Oleh: M. Risfan Sihaloho
Di saat energi negara seharusnya difokuskan untuk merawat akal sehat publik, memperkuat etika kekuasaan, dan menata keadilan sosial, justru kita disuguhi pidato yang terdengar seperti teriakan petarung bebas dari “octagon”. Seorang penguasa—yang tengah sibuk memaksimalkan otot kekuasaan, ongkos politik, dan jaringan nepotisme lewat kebijakan-kebijakan populis—tiba-tiba menantang para pengkritiknya untuk “bertarung” di 2029.
Pidato ini bukan hanya terdengar kocak, tapi juga tragis.
Kocak, karena kritik disulap menjadi ancaman politik. Tragis, karena negara direduksi menjadi ring tinju ego kekuasaan.
Sejak kapan kritik otomatis berarti ambisi merebut kekuasaan? Sejak kapan suara warga, akademisi, aktivis, jurnalis, mahasiswa, atau sekadar rakyat waras digeneralisir sebagai “lawan politik”? Logika semacam ini hanya mungkin lahir dari kekuasaan yang terlalu lama bercermin pada dirinya sendiri—hingga lupa bahwa negara bukan milik pribadi atau keluarga, melainkan ruang bersama yang sah untuk diperdebatkan.
Padahal, kritik tidak identik dengan ambisi kekuasaan. Banyak pengkritik tak pernah berniat masuk ke gelanggang politik praktis. Mereka berbicara karena merasa perlu, bukan karena ingin berkuasa. Mereka menulis, bersuara, dan mengingatkan justru karena ingin negara berjalan lebih waras, bukan karena ingin mengganti siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Mereka hanya ingin negara ini tidak dikelola dengan arogan, kebijakan tidak lahir dari balas budi politik, dan hukum tidak dijadikan aksesoris kekuasaan. Tapi di mata rezim yang alergi kritik, semua suara yang tak seirama dianggap ancaman.
Inilah masalah utamanya: kekuasaan yang gagal membedakan antara kritik dan rivalitas politik.
Lebih ironis lagi, ajakan “bertarung” itu datang dari sosok yang pernah merasa dicurangi dalam pertarungan politik 2014 dan 2019. Dulu, ia berteriak lantang tentang ketidakadilan pemilu. Dulu, ia mengeluhkan sistem yang tidak fair. Kini, setelah berada di puncak kekuasaan, nada itu mendadak berubah: garang, menantang, dan penuh percaya diri—seolah sistem yang sama tiba-tiba menjadi suci karena kini ia yang mengendalikan.
Perubahan sikap ini bukan sekadar inkonsistensi, melainkan gejala klasik kekuasaan: kecurigaan pada sistem hanya berlaku selama ia berada di luar kendali. Begitu kendali di tangan, kritik dianggap gangguan.
Ajakan “bertarung di 2029” juga mengandung satu pengakuan tak langsung: bahwa politik di negeri ini memang arena pertarungan, bukan kompetisi gagasan. Bukan adu visi, apalagi adu integritas. Justru yang dipertontonkan adalah siapa paling kuat modalnya, paling luas jaringannya, paling tebal perlindungan kekuasaannya. Semua orang tahu, pertarungan politik di negeri ini nyaris tak pernah fair—dan rezim ini justru ikut menikmati ketidakfairan itu.
Maka wajar jika tantangan tersebut terdengar kosong. Ia bukan undangan demokratis, melainkan gertakan psikologis. Semacam pesan implisit: “kalau tidak suka, silakan lawan kami di arena yang kami kuasai”.
Di sinilah aroma arogansi bercampur fobia dan berkelindan dengan paranoia tercium kuat.
Arogansi timbul karena kekuasaan merasa cukup kuat untuk menantang. Arogansi kekuasaan merasa tak perlu lagi menjelaskan kebijakan secara rasional.
Ketakutan muncul karena hujan kritik pelan-pelan menyingkap retakan legitimasi. Maka lahirlah sikap defensif yang dibungkus agresivitas. Nada keras dipakai untuk menutupi kegelisahan.
Sementara paranoia menyumbul karena bayang-bayang kehilangan kekuasaan terus menghantui, bahkan ketika kursi masih empuk diduduki.
Padahal, kekuasaan yang matang tak merasa perlu membalas kritik dengan tantangan. Ia menjawab dengan data, memperbaiki dengan kebijakan, dan meredam kegaduhan dengan keteladanan. Ketika yang muncul justru nyinyir dan gertakan, itu pertanda lain: kepercayaan diri mulai menipis.
Wahai penguasa: berhentilah memperlakukan kritik sebagai duel politik. Dengarkan sebelum menantang. Jelaskan sebelum menghardik. Evaluasi sebelum mengintimidasi. Karena sejarah selalu mencatat satu hal yang sama—kekuasaan yang menertawakan kritik hari ini, biasanya akan ditertawakan sejarah esok hari.
Tidak semua yang berbeda ingin merebut kekuasaan. Banyak yang hanya ingin kekuasaan bekerja secara rasional, adil, dan terbuka. Mengabaikan perbedaan adalah pilihan. Menantangnya adalah kesalahan.
Dan kekuasaan yang terlalu sibuk memanggil lawan, sering kali lupa satu hal paling mendasar: legitimasi tidak dipertahankan dengan gertakan, melainkan dengan akal sehat.
Dan bila kritik terus dianggap musuh, jangan heran jika suatu hari kekuasaan benar-benar sendirian—dikelilingi tepuk tangan palsu, tapi ditinggalkan kepercayaan rakyat. (*)