✍️ M. Risfan Sihaloho
Di negeri yang gemar berkoalisi, sering kali yang dirayakan bukan nilai, melainkan posisi. Orang berlomba masuk barisan, bukan untuk memperjuangkan gagasan, tetapi agar tak tertinggal dalam perjamuan kekuasaan. Seolah-olah siapa yang tak berafiliasi akan dianggap sepi, tak relevan, tak punya akses. Padahal, tak semua meja perjamuan menyajikan kehormatan. Sebagian hanya menyuguhkan ilusi peran.
Jangan gegabah beraliansi dan latah berkolaborasi—terutama jika fondasinya sekadar pragmatisme. Pragmatisme memang terdengar cerdas: realistis, fleksibel, tidak kaku. Tapi ketika ia kehilangan kompas moral, ia berubah menjadi dalih untuk menjual sikap. Hari ini bersumpah setia pada nilai, besok menandatangani kompromi yang menggerusnya. Semua itu dilakukan dengan dalih “strategi”.
Dalam seluk-beluk pergaulan, kita sering merasa penting. Merasa bisa mewarnai. Merasa akan membawa perubahan dari dalam. Tetapi tak jarang, yang terjadi justru sebaliknya: kita yang diwarnai. Kita yang disubordinasi. Kita yang perlahan kehilangan suara karena terlalu sibuk menjaga harmoni semu. Awalnya duduk sejajar, lama-lama hanya jadi pelengkap foto bersama.
Berharap bisa bermanfaat, ternyata dimanfaatkan. Berharap bisa mengarahkan, ternyata diarahkan. Ironisnya, semua itu dibungkus dengan retorika kolaborasi. Kata “sinergi” menjadi mantra, padahal relasi yang terbangun timpang sejak awal. Ada yang memegang kendali, ada yang dikendalikan. Ada yang menentukan agenda, ada yang sekadar menyetujui.
Dalam konteks relasi kekuasaan—baik di level lokal, nasional, bahkan global—keadilan bukanlah default setting. Ia harus diperjuangkan. Dan sering kali, yang dominan tak ingin benar-benar sejajar. Superioritas menyamar sebagai kepemimpinan. Dominasi berdandan sebagai koordinasi. Kita diajak “bersama”, tetapi batasnya jelas: bersama selama tidak mengganggu pusat kendali.
Di sinilah pentingnya bijak menempatkan diri. Validasi bukan hanya soal pengakuan dari luar, tetapi kejujuran ke dalam. Apakah kita benar-benar dibutuhkan karena nilai dan kapasitas, atau hanya karena legitimasi simbolik yang bisa kita sumbangkan? Apakah kita masuk karena visi yang sejalan, atau karena takut kehilangan panggung?
Ambisi itu wajar. Keinginan berkontribusi itu mulia. Tapi ambisi yang tak dikendalikan mudah tergelincir menjadi hasrat eksistensi. Tergiur sensasi. Tergoda akses. Terkesima kedekatan dengan pusat kuasa. Sampai-sampai lupa bahwa jati diri bukan untuk ditukar dengan kartu undangan rapat strategis.
Tulisan ini bukan ajakan untuk anti-aliansi. Bukan pula seruan menyendiri dalam menara idealisme. Aliansi bisa menjadi kekuatan besar bila dibangun atas kesetaraan, kejelasan tujuan, dan komitmen nilai. Tetapi aliansi tanpa prinsip hanyalah kontrak jangka pendek yang mahal biayanya. Kita mungkin mendapat posisi, tetapi kehilangan identitas.
Ada kalanya berdiri di luar lebih terhormat daripada masuk lalu dibungkam. Ada saatnya menjaga jarak lebih strategis daripada terlalu cepat merapat. Tidak semua pintu yang terbuka harus dimasuki. Tidak semua undangan harus dipenuhi.
Sebab pada akhirnya, sejarah tak mencatat siapa yang paling sering hadir di lingkaran kekuasaan. Sejarah mencatat siapa yang tetap utuh ketika kekuasaan berubah arah.
Maka cerdaslah dan bijaklah membangun relasi. Uji setiap tawaran dengan pertanyaan sederhana: apakah ini memperkuat nilai yang kita perjuangkan, atau justru menggerusnya pelan-pelan? Apakah kita sedang membangun kekuatan bersama, atau hanya menjadi ornamen dalam panggung orang lain?
Aliansi dan koalisi seharusnya memperbesar martabat, bukan mengecilkan karakter. Jika harus memilih, lebih baik kehilangan kesempatan dan “jatah” daripada kehilangan jati diri. Karena ketika identitas sudah tergadaikan, yang tersisa hanyalah bayangan—hadir secara fisik, tetapi absen secara prinsip.
Dan bangsa ini sudah terlalu penuh dengan bayangan. (*)