✍️ Farid Wajdi
Founder Ethics of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, dan Dosen UMSU
Kekuasaan selalu berada dalam sorotan publik. Setiap kebijakan pemerintah memicu respons masyarakat, mulai dari dukungan hingga kritik tajam.
Dalam negara demokrasi, situasi tersebut merupakan realitas yang tidak terhindarkan. Kritik, perdebatan, serta pengawasan publik menjadi bagian penting dari kehidupan politik modern.
Perkembangan media sosial membuat dinamika tersebut semakin intens. Kritik tidak lagi datang melalui forum akademik atau ruang redaksi media semata, melainkan juga melalui percakapan digital yang berlangsung tanpa jeda. Dalam hitungan menit, sebuah kebijakan dapat dipuji, dipertanyakan, bahkan disindir oleh ribuan pengguna internet.
Dalam suasana semacam ini, sikap seorang pemimpin menghadapi kritik menjadi sangat menentukan. Belakangan, Presiden Prabowo Subianto beberapa kali melontarkan sindiran kepada kelompok yang dinilai gemar “nyinyir” di media sosial. Pernyataan tersebut muncul ketika menanggapi kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis. Kritik semakin ramai setelah muncul kasus keracunan makanan yang memicu perdebatan luas di ruang publik. Presiden menilai sebagian pengkritik sebagai kelompok elite yang enggan mengakui keberhasilan bangsa serta gemar meragukan potensi nasional, termasuk target swasembada pangan (Antara, 2025; Kompas, 2025).
Pernyataan tersebut menggambarkan satu persoalan klasik dalam politik: hubungan yang tidak selalu harmonis antara kekuasaan dan kritik.
Pemerintah kerap melihat kritik sebagai hambatan bagi stabilitas politik. Sebaliknya, masyarakat memandang kritik sebagai hak sekaligus tanggung jawab warga negara.
Dalam literatur demokrasi, kritik publik memiliki fungsi penting. Kritik berperan sebagai mekanisme pengawasan kekuasaan, sekaligus alat koreksi terhadap kebijakan negara. Robert A. Dahl menempatkan kritik dan partisipasi publik sebagai unsur penting dalam sistem demokrasi yang sehat (Dahl, 1989).
Di tengah perdebatan publik muncul istilah populer: pemimpin “baperan”, singkatan dari bawa perasaan. Istilah ini menggambarkan pemimpin yang terlalu emosional dalam merespons kritik. Kritik dianggap serangan personal, bukan evaluasi terhadap kebijakan. Reaksi emosional lalu muncul dalam bentuk sindiran, pembelaan diri, atau bahkan kemarahan.
Fenomena tersebut bukan sekadar persoalan gaya komunikasi politik. Kepemimpinan yang terlalu dipengaruhi emosi berpotensi menurunkan kualitas pengambilan keputusan. Perasaan mudah tersinggung dapat mengaburkan penilaian rasional. Keputusan publik akhirnya lebih dipengaruhi preferensi pribadi dibanding analisis objektif.
Daniel Goleman menekankan pentingnya kecerdasan emosional dalam kepemimpinan. Pengendalian emosi memungkinkan seorang pemimpin tetap tenang dalam situasi penuh tekanan serta mampu merespons kritik secara rasional (Goleman, 1998).
Tanpa kemampuan tersebut, kritik kecil sekalipun dapat memicu reaksi berlebihan.
Pemimpin publik menghadapi tekanan jauh lebih besar dibanding pemimpin organisasi biasa. Setiap kebijakan mempengaruhi jutaan warga negara. Kritik muncul dari berbagai arah: akademisi, media, aktivis masyarakat sipil, hingga warga biasa di media sosial. Respons emosional terhadap kritik sering kali memperkeruh suasana politik dan memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Literatur kepemimpinan modern justru menempatkan kemampuan mendengar sebagai salah satu kualitas utama seorang pemimpin. Jim Collins menyebut pemimpin yang efektif memiliki kombinasi antara ketegasan dan kerendahan hati. Pemimpin semacam ini tidak merasa selalu benar, melainkan membuka ruang bagi pandangan alternatif sebelum mengambil keputusan (Collins, 2001).
Kemampuan Mendengar
Kemampuan mendengar sangat penting dalam pengelolaan kebijakan publik. Kritik sering mengandung informasi yang tidak terlihat dari perspektif pemerintah. Akademisi dapat melihat kelemahan desain kebijakan. Media menemukan masalah dalam implementasi program. Masyarakat merasakan langsung dampak kebijakan tersebut.
Deborah Stone menilai proses kebijakan publik selalu dipenuhi perdebatan nilai, kepentingan, dan interpretasi fakta. Kritik membantu membuka ruang diskusi sehingga kebijakan dapat diperbaiki secara bertahap (Stone, 2012). Banyak kebijakan publik di berbagai negara mengalami penyempurnaan setelah mendapat tekanan kritik dari masyarakat.
Media sosial memang menghadirkan tantangan baru. Kritik sering bercampur dengan rumor, sindiran, bahkan disinformasi. Bahasa yang digunakan tidak selalu elegan. Emosi publik sering meluap dalam percakapan digital. Situasi tersebut kerap memancing reaksi spontan dari pejabat publik.
Namun kepemimpinan publik menuntut standar berbeda. Respons emosional terhadap kritik jarang menghasilkan perdebatan yang sehat. Diskusi tentang substansi kebijakan dapat berubah menjadi pertukaran sindiran antara pemerintah dan pengkritik. Energi politik lalu tersedot pada polemik personal.
Pendekatan yang lebih produktif menempatkan kritik sebagai bagian dari proses evaluasi. Tidak semua kritik harus diterima, tetapi setiap kritik layak diuji substansinya. Jika kritik tidak berdasar, pemerintah memiliki ruang menjelaskan melalui data, riset, dan argumentasi kebijakan.
Stephen R. Covey menekankan pentingnya kebiasaan mendengar dalam kepemimpinan efektif. Pemimpin perlu berusaha memahami terlebih dahulu sebelum meminta orang lain memahami posisinya (Covey, 2004). Prinsip tersebut relevan dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Kepemimpinan publik juga memerlukan keseimbangan antara empati dan rasionalitas. Empati membantu pemimpin memahami kegelisahan masyarakat. Rasionalitas menjaga keputusan negara tetap berada dalam kerangka analisis kebijakan yang matang.
Kepedulian Arah Pembangunan
Kritik tidak selalu menandakan permusuhan terhadap pemerintah. Banyak kritik lahir dari kepedulian terhadap arah pembangunan negara. Warga negara yang peduli justru merasa perlu menyuarakan kegelisahan ketika melihat potensi masalah dalam kebijakan publik.
Dalam sejarah politik modern, kemajuan demokrasi sering lahir dari kritik yang konsisten. Kritik mendorong transparansi, memperkuat akuntabilitas, dan memperbaiki kualitas kebijakan negara. Tanpa kritik, kekuasaan berisiko berjalan tanpa koreksi.
Kualitas seorang pemimpin sering tercermin dari cara merespons kritik. Pemimpin yang matang cenderung tidak mudah tersinggung. Perhatian lebih tertuju pada substansi persoalan dibanding nada kritik yang kadang keras.
Sebaliknya, kepemimpinan yang terlalu sensitif terhadap kritik berpotensi menciptakan jarak psikologis antara pemerintah dan masyarakat. Kritik dipandang sebagai ancaman politik, bukan sebagai masukan bagi perbaikan kebijakan.
Kepemimpinan publik menuntut keberanian menghadapi perbedaan pendapat. Kritik tidak selalu menyenangkan, namun kritik tetap menjadi bagian dari proses demokrasi. Pemimpin yang kuat tidak hanya bekerja untuk rakyat, tetapi juga bersedia mendengar suara rakyat, termasuk suara yang paling kritis sekalipun.
Kepemimpinan yang berperan tidak terjebak dalam emosi sesaat. Fokus utama tetap tertuju pada kualitas kebijakan serta kesejahteraan masyarakat. Kritik tidak dipandang sebagai gangguan, melainkan sebagai cermin bagi perbaikan tata kelola pemerintahan. (*)