Site icon TAJDID.ID

Muhammadiyah Desak Pemerintah Jadikan Bencana Ekologi Sumatera sebagai Bencana Nasional

Oleh: Jufri

Ketua PD Muhammadiyah Kota Tebing Tinggi

 

Alhamdulillah, saya baru saja tiba bersama rombongan PD Muhammadiyah Tebing Tinggi di Aceh Tamiang, salah satu daerah yang terparah terdampak oleh bencana ekologis yang menghantam Pulau Sumatera. Perjalanan ini bukan hanya sekadar misi pengiriman bantuan, tetapi lebih dari itu, ini adalah panggilan hati untuk turut serta dalam pemulihan yang sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang sedang berjuang di tengah kesulitan.

Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukanlah bencana biasa. Bencana ekologis yang disebabkan oleh kebijakan yang kurang tepat telah menyebabkan kehancuran luar biasa. Di Aceh Tamiang, misalnya, keadaan sangat porak poranda: rumah-rumah hancur, jalan-jalan terputus, dan ribuan jiwa terancam dalam kesulitan yang luar biasa. Dan ini baru satu daerah saja.

Bayangkan jika kita memperluas pandangan ke daerah lainnya—di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Banyak daerah masih terisolasi, tidak terjangkau oleh bantuan karena infrastruktur yang rusak parah. Komunikasi pun terputus. Tim-tim bantuan sangat terbatas, dan upaya penanganan bencana oleh pemerintah pusat pun masih jauh dari yang diharapkan. Data dari BNPB yang mencatat 986 orang meninggal, 224 orang hilang, serta ribuan luka-luka dan rumah yang rusak, hanyalah sebagian kecil dari angka yang sebenarnya.

Namun, meskipun tantangannya besar, ada satu hal yang tidak bisa dilupakan: solidaritas. Muhammadiyah, sebagai organisasi yang memiliki jaringan luas, tidak tinggal diam. Segera setelah berita tentang bencana ini tersebar, berbagai langkah pengumpulan bantuan dan pendistribusian dilakukan. Di tengah kesulitan, kita tetap melihat semangat luar biasa dari relawan Muhammadiyah yang tanpa kenal lelah berjuang untuk memberikan bantuan kepada korban bencana.

Kami juga, melalui LBH AP Muhammadiyah, dengan tegas mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status Bencana Nasional. Penetapan ini bukan hanya soal label, tetapi soal langkah konkret dalam mempercepat bantuan, baik itu berupa logistik, personel, maupun dukungan psikososial. Tanpa status tersebut, penanganan bencana ini akan berjalan lambat, dan banyak nyawa yang akan terus terancam.

Bencana ini bukan hanya soal kerusakan fisik dan materi. Lebih dari itu, ini adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak atas perlindungan serta lingkungan hidup yang layak. Keterlambatan dalam penanganan bencana berarti semakin banyak warga yang akan kehilangan nyawa, bukan hanya karena bencana itu sendiri, tetapi juga karena keterlambatan kehadiran negara di tengah mereka.

Muhammadiyah sebagai organisasi kemanusiaan, melalui berbagai lembaga dan jaringan yang ada, terus berupaya untuk tidak hanya memberikan bantuan darurat, tetapi juga memastikan langkah-langkah pemulihan jangka panjang. Kita tidak hanya ingin melihat masyarakat kembali bertahan hidup, tetapi juga ingin memastikan mereka bisa kembali menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih aman.

Jadi, apa yang perlu kita lakukan sekarang? Kita harus terus mendesak pemerintah untuk bertindak cepat, dan kita juga harus terus menggerakkan solidaritas umat. Tidak hanya Muhammadiyah, tetapi juga seluruh elemen bangsa perlu bersatu padu untuk mengatasi bencana ini. Jangan sampai kita terlambat.

Semoga Allah Swt. memberikan kemudahan dan kekuatan bagi kita semua. Semoga bantuan yang kita kirimkan bisa sampai tepat pada sasaran, dan semoga kita sebagai bangsa dapat melalui ujian ini dengan lebih kuat. (*)

Silaturahmi Kolaborasi Sinergi Harmoni

Exit mobile version