Oleh: M. Risfan Sihaloho
Ada pola yang terlalu sering terulang untuk disebut kebetulan.
Kita menyaksikan satu demi satu kontroversi muncul dari lingkar kekuasaan—kadang absurd, kadang terang-terangan melukai nalar publik. Rakyat bereaksi: marah, bingung, mempertanyakan logika di balik aneka keputusan dan skandal yang terasa ganjil. “Kok bisa?” menjadi semacam mantra kolektif yang diucapkan dengan nada getir.
Namun, di situlah keanehannya justru dimulai.
Hampir tak ada kontroversi yang benar-benar dituntaskan sampai ke akar. Klarifikasi datang setengah hati, penjelasan terasa normatif, dan akuntabilitas seperti sengaja dikaburkan. Seolah-olah kebenaran itu bukan sesuatu yang harus dibuka, melainkan cukup dikelola—ditahan, dipoles, lalu dialihkan.
Drama Tiga Babak: Heboh, Redup, Hilang
Ya. Skenarionya selalu sama, repetitif hingga ke tahap yang menghina akal sehat.
◾Babak Pertama: Panggung Sandiwara.
Sebuah kebijakan janggal atau dugaan penyelewengan terendus. Netizen mengamuk, pakar berbicara di televisi dengan dahi berkerut, dan tagar perlawanan memuncaki trending topic. Udara terasa penuh dengan aroma keadilan yang seolah-olah sudah di depan mata.
◾Babak Kedua: Operasi Senyap dan Pengalihan Isu.
Di saat rakyat menanti jawaban, muncul isu baru yang tak kalah sensasional dan bombastis—entah itu skandal artis, isu moralitas yang digoreng, atau janji-janji manis yang dibalut skema bansos. Fokus kita yang selemah baterai ponsel tua mulai terbagi. Penguasa cukup diam, menunggu badai mereda sambil membiarkan waktu melakukan tugasnya: menghapus jejak.
◾Babak Ketiga: Amnesia Nasional.
Kontroversi tersebut perlahan turun ke kolom berita terbawah, hilang dari percakapan warung kopi, dan akhirnya terkubur di bawah tumpukan janji kampanye baru. Tidak ada yang terungkap, tidak ada yang bertanggung jawab.
Lantas, kita kembali sibuk dengan urusan perut masing-masing, sementara mereka kembali menyesap kopi di kursi empuknya, mungkin sambil menertawakan betapa mudahnya kita dikelola.
***
Sepertinya perlu kita sadari, Ini bukan sekadar kelemahan memori kolektif. Ini lebih mirip desain.
Dalam ekosistem informasi yang riuh, isu tak perlu diselesaikan—cukup ditenggelamkan. Ketika satu kontroversi belum tuntas, isu baru dilempar. Perhatian publik terbelah, energi kritik terpecah, dan fokus menguap. Kita seperti dipaksa menonton serial tanpa akhir, di mana setiap episode menggantung, tapi tetap ditutup dengan teaser konflik berikutnya.
Akhirnya, rasa kecewa menjadi banal. Ia tak lagi mengguncang, hanya lewat seperti angin lalu. Rakyat mengelus dada, lalu melanjutkan hidup. Bukan karena sudah menerima, tapi karena kelelahan.
Di titik ini, yang patut dipertanyakan bukan hanya perilaku penguasa, tetapi juga ekosistem yang memungkinkan semua ini terus terjadi tanpa konsekuensi berarti. Ketika transparansi diganti dengan retorika, dan kritik dibalas dengan defensif emosional, maka yang runtuh bukan sekadar kepercayaan—melainkan logika dasar bernegara.
Yang lebih mengkhawatirkan: kita mulai terbiasa dan memaklumi.
Kita mulai menganggap wajar bahwa kebenaran tak pernah utuh, bahwa penjelasan selalu setengah matang, dan bahwa keadilan bisa ditunda tanpa batas. Kita mulai menormalisasi ketidakjelasan.
Padahal, di negara yang sehat, kontroversi seharusnya berujung pada kejelasan, bukan pelupaan.
Jika setiap kegaduhan hanya berakhir dengan sunyi, maka yang sedang bekerja bukan sekadar lupa—melainkan pembiaran. Dan pembiaran, jika terus dipelihara, akan berubah menjadi legitimasi diam-diam.
Mengapa Kita Begitu “Pemaaf”?
Apakah kita bangsa yang sangat religius sehingga begitu cepat memaafkan? Ataukah kita sebenarnya hanya bangsa yang lelah?
Kekecewaan yang bertubi-tubi telah menciptakan sebuah mekanisme pertahanan diri yang unik: Apatisme Kreatif. Kita lebih memilih menertawakan ketidakadilan lewat meme daripada menuntut transparansi hingga tuntas. Kita menganggap “hal biasa” sebagai sebuah pembenaran atas segala keganjilan. Ketika kejanggalan dianggap sebagai kewajaran, maka kebenaran hanyalah barang mewah yang tak terbeli oleh rakyat jelata.
“Di negeri ini, keadilan tidak benar-benar buta; ia hanya sedang tidur siang, dan kita terlalu takut untuk membangunkannya karena takut mengganggu ketenangan penguasa.”
Jika kita terus memelihara tradisi “cepat lupa”, jangan heran jika di masa depan anak cucu kita tidak lagi bertanya: “Kok bisa?”, melainkan bertanya: “Dulu kalian ngapain aja?”.
Kekuasaan tanpa pengawasan yang konsisten adalah resep sempurna untuk tirani yang sopan. Mereka tidak perlu membungkam suara kita dengan senjata; mereka cukup membiarkan kita bicara sampai serak, lalu menunggu hingga kita bosan sendiri.
Selama ingatan kolektif kita masih bisa dibeli dengan narasi pengalihan atau sekadar waktu yang berlalu, selama itu pula kita akan terus menjadi penonton setia di teater ketidakpastian.
Kita sering kecewa, tapi nyatanya kita jauh lebih ahli dalam melupakan. Jadi, sudah siapkah Anda untuk kontroversi berikutnya yang—tenang saja—akan segera kita lupakan juga? (*)