TAJDID.ID~Medan || Pimpinan komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (PK IMM Faperta UMSU memprotes terjadinya lonjakan harga sembako saat ini yang membuat masyarakat “menjerit”.
dan mempertanyakan komitmen pemerintah mengendalikan harga. Harga bahan pangan penting dan pokok “Dari pantauan kita hingga hari ini, kenaikan harga pangan penting dan pokoh masih terus mengalami kenaikan. Bahkan, harga beras premium maupun medium cetak rekor baru lagi hari ini,” ujar Hakim, Ketua Bidang Hikmah PK IMM Faperta UMSU, Selasa (27/2).
“Tentunya kondisi ini sangat memprihatinkan. Karena itu kita menyampaikan protes dan mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok,” imbuhnya.
Hakim mengatakan, aatas kenaikkan harga sembako telah membuat masyarakat makin menjerit. “Hari ini harga beras premium naik Rp 70 ke Rp 16.370 per kg dan beras medium naik Rp 50 ke Rp 14.300 per kg. Selain beras, harga bawang juga kompak naik hari ini. Bawang merah naik Rp 120 ke Rp 34.330 per kg dan bawang putih naik Rp 220 ke Rp 39.000 per kg. Harga cabai merah keriting juga naik Rp 750 ke Rp 68.570 per kg,” ungkapnya.
Harga beras saat ini tercatat tertinggi semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), naik hingga 20% dari kisaran Rp14 ribu per kg menjadi sekitar Rp18 ribu per kg. Tak hanya beras, harga telur ayam juga mengalami kenaikan yang sangat tinggi saat ini, Rp 32.000 per kg.
“Padahal biasanya harga telur ayam di bawah Rp.25.000 per kg. Bahkan harga cabai sempat menembus angka Rp.100.000 per kg,” kata Hakim.
Sekretaris Bidang Hikmah PK IMM Faperta UMSU, Nurul menambahkan, masyarakat Indonesia benar-benar menjerit dengan berbagai kebijakan pemerintah yang tidak mengutamakan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Kami menegaskan bahwasanya akan melakukan langkah-langkah kedepan dalam mengadvokasi persoalan ini dengan mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menurunkan harga barang kebutuhan pokok masyarakat dan segera menurunkan harga barang lainnya. Mengingat kondisi ekonomi masyarakat saat ini semakin sulit, yang tentunya juga akan menurunkan kemampuan daya beli masyarakat,” ujar Nurul.
“Kedepannya harapan kami terhadap pemerintah untuk bijak dan memikirkan rakyat dalam mengambil sebuah keputusan yang bersangkutan dengan berjuta umat di Indonesia ini,” pungkasnya. (*)
