TAJDID.ID~Medan || Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Waas dan Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap menjadi momentum evaluasi atas realisasi visi besar “Medan Bertuah”. Visi yang dirumuskan dalam akronim Berbudaya, Energik, Ramah, Tertib, Unggul, Aman, dan Humanis itu sebelumnya digaungkan sebagai arah baru pembangunan Kota Medan.
Namun, setelah satu tahun berjalan, sejumlah kalangan menilai masih terdapat jarak antara janji kampanye dan realitas yang dirasakan warga.
Founder Ethics of Care, Farid Wajdi, menilai evaluasi tahun pertama menjadi penting untuk mengukur konsistensi antara visi, kebijakan, dan implementasi di lapangan.
“Dalam tata kelola pemerintahan, satu tahun memang belum cukup untuk menyelesaikan persoalan struktural. Tetapi satu tahun sudah cukup untuk menunjukkan arah, keseriusan, dan prioritas kebijakan,” ujar Farid saat dimintai tanggapan, Kamis (19/2).
Pendidikan dan Ruang Kreativitas
Di sektor pendidikan, program sekolah gratis dinilai masih menyentuh kelompok tertentu dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat luas. Sementara itu, gagasan menghadirkan pusat kreativitas bagi generasi muda dinilai belum terlihat dampak konkretnya.
Farid menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak cukup berhenti pada seremoni peresmian program.
“Anak muda butuh ruang aktualisasi yang nyata, bukan sekadar simbol atau kegiatan seremonial. Jika ingin menjadikan Medan kota inovator, maka indikatornya harus jelas: berapa komunitas yang tumbuh, berapa startup yang difasilitasi, dan bagaimana keberlanjutannya,” kata Anggota Komisi Yudisial periode 2015–2020 ini.
Menurutnya, kebijakan publik harus diukur dari manfaat langsung yang dirasakan warga, bukan dari intensitas publikasi di media sosial.
Kesehatan dan Perlindungan Sosial
Di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial, layanan gratis masih berjalan, namun penguatan perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dan pemberdayaan kepala lingkungan disebut belum optimal.
Farid menilai, persoalan mendasar sering kali terletak pada sistem informasi dan koordinasi antarinstansi.
“Banyak program sebenarnya baik di atas kertas, tetapi warga kesulitan mengakses informasi dan prosedurnya. Pemerintah kota perlu memastikan bahwa kebijakan yang dirancang betul-betul operasional dan mudah dijangkau masyarakat,” ujarnya.
Lapangan Kerja dan UMKM
Janji membuka 50.000 lapangan kerja serta penguatan UMKM menjadi salah satu agenda utama duet kepemimpinan ini. Sejumlah investasi memang masuk ke Medan dalam setahun terakhir, namun dampaknya terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah dinilai belum signifikan.
Program digitalisasi dan sertifikasi halal UMKM juga dinilai baru menjangkau sebagian kecil pelaku usaha.
“Investasi tidak boleh hanya dilihat dari angka besar yang diumumkan. Yang lebih penting adalah distribusi manfaatnya. Apakah menyerap tenaga kerja lokal? Apakah mendorong UMKM naik kelas? Itu yang harus dipaparkan secara transparan,” kata Farid.
Ia juga mendorong adanya evaluasi terbuka terkait capaian target dan kendala di lapangan agar publik dapat menilai secara objektif.
Lingkungan, Ketertiban, dan PAD
Persoalan klasik Kota Medan seperti sampah, banjir, parkir liar, dan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi sorotan. Meski telah ada ultimatum kepada jajaran camat dan organisasi perangkat daerah (OPD), kondisi di sejumlah titik kota dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan.
“Ketertiban kota adalah wajah kepemimpinan. Jika masalah parkir, drainase, dan pengelolaan sampah belum tertangani secara sistemik, maka publik akan mempertanyakan efektivitas manajemen pemerintahan,” ujar Farid.
Ia menambahkan bahwa reformasi tata kelola, termasuk pengawasan PAD dan perbaikan sistem parkir, harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kepercayaan publik.
Keamanan dan Respons Aduan Warga
Di sektor keamanan, pemerintah kota telah menggulirkan program pembinaan remaja serta penindakan terhadap pelaku kriminalitas jalanan. Namun, kasus begal dan geng motor masih terjadi.
Program “Curhat” dan “SAPA KOTA” sebagai kanal aduan masyarakat juga dinilai perlu penguatan dalam hal kecepatan respons dan tindak lanjut.
“Partisipasi publik hanya akan bermakna jika ada respons yang cepat dan terukur. Jangan sampai aspirasi warga berhenti di tahap dokumentasi tanpa penyelesaian nyata,” tegas Farid.
Evaluasi Tahun Pertama
Farid menilai tahun pertama pemerintahan seharusnya menjadi fondasi konsolidasi dan pembenahan sistem. Ia mengingatkan bahwa kepemimpinan publik tidak cukup dibangun melalui narasi dan citra, melainkan melalui keberanian mengeksekusi kebijakan secara konsisten.
“Janji kampanye adalah kontrak moral. Ia harus diterjemahkan dalam program yang terukur, transparan, dan berkelanjutan. Jika tidak, publik akan melihatnya sebagai retorika,” ujarnya.
Menurutnya, masih ada waktu bagi duet Rico-Zakiyuddin untuk melakukan koreksi dan percepatan.
“Yang dibutuhkan sekarang bukan lagi slogan, melainkan kerja sunyi yang berdampak. Kota akan dinilai bukan dari jargon, tetapi dari perubahan yang dirasakan warganya,” pungkas Farid.
Satu tahun “Medan Bertuah” pun menjadi titik refleksi: apakah visi besar itu akan bertransformasi menjadi realitas konkret, atau tetap berhenti sebagai narasi optimistis di ruang-ruang publikasi. (*)