Oleh: Tulus Abadi
Pegiat Perlindungan Konsumen, dan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI).
Baru saja harga BBM non subsidi (pertamaks turbo dan pertamina dex), plus harga gas elpiji 5.5 kg dan 12 kg dinaikkan harganya oleh Pertamina. Kenaikan harga tersebut tidak bisa dihindari mengingat dampak geo politik global di Timur Tengah, yang berpengaruh terhadap pasokan dan harga minyak mentah dunia, yang berimbas pada komoditas energi nasional. Mengingat tak kurang dari 60 persen energi yang kita gunakan masih diimpor.
Kenaikan harga komoditas energi non subsidi itu terbilang signifikan, sehingga menciptakan disparitas harga yang makin lebar, dengan harga BBM/gas elpiji subsidi/3 kg. Disparitas harga yang makin melebar itu akan mendulang berbagaì perilaku anomali, baik yang dilakukan oleh masyarakat konsumen, pengecer, sub agen dan agen, bahkan oleh oknum di SPBU.
Oleh sebab itu, potensi perilaku anomali itu harus dimitigasi oleh semua pihak, baik khususnya oleh aparat penegaķ hukum, Kementerian ESDM, Pemda, dan Pertamina tentunya. Upaya mitigasi itu adalah:
Pertama, mendorong aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan untuk pro aktif dalam melakukan pengawasan di pasaran, jangan hanya menunggu laporan/pengaduan masyarakat. Pihak kepolisian dan kejaksaan musti memberi sanksi keras terhadap pelaku² pelanggaran tersebut, agar punya efek jera di kemudian hari.
Sementara itu, di sisi yang lain PT Pertamina secara administrasi dan perdata, juga harus memberikan sanksi tegas kepada aksi penyelewengan oleh mitranya, misalnya melakukan pencabutan izin operasi, bagi mitra (SPBU, agen, sub agen) yang terbukti melakukan penyelewengan, seperti penyelundupan, pengoplosan, dll.
Masyarakat, khususnya kelompok masyarakat mampu pengguna BBM non subsidi dan gas elpiji 5.5 dan 12 kg, sebaiknya tidak melakukan migrasi menjadi pengguna BBM subsidi dan gas elpiji 3 kg, sebab pada titik tertentu hal tersebut merupakan tindakan yang tidak etis, bahkan amoral.
Sebaiknya pemerintah jangan kekeuh mempertahankan harga BBM bersubsidi, namun pada akhirnya berpotensi menjebol ketahanan fiskal/APBN. Adalah tidak adil jika harga BBM non subsidi yang dieksploitasi terus dengan harga yang melangit, sementara subsidi energi terus “membanjiri” pengguna kendaraan pribadi (roda empat), yang sejatinya–menurut World Bank, mayoritas tidak tepat sasaran. (*)