TAJDID.ID~Jakarta || Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, seperti Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara, memunculkan temuan mengejutkan: ratusan hingga ribuan gelondongan kayu terbawa arus banjir. Kondisi itu, menurut pakar hukum pidana, bukan sekadar akibat cuaca ekstrem, tetapi menunjukkan adanya kejahatan kehutanan yang berlangsung sistematis.
Azmi Syahputra, Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti dan Sekretaris Jenderal Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki), menegaskan bahwa temuan kayu dalam jumlah besar tersebut merupakan bukti kuat bahwa hutan sedang dijarah.
“Fenomena yang kini tampak bukan hanya banjir, tetapi juga lautan gelondongan kayu yang menjadi bukti tidak terbantahkan adanya deforestasi masif,” ujar Azmi, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/11/2025).
Menurutnya, keberadaan kayu dalam jumlah besar dan seragam jelas menunjukkan pola kerja terorganisir, bukan aktivitas liar skala kecil.
“Kayu sebanyak itu tidak mungkin keluar dari kawasan hutan tanpa izin, pengawasan, atau tanda administrasi. Ini menunjukkan adanya kelalaian negara (state omission) dalam pengawasan dan pengelolaan hutan,” tegasnya.
Azmi meminta aparat penegak hukum, mulai dari Polri hingga PPNS KLHK, memperluas penyelidikan dan tidak hanya menyasar operator lapangan atau pelaku penebangan.
“Pemeriksaan harus menyasar struktur korporasi, pemilik alat berat, pemodal, hingga perusahaan yang menerima pasokan kayu tersebut. Publik berhak mengetahui dari mana kayu ini berasal dan siapa yang mengambil keuntungan darinya,” tambahnya.
Ia menilai negara gagal dalam tiga sektor utama:
Pertama, pengawasan hulu oleh Dinas Kehutanan, Gakkum KLHK, dan Polisi Hutan.
Kedua, penegakan hukum oleh Polri, kejaksaan, dan PPNS KLHK.
Ketiga, Pemerintah daerah yang dianggap menutup mata terhadap operasi industri kayu.
Azmi menekankan bahwa bencana banjir kali ini harus menjadi alarm nasional tentang buruknya tata kelola lingkungan dan lemahnya kontrol terhadap eksploitasi sumber daya alam.
“Ini bukan sekadar bencana alam. Ini bencana yang dilahirkan oleh kombinasi perubahan iklim dan kegagalan pengelolaan hutan,” katanya.
Ia menyerukan agar pemerintah bersikap transparan dan mengambil langkah cepat, tegas, serta terukur untuk menghentikan kerusakan hutan dan memastikan akuntabilitas pihak-pihak terkait.
“Tindakan berani dan terarah harus segera dilakukan. Negara wajib melindungi rakyat dan menuntaskan akar persoalan, bukan hanya menangani dampaknya,” tutup Azmi. (*)