TAJDID.ID~Langkat 🔘 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (PWM Sumut) menggelar Training of Trainer (ToT) Satu Data Muhammadiyah pada 7 Maret 2026 di Pesantren Modern Muhammadiyah Kwala Madu. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat implementasi sistem digital Persyarikatan Muhammadiyah hingga tingkat daerah.
Pelatihan tersebut diikuti oleh perwakilan pimpinan Muhammadiyah dari berbagai tingkatan organisasi. Tercatat sebanyak 27 Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-Sumatera Utara turut hadir, bersama perwakilan 35 PDM, 230 Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM), dan 214 Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM).
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah (MPI PP Muhammadiyah), yakni M Amir Nashiruddin, Wakil Sekretaris MPI PP Muhammadiyah, serta Fauzan Anwar, Kepala Bagian Sinergi Program dan Kerja Sama Kantor PP Muhammadiyah. Keduanya menyampaikan pentingnya penguatan sistem digital organisasi sebagai bagian dari langkah modernisasi tata kelola Persyarikatan.
Dalam kesempatan tersebut, peserta mendapatkan pemaparan mengenai pengembangan ekosistem digital Muhammadiyah yang mendukung pengelolaan data organisasi dan keanggotaan secara terintegrasi melalui platform SatuMu.
Penguatan implementasi sistem digital ini didukung oleh tim dari Muhammadiyah Software Labs (LabMu), yang selama ini berperan dalam pengembangan berbagai produk digital Muhammadiyah. Melalui kegiatan pelatihan ini, para pimpinan daerah diharapkan dapat menjadi penggerak dalam proses aktivasi dan pemanfaatan sistem digital di wilayah masing-masing.
Training of Trainer ini juga menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan data organisasi yang lebih tertata, transparan, dan terintegrasi. Dengan dukungan sistem digital, Muhammadiyah diharapkan mampu memperkuat tata kelola organisasi dari tingkat pusat hingga ranting secara lebih efektif dan modern.
Melalui kegiatan ini, PWM Sumatera Utara mendorong agar implementasi sistem SatuMu dapat berjalan secara bertahap di seluruh wilayah, sehingga pengelolaan data organisasi dan keanggotaan Muhammadiyah dapat dilakukan secara lebih sistematis dan berkelanjutan. (*)