Oleh: M. Risfan Sihaloho
Ada pertanyaan yang hampir selalu muncul setiap kali publik menyaksikan pemimpin tampak tidak nyaman menghadapi kritik: mengapa penguasa cenderung sulit menerima kritik? Mengapa masukan yang seharusnya menjadi bahan evaluasi justru sering dipahami sebagai serangan? Mengapa kritik dianggap ancaman, bukan koreksi?
Fenomena ini ternyata bukan sekadar urusan watak pribadi atau persoalan moral seseorang. Dunia akademik telah lama membahas hubungan antara kekuasaan dan perubahan perilaku manusia, termasuk kecenderungan penguasa menjadi defensif terhadap kritik.
Psikologi, ilmu politik, hingga sosiologi memberikan penjelasan yang cukup masuk akal: bahwa kekuasaan memang dapat mengubah cara seseorang melihat dirinya, orang lain, bahkan realitas.
Paradoks Kekuasaan: Ketika Jabatan Mengubah Seseorang
Salah satu teori paling menarik datang dari psikolog sosial Amerika, Dacher Keltner melalui gagasan The Power Paradox atau paradoks kekuasaan.
Menurut Keltner, seseorang biasanya memperoleh kekuasaan karena kualitas positif tertentu—misalnya empati, kemampuan membangun relasi, kepemimpinan, atau kecakapan sosial. Namun ironisnya, setelah berada di posisi tinggi, kekuasaan justru dapat mengikis kualitas-kualitas itu.
Dalam riset psikologi sosial, orang yang memiliki kekuasaan cenderung menjadi lebih percaya diri, lebih dominan, dan lebih sedikit mempertimbangkan perspektif orang lain. Mereka lebih terbiasa didengar daripada mendengar.
Di titik ini, kritik mulai terasa mengganggu. Bukan karena kritik itu salah, melainkan karena posisi kekuasaan membuat seseorang semakin yakin bahwa penilaiannya adalah yang paling tepat. Kritik akhirnya dipahami sebagai ancaman terhadap otoritas.
Singkatnya, semakin lama seseorang berada di puncak, semakin besar kemungkinan ia kehilangan sensitivitas terhadap suara di bawah.
Threatened Egotism: Kritik Sebagai Ancaman terhadap Diri
Penjelasan lain datang dari teori Threatened Egotism, yang dikembangkan oleh psikolog sosial seperti Roy Baumeister. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki citra diri tinggi cenderung bereaksi keras ketika menerima informasi yang bertentangan dengan keyakinannya tentang diri sendiri.
Dalam konteks penguasa, situasinya menjadi sangat relevan. Bayangkan seorang pemimpin yang setiap hari menerima penghormatan, mendapat validasi dari lingkungan, dan terbiasa melihat dirinya sebagai pengambil keputusan utama. Secara perlahan terbentuk keyakinan psikologis melontarkan pernyataan yang penuh percaya diri dan terkesan arogan: “Saya tahu apa yang terbaik!”.
Lalu datang kritik. Tiba-tiba muncul interupsi yang mengatakan: “Anda salah!”.
Bagi sebagian orang, situasi ini menciptakan ancaman terhadap ego. Akibatnya, kritik tidak diterima sebagai masukan, tetapi dilawan melalui berbagai mekanisme pertahanan: menyangkal, marah, menyerang balik, atau mempertanyakan motif pengkritik.
Dalam banyak kasus politik, kita bisa melihat bagaimana kritik sering dibalas dengan tuduhan tidak loyal, tidak memahami situasi, bahkan dianggap lawan politik.
Cognitive Dissonance: Ketika Pikiran Sulit Berdamai dengan Kritik
Fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui teori Cognitive Dissonance yang diperkenalkan psikolog Amerika, Leon Festinger. Teori ini menjelaskan bahwa manusia cenderung merasa tidak nyaman ketika menghadapi dua keyakinan yang saling bertentangan.
Seorang pemimpin mungkin memiliki keyakinan kuat bahwa dirinya kompeten dan keputusan yang dibuat sudah benar. Namun kritik menghadirkan realitas berbeda: ada kebijakan yang keliru, ada keputusan yang gagal.
Ketegangan psikologis itu menciptakan rasa tidak nyaman. Karena otak manusia cenderung mencari kenyamanan, respons tercepat sering kali bukan mengevaluasi diri, melainkan mencari pembenaran: menyalahkan pihak lain, mengecilkan kritik, atau menganggap kritik tidak objektif.
Dengan kata lain, kadang yang ditolak bukan kritiknya, tetapi rasa tidak nyaman yang ditimbulkan oleh kritik itu.
Groupthink: Mengapa Lingkaran Kekuasaan Sering Membuat Pemimpin Sulit Dikoreksi
Persoalannya ternyata tidak hanya ada pada psikologi pemimpin. Lingkungan di sekitar penguasa juga memainkan peran besar.
Psikolog sosial Irving Janis memperkenalkan teori Groupthink, yakni situasi ketika kelompok lebih memilih harmoni dan kesepakatan dibanding perdebatan kritis.
Dalam lingkaran kekuasaan, gejala ini sering muncul. Bawahan merasa sungkan menyampaikan pendapat berbeda. Ada yang takut kehilangan jabatan, akses, atau kedekatan dengan pusat kekuasaan. Akibatnya, yang sampai ke telinga pemimpin sering kali hanyalah kabar baik: Semua tampak aman, semua tampak berhasil, dan tidak ada masalah berarti.
Implikasinya, lama-kelamaan terbentuk apa yang disebut sebagai echo chamber atau ruang gema: penguasa hanya mendengar suara-suara yang mengonfirmasi keyakinannya sendiri.
Ketika kritik datang dari luar, ia terasa asing, bahkan dianggap serangan. Padahal mungkin yang bermasalah bukan kritiknya, tetapi informasi yang selama ini terlalu tersaring.
Hubris Syndrome: Saat Kekuasaan Melahirkan Keyakinan Berlebihan
Kajian menarik lainnya datang dari mantan Menteri Luar Negeri Inggris sekaligus dokter, David Owen, bersama psikiater Jonathan Davidson tentang Hubris Syndrome. Mereka mengamati bahwa sebagian pemimpin politik menunjukkan perubahan perilaku setelah terlalu lama atau terlalu besar memegang kekuasaan.
Gejalanya meliputi: rasa percaya diri yang berlebihan, keyakinan merasa selalu benar, sulit menerima koreksi, kecenderungan meremehkan kritik, hingga menganggap diri memiliki misi besar yang tidak mudah dipahami orang lain.
Meski bukan diagnosis medis resmi, konsep ini membantu menjelaskan mengapa sebagian penguasa tampak semakin jauh dari kritik seiring bertambahnya kekuasaan.
Kekuasaan dan Naluri Mempertahankan Diri
Selain faktor psikologis, ada penjelasan politik yang tidak kalah penting: bahwa kritik dapat mengancam legitimasi kekuasaan.
Dalam politik, kritik tidak selalu dibaca sebagai masukan tulus. Kritik dianggap bisa memengaruhi citra publik, mengurangi dukungan, mengganggu stabilitas, bahkan membahayakan kelangsungan kekuasaan.
Karena itu sebagian penguasa secara naluriah memilih mengendalikan kritik dibanding membiarkannya tumbuh bebas.
Dalam konteks ini, pernyataan terkenal dari sejarawan Inggris Lord Acton terasa relevan: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”
Kutipan ini sering dipahami sebagai kritik moral terhadap kekuasaan. Namun secara psikologis, ia juga mengingatkan bahwa semakin kecil kontrol terhadap pemimpin, semakin besar risiko seseorang merasa dirinya tidak perlu dikoreksi.
Tetapi Tidak Semua Penguasa Antikritik
Meski demikian, penting ditegaskan bahwa tidak semua penguasa sulit menerima kritik. Banyak studi kepemimpinan modern menunjukkan pemimpin yang efektif justru membuka ruang koreksi. Mereka memahami bahwa kritik adalah mekanisme menjaga diri dari kesalahan.
Pemimpin yang matang biasanya sengaja menciptakan lingkungan yang aman bagi perbedaan pendapat—apa yang dalam studi organisasi disebut psychological safety, konsep yang banyak dipopulerkan oleh profesor Harvard, Amy Edmondson.
Dalam lingkungan seperti ini, bawahan tidak takut berbeda pendapat, dan pemimpin tidak merasa harga dirinya runtuh ketika dikoreksi.
Sebab sejarah berulang kali menunjukkan satu pelajaran sederhana: bahwa penguasa yang berhenti mendengar kritik sering kali mulai kehilangan kemampuan membaca kenyataan.
Dan ketika seseorang hanya mendengar pujian, yang tumbuh biasanya bukan kebijaksanaan—melainkan keyakinan bahwa dirinya selalu benar. (*)