Oleh: Jufri
Beberapa hari terakhir ruang publik kembali riuh. Nama Saiful Mujani menjadi bahan perdebatan setelah pernyataannya dianggap sebagian pihak terlalu keras terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ada yang menyebutnya kritik, ada yang menyebutnya provokasi, bahkan ada yang tergesa-gesa melabelinya makar.
Bagi saya, polemik seperti ini selalu menarik, bukan karena siapa yang benar atau salah, tetapi karena ia membuka kembali pertanyaan lama dalam demokrasi: seberapa siap kita hidup dengan perbedaan?
Demokrasi tidak pernah nyaman bagi semua orang. Ia bising, kadang melelahkan, sering membuat kita tidak sepakat dengan orang yang kita hormati. Namun justru di situlah nyawanya.
Kritik yang Selalu Terasa Terlalu Keras
Dalam setiap zaman, kritik kepada penguasa hampir selalu terasa berlebihan bagi pendukungnya. Itu wajar. Kekuasaan selalu punya lingkar simpati, sementara kritik selalu terdengar lebih nyaring daripada pujian.
Tetapi demokrasi tidak lahir untuk membuat penguasa nyaman. Demokrasi lahir untuk memastikan kekuasaan tidak pernah merasa terlalu aman.
Kita boleh tidak sepakat dengan gaya kritik seseorang. Kita boleh menganggapnya terlalu tajam, terlalu emosional, atau terlalu politis. Namun membicarakan apakah kritik boleh ada atau tidak, itu sudah memasuki wilayah yang lebih serius: wilayah kebebasan itu sendiri.
Pemerintahan Tanpa Oposisi Resmi
Di titik inilah saya merasa kita sedang memasuki fase yang cukup rumit: pemerintahan tanpa oposisi resmi yang kuat.
Masalahnya di negara kita tidak ada oposisi yang terlembagakan. Pemerintah menjadi sangat kuat karena hampir seluruh kekuatan politik yang tergambarkan oleh partai-partai berada di dalam pemerintahan. Sementara yang berada di luar pemerintahan pun tidak bisa disebut oposisi secara resmi, karena memang tidak ada istilah oposisi dalam desain formal sistem politik kita.
Akibatnya pemerintah tidak memiliki sparing partner dalam menjalankan dan mengelola negara. Lebih jauh lagi, kritik yang keras dari sebagian pihak dengan mudah saja dicurigai, bahkan bisa ditarik ke wilayah ekstrem dan disebut sebagai makar.
Tanpa oposisi resmi: Kritik berpindah ke akademisi, ke masyarakat sipil, ke media sosial dan ke ruang diskusi informal.
Akibatnya kritik menjadi tampak liar, tidak terstruktur, dan kadang terdengar lebih keras daripada seharusnya. Bukan karena masyarakat ingin gaduh, tetapi karena tidak ada kanal formal yang menampung fungsi oposisi secara sehat di parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat.
Oposisi Adalah Mekanisme, Bukan Permusuhan
Dalam demokrasi matang, oposisi adalah bagian dari arsitektur negara. Ia seperti rem pada kendaraan. Tidak pernah dimaksudkan untuk menghambat perjalanan, tetapi untuk memastikan kendaraan tidak melaju tanpa kendali.
Tanpa rem, kendaraan mungkin melaju lebih cepat. Tetapi semua orang tahu bagaimana cerita itu biasanya berakhir.
Oposisi bukan tanda pemerintahan lemah. Justru pemerintahan yang kuat biasanya cukup percaya diri untuk hidup berdampingan dengan kritik yang terorganisir.
Karena kritik yang memiliki rumah politik akan lebih mudah diajak berdialog daripada kritik yang hidup di jalanan dan media sosial.
Ketika Kritik Tidak Lagi Punya Rumah
Hari ini kita menyaksikan fenomena menarik: kritik tidak hilang, tetapi kehilangan panggung resmi. Ia tidak mati, hanya berubah bentuk. Ia muncul dalam podcast. Ia muncul dalam seminar. Ia muncul dalam tulisan. Ia muncul dalam percakapan sehari-hari.
Kadang ia muncul dalam bentuk yang lebih tajam dari biasanya, karena tidak memiliki kanal politik yang rapi untuk menyalurkannya.
Perlu Oposisi yang Jelas ke Depan
Ke depan, menurut saya, perlu ada pengaturan yang lebih jelas agar oposisi benar-benar hadir secara institusional. Negara tidak perlu takut pada oposisi. Justru dengan adanya oposisi yang jelas, pemerintah memiliki lawan tanding yang sehat sehingga lebih akomodatif terhadap kepentingan rakyat.
Pemerintah yang memiliki sparing partner akan lebih teruji dalam mengambil kebijakan, lebih terbuka terhadap kritik, lebih hati-hati dalam menggunakan kekuasaan dan lebih responsif terhadap kebutuhan publik.
Dengan oposisi yang jelas, kritik tidak lagi dianggap ancaman, melainkan bagian dari proses memperbaiki negara.
Demokrasi Adalah Latihan Mendengar
Saya selalu percaya bahwa demokrasi bukan hanya soal hak berbicara, tetapi juga kemampuan mendengar. Mendengar hal-hal yang tidak kita sukai. Mendengar orang yang tidak sepaham dengan kita. Mendengar kritik yang terasa tidak nyaman.
Karena tanpa itu, demokrasi hanya menjadi ruang gema yang memantulkan suara kita sendiri.
Dan sejarah selalu mengajarkan: kekuasaan yang hanya mendengar dirinya sendiri, pelan-pelan akan kehilangan kemampuan memahami rakyatnya.
Perdebatan akan selalu ada. Kritik akan selalu terdengar keras. Dukungan akan selalu terasa tulus. Itu semua bagian dari kehidupan demokrasi.
Namun satu hal yang sering kita lupakan: demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan pemerintah yang kuat, tetapi juga membutuhkan sparing partner yang berani, yaitu oposisi yang terlembagakan, bahkan memiliki pemerintahan bayangan untuk mengimbangi pemerintahan, dan siap jika suatu saat menjalankan pemerintahan. Sementara itu partai yang lagi memerintah juga suatu saat harus siap jadi oposisi jika kekuasaan berganti.
Sebab tanpa oposisi resmi yang terlembagakan, pengelolaan negara akan berjalan tanpa kontrol yang kuat, dan potensial mengabaikan kepentingan rakyat. (*)
Silaturahmi Kolaborasi Sinergi Harmoni