TAJDID.ID~Medan || Eskalasi militer yang sangat drastis di Timur Tengah, menyusul serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel ke fasilitas strategis Iran pagi ini, memicu kekhawatiran global akan meletusnya perang regional total.
Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Shohibul Anshor Siregar, menegaskan bahwa situasi ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang sangat krusial, sekaligus menjadi ujian sesungguhnya bagi peran Indonesia sebagai Wakil Komandan International Security Force (ISF) yang dimandati oleh Board of Peace (BoP).
Dalam wawancara eksklusif hari ini, Siregar mendesak pemerintah Indonesia untuk tidak bersikap pasif dan langsung mengambil tindakan hukum-militer.
“Ini adalah momen pembuktian. Selama ini Prabowo dengan tegas menggambarkan bahwa BoP menempatkan posisi Wakil Komandan ISF sebagai pencapaian diplomatik. Sekarang saatnya membuktikan apakah mandat ini benar-benar dapat didayagunakan untuk memaksa penghentian agresi, mendorong perdamaian sesuai amanat konstitusi, atau hanya sekadar simbolis,” ujar Shohibul Anshor Siregar, Sabtu (28/2).
Siregar menyoroti bahaya besar jika eskalasi ini dibiarkan berlanjut tanpa intervensi yang kuat dari kekuatan menengah seperti Indonesia yang memiliki mandat khusus dan dengan data demografis yang sangat penting di mata dunia. “Mandat yang dimiliki Indonesia melalui ISF seharusnya bertujuan untuk menjaga stabilitas melalui mekanisme BoP, bukan melayani kepentingan ambisius liar Donald Trump dan Netanyahu. Jika Indonesia gagal menggunakan posisinya untuk menekan AS dan Israel—yang merupakan aktor utama dalam BoP—agar kembali ke meja perundingan, maka legitimasi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia akan dipertanyakan,” tambahnya.
Siregar juga melontarkan kritik keras terhadap impunitas yang dinikmati oleh kedua pemimpin negara pelaku agresi, Donald Trump dan Benjamin Netanyahu, yang oleh banyak studi internasional dianggap sebagai eskalator konflik global. “Sangat disayangkan dunia seolah membiarkan Trump dan Netanyahu terus menari di atas panggung di tengah reruntuhan. Netanyahu, yang secara hukum sudah dinyatakan sebagai penjahat perang oleh ICC, seharusnya ditangkap, bukan justru dibiarkan melancarkan serangan udara baru,” kecam Siregar.
Analisis Siregar sejalan dengan laporan di lapangan yang menunjukkan dampak domino dari serangan tersebut. Laporan dari relawan kemanusiaan di Gaza, Muhammad Husein, mengonfirmasi bahwa eskalasi di Iran telah membuat situasi di Palestina semakin terjepit, dengan intensifikasi serangan yang terjadi bersamaan dengan serangan ke Teheran.
Tindakan Konkret yang Didesak
Siregar merumuskan tiga langkah strategis yang harus segera diambil oleh Indonesia sebagai implementasi mandat ISF:
Pertama, meminta Rapat Darurat BoP. Menurutnya Indonesia harus mendesak Ketua BoP untuk segera mengadakan sidang pleno guna mengevaluasi tindakan agresi tersebut.
Kedua, menuntut dilakukannya gencatan senjata segera. Indonesia harus menggunakan pengaruh di ISF untuk menuntut penghentian serangan udara dan darat di seluruh wilayah konflik, termasuk mengancam tindakan sanksi ISF bagi pelanggar.
Ketiga, menjamin koridor kemanusiaan: Memastikan perlindungan bagi warga sipil dan relawan di Gaza dan Iran, mengingat situasi medis yang semakin kritis.
“Indonesia harus berdiri tegak di sisi hukum internasional. Kekuatan militer tidak boleh mengalahkan supremasi hukum, dan mandat ISF harus dibuktikan kekuatannya hari ini,” pungkas Siregar. (*)