TAJDID.ID~Medan || Menko PMK Muhadjir Effendy bicara soal perkembangan setelah Pemilu digelar. Bagi dia, setiap warga harus bersabar menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU. Di sisi lain, dia berharap akan Pilpres hanya berlangsung satu putaran.
Menanggapi hal tersebut, analis politik Shohibul Anshor Siregar mengatakan pernyataan Muhadjir sangat normal, meski mengabaikan pertimbangan integritas pemilu. Pasalnya, dalam posisi sebagai Menteri dan pendukung Joko Widodo yang tanpa peduli apa pun untuk mendukung pasangan Prabowo dan anaknya Gibran, Muhadjir tentu ingin Joko Widodo “sayang anak berpolitik dinasti” tak bersedih karena kalah.
“Tentu Muhadjir tak sekadar berterimakasih, melainkan juga berharap Joko Widodo merekomendasikan dirinya untuk jabatan menteri jika sekiranya Pilpres satu putaran untuk Prabowo-Gibran,” ujar dosen FISIP UMSU ini, Selasa (20/2/2024).
Sayangnya, kata Shohib, pernyataan Muhadjir tak mencerminkan sensitivitas. Resistensi politik atas hasil pilpres cukup memanas. Menurut Shohib, Muhadjir juga kurang berhitung nasib rezim dipaksakan yang akan memilih kekerasan untuk membungkan resistensi dan civil disobedience yang lazimnya selalu dahsyat terhadap rezim hasil abnormal.
“Muhadjir mengabaikan kemungkinan cost politik dan potensi korban manusia yang besar dengan pemaksaan pilpres satu putaraan itu,” tegas Ketua LHKP PW Muhammadiyah Sumut ini.
“Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Muhadjir sebagai mantan rektor perguruan tinggi, mestinya ia pun merelaksasi pikiran dan perasaan dalam memandang pilpres 2024 yang banyak masalah,” imbuhnya.
Mestinya, lanjut Shohibul, Muhadjir harus legowo jika tak cuma pilpres dua putaran, tetapi juga secara akademis menerima peluang adanya paslon korban diskualifikasi sesuai ketentuan regulasi yang anti kecurangan.
Diketahui, Muhadjir baru-baru ini menyampaikan, bahwa setiap warga harus bersabar menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU. Di sisi lain, dia berharap akan Pilpres hanya berlangsung satu putaran.
“Saya enggak berani membuat statement-lah, kita tunggu saja sampai pengumuman KPU. Kan yang menjadi rujukan kan bukan quick count, bukan survei, tetapi nanti pada saat di mana KPU mengumumkan secara resmi,” kata Muhadjir kepada wartawan di Kemenko PMK, Senin (19/2).
Menurutnya, bila sekarang ada parpol yang menilai adanya kecurangan, silakan ikut mekanisme yang ada. Namun baginya, pemilu 1 putaran memang sangat hemat.
“Lah di dalam proses menuju ke sana. Kalau ada masalah, ada tuduhan kecurangan, ada macam-macam itu silakan ada prosesnya kan. Dan yang terakhir nanti MK kan. Jadi itu sajalah ikuti aturan,” kata dia.
“Kalau kita sih berharap seperti yang saya sampaikan. Kalau bisa satu putaran cukuplah sehingga Rp 40 triliun itu cukup besar. Jadi kalau diberikan beras, mungkin wartawan seluruh Indonesia bisa satu tahun enggak perlu belanja itu,” imbuhnya. (*)
