TAJDID.ID~Medan 🔳 Surat Perintah Sebelas Maret 1966 atau Supersemar masih menjadi salah satu dokumen paling kontroversial dalam sejarah politik Indonesia. Dokumen yang ditandatangani Presiden Sukarno dan memberikan kewenangan kepada Letnan Jenderal Suharto itu dinilai tidak sekadar surat administratif, melainkan titik balik perubahan kekuasaan nasional.
Pengamat sejarah politik Shohibul Anshor Siregar (Siregar) menilai Supersemar harus dipahami dalam konteks krisis besar yang melanda Indonesia setelah Gerakan 30 September 1965.
“Supersemar tidak lahir dalam ruang kosong. Ia muncul dalam situasi negara yang mengalami tekanan politik, ekonomi, dan keamanan yang sangat berat. Karena itu maknanya jauh melampaui sekadar surat perintah,” kata Siregar dalam keterangannya, Sekasa (10/3).
Menurut Siregar, pada pertengahan dekade 1960-an Indonesia menghadapi inflasi sangat tinggi, konflik elite politik, serta ketegangan ideologis antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis. Kondisi tersebut memicu mobilisasi besar-besaran mahasiswa dan kelompok masyarakat yang menuntut perubahan politik.
Situasi semakin memanas pada Maret 1966 ketika Presiden Sukarno menggelar sidang kabinet di Istana Merdeka. Di tengah sidang muncul laporan adanya pergerakan pasukan di sekitar istana, sehingga presiden kemudian menuju Istana Bogor.
Beberapa jam setelah itu tiga perwira tinggi Angkatan Darat datang menemui presiden, yakni Basuki Rachmat, Amir Machmud, dan Mohammad Jusuf. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan dokumen yang dikenal sebagai Supersemar.
“Peristiwa di Bogor itu menjadi salah satu momen paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Dari situlah lahir surat yang kemudian memberi legitimasi politik bagi langkah-langkah militer,” ujar Siregar.
Ia menjelaskan bahwa kontroversi utama Supersemar terletak pada persoalan keaslian dokumen. Hingga kini, naskah asli surat tersebut tidak pernah ditemukan secara pasti. Arsip negara hanya menyimpan beberapa versi yang memiliki perbedaan redaksi.
“Dalam studi historiografi, keberadaan beberapa versi dokumen tanpa naskah asli menimbulkan pertanyaan serius. Ini membuat Supersemar tetap menjadi misteri sejarah yang belum sepenuhnya terpecahkan,” kata Siregar.
Sehari setelah menerima surat tersebut, Suharto mengambil langkah politik besar dengan membubarkan Partai Komunis Indonesia. Keputusan itu kemudian diikuti dengan konsolidasi kekuasaan militer yang semakin kuat dalam politik nasional.
Dalam waktu relatif singkat, posisi Presiden Sukarno melemah. Pada 1967 kekuasaannya dicabut oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, dan setahun kemudian Suharto secara resmi menjadi presiden.
Menurut Siregar, dari sudut pandang ilmu politik, Supersemar sering dipahami sebagai bentuk “kudeta konstitusional”, yaitu perubahan kekuasaan yang menggunakan instrumen hukum formal tetapi berlangsung dalam tekanan politik yang sangat kuat. “Secara tekstual, Supersemar tampak seperti delegasi kewenangan administratif. Tetapi secara politik ia membuka jalan bagi transformasi kekuasaan yang sangat besar,” ujarnya.
Siregar menambahkan bahwa peristiwa tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari konteks geopolitik global pada masa Perang Dingin. Pada masa itu Indonesia berada dalam persaingan pengaruh antara blok Barat dan blok komunis.
“Perubahan politik Indonesia pada 1966 memiliki dampak strategis dalam geopolitik kawasan. Karena itu Supersemar bukan hanya peristiwa nasional, tetapi juga bagian dari dinamika politik internasional,” kata Siregar.
Ia menilai penelitian akademik tentang Supersemar masih perlu terus dilakukan, terutama melalui studi arsip nasional maupun internasional.
“Sejarah Indonesia modern tidak akan lengkap tanpa memahami secara jujur dan kritis peristiwa Supersemar. Dokumen ini menjadi salah satu simpul penting yang menentukan arah perjalanan bangsa,” ujar Siregar. (*)