusan menjaga lampu tetap menyala saja negara harus terus-menerus minta dimaklumi, lalu untuk apa kita punya kementerian, direksi berbiaya mahal, dan dewan komisaris yang berderet itu? Apakah mereka digaji besar hanya untuk menjadi humas yang bertugas menyusun kalimat permohonan maaf yang estetik saat keadaan darurat?
Stop Permakluman!
Sampai kapan rakyat harus terus menjadi pihak yang maklum? Kegelapan di Sumatera kemarin bukan sekadar perkara mati lampu, melainkan simbolisasi dari redupnya akuntabilitas dan padamnya rasa bersalah dari para pengelola negeri ini.
Jika cuaca buruk selalu bisa dijadikan pembenaran atas kegagalan sistemik, maka besok-besok kita tidak perlu ahli teknik atau manajemen mumpuni untuk mengelola fasilitas publik. Cukup sewa dukun hujan atau pawang angin, lalu serahkan nasib hajat hidup orang banyak pada arah mata angin.
Permintaan maaf tanpa adanya perbaikan radikal dan sanksi tegas hanyalah penghinaan terhadap kecerdasan publik. Rakyat sudah kenyang dengan kata “maklum”. Yang dibutuhkan hari ini adalah kompetensi, bukan komedi retorika di tengah kegelapan. (*)
