TAJDID.ID || Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap potensi meluasnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri. Salah satu penyebab utama gelombang PHK tersebut, menurut Iqbal, adalah kebijakan pemerintah Indonesia yang membebaskan bea masuk produk-produk asal Amerika Serikat.
“Dengan membanjirnya produk Amerika yang nol persen tarif, produsen-produsen lokal, UMKM, dan pabrik-pabrik kecil akan kalah bersaing. Apa yang akan terjadi? Yang PHK juga,” tegas Said Iqbal.
Iqbal menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia melalui tim ekonominya telah menjalin kesepakatan dengan pemerintahan Donald Trump, yang sebelumnya menetapkan tarif impor terhadap barang-barang Indonesia sebesar 32 persen. Tarif tersebut kemudian diturunkan menjadi 19 persen. Namun, penurunan tarif ini disertai syarat berat: Indonesia harus membuka keran impor produk-produk Amerika dengan tarif nol persen dan tanpa hambatan (non-tariff barrier).
“Secara kasat mata, seolah-olah Indonesia diuntungkan. Tapi ingat, penurunan tarif ini disertai pengorbanan besar: produk Amerika bebas masuk tanpa dikenakan tarif. Ini adalah bentuk penggadaian kedaulatan ekonomi nasional,” ujarnya.
Said Iqbal menilai kebijakan ini justru akan menghantam industri dalam negeri dari dua arah. Di satu sisi, Indonesia tetap dikenakan tarif ekspor oleh Amerika. Di sisi lain, produk Amerika masuk ke Indonesia tanpa hambatan. Di tengah tekanan ini, produsen lokal tidak akan mampu bersaing, yang akhirnya berujung pada PHK massal. Menurutnya, akibat kebijakan ini, ada potensi PHK terhadap 40 ribu orang buruh dalam tiga bulan kedepan.
“Indonesia mendapat double uppercut. Uppercut pertama, ekspor kita ke Amerika tetap dikenai tarif. Uppercut kedua, barang-barang dari Amerika masuk ke Indonesia tanpa tarif. Kedaulatan ekonomi bangsa sangat rentan dengan kebijakan ini,” tandas Iqbal.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa situasi ini akan makin diperparah dengan membanjirnya produk-produk Tiongkok ke Indonesia. Setelah pasar Amerika menjadi semakin mahal karena tarif tinggi dari Trump, produsen Tiongkok akan mencari pasar baru, termasuk Asia Tenggara. Indonesia, sebagai pasar terbesar di kawasan ini, akan menjadi sasaran utama.
“Cina akan membanjiri Indonesia dengan barang-barangnya yang sebelumnya diekspor ke Amerika. Kombinasi produk murah dari Amerika dan China yang menyerbu pasar domestik akan membuat industri dalam negeri semakin terjepit,” ungkapnya.
Untuk itu, Said Iqbal mendesak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk segera menegakkan kembali kedaulatan ekonomi nasional dan menghentikan praktik liberalisasi perdagangan yang merugikan pekerja dan industri lokal.
“Kami meminta Bapak Presiden Prabowo Subianto menegakkan kembali kedaulatan ekonomi. Jangan gadaikan masa depan bangsa hanya demi penurunan tarif,” seru Iqbal.
Tak hanya itu, KSPI juga menagih komitmen Presiden Prabowo untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK seperti yang pernah diinstruksikan dalam Sidang Ekonomi Nasional beberapa waktu lalu.
“Satgas PHK yang sudah dicanangkan dari jauh-jauh hari harus segera dibentuk. Sudah hampir enam bulan sejak perintah Presiden disampaikan, tapi implementasinya belum terlihat,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Said Iqbal menyatakan bahwa gerakan buruh tidak akan tinggal diam. Awal Agustus ini, ratusan ribu buruh dari berbagai daerah akan melakukan aksi serentak untuk menolak gelombang PHK dan mendesak perlindungan nyata bagi industri nasional.
“Ratusan ribu buruh akan turun ke jalan pada awal Agustus dalam aksi serentak nasional menolak PHK massal dan menuntut pemerintah berdiri di pihak rakyat pekerja,” pungkas Said Iqbal. (*)
