TAJDID.ID~Medan || Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Prodi Kessos FISIP) dan Progam S2 Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana (MIKOM Pasca) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menggelar kegiatan “Refleksi 1 Tahun Kebijakan Pembangunan Sosial Pemerintahan Prabowo–Gibran”. Acara yang berlangsung di Aula FISIP UMSU, Kamis (23/10) dikemas dalam acara Visiting Lecturer dengan menghadirkan pembicara Nurhadi K. Sutrisno, S.Sos., M.Si., Ph.D, Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSDK) FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dengan Moderator Dr. H. Mujahiddin, S.Sos., MSP, Dosen Prodi Kessos FISIP UMSU.
“Kegiatan ini kita gelar untuk melakukan refleksi terhadap jalannya pemerintahan, karena 20 Oktober 2025 kemarin tepat 1 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran. Topiknya sengaja kita pilih tentang Kebijakan Pembangunan Sosial. Salah satu tujuannya agar mahasiswa dan kita semua dapat memahami dinamika pembangunan sosial serta mampu berpikir kritis terhadap kebijakan pemerintah,” ujar Dekan FISIP UMSU, Dr. Arifin Saleh, M.SP dalam sambutannya ketika membuka acara.
Selain diramaikan mahasiswa FISIP dan mahasiswa S2 MIKOM, kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Dekan 3 FISIP Dr. Hj. Yurisna Tanjung, Ketua Prodi Kessos Dr. Sahran Sahputra, M.Sos Ketua dan Sekretaris Prodi MIKOM Pasca UMSU Dr. Muhammad Thariq, M.I.Kom, dan Dr. Sigit Hardiyanto, M.I.Kom, serta beberapa dosen lainnya. Para peserta antusias mengikuti paparan dan sesi diskusi.
Dalam pemaparannya, salah satu yang menjadi sorotan Dr. Nurhadi adalah dinamika kebijakan sosial dari perspektif media sosial, yang menurutnya dapat menjadi cerminan persepsi publik terhadap efektivitas kebijakan pemerintah. Dalam pandangannya, respons masyarakat di dunia digital memperlihatkan bahwa masih ada jarak antara kebijakan yang dibuat dan kebutuhan sosial yang ril di masyarakat.
Lebih lanjut, Dr. Nurhadi mengkritisi hubungan pemerintah pusat dan daerah serta lemahnya perencanaan lintas sektor di tingkat kementerian. Ia menilai koordinasi antar lembaga dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah masih belum optimal.
“Kebijakan sosial kita belum menunjukkan well-planned policy. Orkestrasi kewenangan antara pusat dan daerah sering kali tidak nyambung, sehingga implementasinya kurang efektif,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Nurhadi juga menyinggung kebijakan pembangunan sosial Pemerintahan Prabowo-Gibran yang bisa dikatakan sudah mengarah adaptif, inklusif, dan produktif. Beberapa hal yang bisa diangkat jadi contoh adalah kebijakan sosial dalam hal penanganan bencana dan kesiapan menghadapi perubahan iklim. Kemudian semua orang masuk dalam perlindungan sosial, meski dengan skema yang berbeda-beda.
Prabowo juga concern ke peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Membuka Sekolah Rakyat yang bisa mendongkrak angka partisipasi sekolah, perbaikan sektor kesehatan dan pengadaan perumahan rakyat dengan subsidi. “Prabowo sudah bagus di sini. Kalau ini terus bertahan dan meningkat maka dipastikan IPM kita juga akan ikut meningkat. Ini perlu diapresiasi,” ujarnya. (*)
