No Result
View All Result
TAJDID.ID
  • Login
  • Register
SAVED POSTS
  • Liputan
    • Internasional
    • Nasional
    • Daerah
    • Pemilu
    • Teknologi
    • Olah Raga
    • Sains
  • Gagasan
    • Opini
    • Esai
    • Resensi
  • Gerakan
    • Muhammadiyah
      • ‘Aisyiyah
      • Muktamar 49
      • PTM/A
      • AUM
      • LazisMu
      • MDMC
      • MCCC
      • LabMu
  • Kajian
    • Keislaman
    • Kebangsaan
    • Kemuhammadiyahan
  • Jambangan
    • Puisi
    • Cerpen
  • Tulisan
    • Pedoman
    • Tilikan
    • Ulasan
    • Catatan Hukum
    • Jufri Daily
    • MahasiswaMu Menulis
  • Syahdan
    • Nukilan
    • Celotehan
    • Kiat
    • Ringan
  • Jepretan
    • Foto
TAJDID.ID
  • Login
  • Register
TAJDID.ID
No Result
View All Result

Kritisi Pernyataan Jokowi, Anggota MHH PP Muhammadiyah: Bukti Ia Tidak Paham Hakikat dan Etika Hukum

25 Januari 2024
in Muhammadiyah, Nasional, Pemilu, PTM/A
Reading Time: 3 mins read
0
A A
0
Dr Faisal SH MHum

Dr Faisal SH MHum

Share on Facebook
Share on Twitter

TAJDID.ID~Medan || Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal bolehnya berpihak presiden dan menteri pada pemilu terus menuai kontroversi dan dapat sorotan publik, terutama dari para pakar dan akademisi hukum.

Anggota Majelis Hukum & HAM PP Muhammadiyah, Dr Faisal SH MHum mengatakan, pernyataan itu membuktikan Presiden Jokowi tidak memahami hakikat dan etika hukum.

“Sebagai seorang Presiden yang berfungsi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, pernyataan yang dilontarkan Presiden Jokowi menunjukan ketidakpahaman terhadap hakikat dan etika hukum itu sendiri,” ujar Dekan Fakultas Hukum UMSU ini, Kamis (25/1/2024).

Karena, kata Faisal,  pernyataan presiden tersebut bisa di artikan oleh sebahagian orang sebagai sebuah norma yang akan di rujuk, mengingat presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan memiliki peran dan fungsi yang luas.

Pertama, sebagai Kepala Negara Presiden merupakan pemimpin negara dan pemimpin seluruh bangsanya, bukan pemimpin kelompok tertentu saja. Serta sebagai fungsi panglima tertinggi militer, diplomat tertinggi, keamanan dan pemberian atas dasar hak yuridiksi.

BACA JUGA

Iwan A Gani: Jangan Terpengaruh dengan Propaganda Musuh Islam

Milad Ke-113 Muhammadiyah di Bandung Diharapkan Bangkitkan Spirit Gerakan Persyarikatan

Perludem: Pernyataan Jokowi Berpotensi Jadi Pembenar Kecurangan Pemilu oleh Pejabat dan Aparatur Negara

Puisi-puisi Nandy Pratama

Kedua, sedangkan fungsi dan peran presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan, merupakan kepala administrasi Negara.

“Di sini peran dan fungsi presiden merujuk pada kekuasaan eksekutif dan pemerintahan yang berada di tangan presiden, yang tugasnya adalah mengeksekusi atau mengimplementasikan UU secara benar,” kata Faisal.

Berita terkait: 

  • Perludem: Pernyataan Jokowi Berpotensi Jadi Pembenar Kecurangan Pemilu oleh Pejabat dan Aparatur Negara
  • KIPS Pertanyakan Sikap Kenegarawanan Jokowi
  • CALS Kritisi Pernyataan Jokowi: Hilangnya Keadaban Politik Presiden
  • Shohibul: Pernyataan Jokowi Bermakna Ia Tidak Mampu Lagi Sembunyikan Kecemasannya

Lebih lanjut Faisal menjelaskan,  hakikat hukum merupakan kajian filosofis secara mendalam meliputi unsur-unsur apa saja pemberlakuan sebuah norma kepada masyarakat. Mengitip pendapat pakar hukum Ernst Utrecht, Faisal  mengatakan bahwa hakikat hukum merupakan persoalan-persoalan meliputi tujuan hukum, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Sedangkan Etika hukum merupakan kajian ilmu tentang kesusilaan, tentang apa yang baik dan yang buruk, yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatannya sebagai pelaksana hukum dari hukum yang berlaku dalam suatu negara.

“Berdasarkan Peran dan Fungsi Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan tersebut pernyataan Presiden yang menyataan Presiden dan Menteri boleh berpihak dalam Pemilu, menurut hemat kami nyata-nyata ketidak pahaman Presiden akan hakikat dan etika Hukum itu sendiri,” tegasnya.

“Secara hakikat hukum, pernyataan tersebut membuktikan bahwa Jokowi tidak memahami persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat yang ia pimpin, bukan kah terkait dengan pilihan masyarakat saat pemilu tidak tertuju kepada satu paslon saja, tetapi terdapat perbedaan pilihan oleh masyarakat,” imbuhnya.

Faisal khawatir, dampak dari pernyataan Jokowi ini akan menjadikan Presiden dan pejabat negara lainnya akan berpihak kepada salah satu paslon dalam pemilu. Dan jika itu yang terjadi, maka jelas prinsip keadilan telah dilanggar secara nyata dan terang benderang.

Menurut Faisal, keberpihakan yang ditunjukan sudah nyata hanya akan bermanfaat bagi pihak tertentu dan tidak bermanfaat bagi pihak lain, sehingga nyata-nyata pernyataan tersebut melanggar prinsip kemanfaatan bagi masyarakat luas.

“Sehinga pernyatan tersebut mempertontonkan bahwa Presiden tidak memperhatikan prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum,” ujarnya.

Sedangkan secara etika, Faisal menilai pernyataan Jokowi tersebut tidak diukur dari aspek kepatutan, tidak mengukur dampak dari pernyataan tersebut akan berakibat baik atau buruk terhadap kondisi masyarakat.

Lebih dalam Faisal menjelaskan, pernyataan Presiden Jokowi patut di duga tidak mengkaji secara medalam UU Pemilu, mungkin saja Presiden hanya berpedoman kepada ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi: “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. Tidak menggunakan failitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara ebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan; dan b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.

“Menurut hemat kami masih terdapat ketentuan lain yang semestinya di pedomani oleh Jokowi dalam membuat pernyataan yaitu ketentuan Pasal 282 UU No. 7 Tahun 2017 tentang larangan kepada ‘pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye'” jelas Faisal.

Faisal menambahkan, dalam Pasal 283 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 juga terdapat ketentuan yang mengatur soal pejabat negara yang serta aparatur sipil negara yang dilarang melakukan kegiatan yang mengarah kepada keperbihakan kepada peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah kampanye. Ketentuan itu berbunyi ‘Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye’.

“Ketentun ini jelas ingin memastikan, pejabat negara, apalagi selevel presiden dan menteri untuk tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpiakan pada peserta pemilu tertentu. Bahkan larangan itu diberikan untuk ruang lingkup waktu yang lebih luas, sebelum, selama, dan sesudah kampanye,” pungkas Faisal. (*)

 

Tags: Dr Faisal SH MHjokowiPemilu 2024Pilpres 2024
Mujaddid

Mujaddid

Editor in chief

Konten Terkait

Haedar Nashir Pastikan Muktamar ke-49 Muhammadiyah Digelar 18–21 November 2027 di Medan
'Aisyiyah

Haedar Nashir Pastikan Muktamar ke-49 Muhammadiyah Digelar 18–21 November 2027 di Medan

by Mujaddid
13 November 2026
76
Pidato Iftitah Haedar Nashir di Tanwir Muhammadiyah Palu: Jaga Kemajuan dengan Jiwa Pengkhidmatan dan Konsolidasi
Muhammadiyah

Pidato Iftitah Haedar Nashir di Tanwir Muhammadiyah Palu: Jaga Kemajuan dengan Jiwa Pengkhidmatan dan Konsolidasi

by Mujaddid
13 November 2026
57
Orang Muhammadiyah Tidak Boleh Menjadi Termul, Ternis, Terpra, atau Ter-Ter yang Lain
Jufri Daily

Orang Muhammadiyah Tidak Boleh Menjadi Termul, Ternis, Terpra, atau Ter-Ter yang Lain

by Mujaddid
13 November 2026
65
Dirressiber Polda Sumut Sampaikan Dukungan untuk Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah
Daerah

Dirressiber Polda Sumut Sampaikan Dukungan untuk Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah

by Mujaddid
13 November 2026
56
Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UMSU Gelar Seminar Bulan Bahasa dan Teken Kerja Sama dengan IKAPROBSI serta UNIMED
Daerah

Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UMSU Gelar Seminar Bulan Bahasa dan Teken Kerja Sama dengan IKAPROBSI serta UNIMED

by Mujaddid
13 November 2026
68
Ukir Prestasi Internasional, Dua Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris UMSU Menangi Lomba Esai dan Pidato
Internasional

Ukir Prestasi Internasional, Dua Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris UMSU Menangi Lomba Esai dan Pidato

by Mujaddid
13 November 2026
58
Ketika Kampus Menjadi Ruang Tanpa Batas: FEB UMSU dan Temasek Polytechnic Singapore Bangun Dialog Global
Internasional

Ketika Kampus Menjadi Ruang Tanpa Batas: FEB UMSU dan Temasek Polytechnic Singapore Bangun Dialog Global

by Mujaddid
12 November 2026
60
Gibran Pernah Ingatkan tentang Gibran
Nasional

Gibran Pernah Ingatkan tentang Gibran

by Mujaddid
12 November 2026
144
Prodi Kessos FISIP UMSU Gelar Pelatihan Penulisan Ilmiah: Tekankan Pemanfaatan AI Secara Bijak dan Terstruktur
Daerah

Prodi Kessos FISIP UMSU Gelar Pelatihan Penulisan Ilmiah: Tekankan Pemanfaatan AI Secara Bijak dan Terstruktur

by Mujaddid
12 November 2026
64
Fakultas Hukum UMSU Jalin Kemitraan Strategis dengan FH Universitas Sahid
Muhammadiyah

Fakultas Hukum UMSU Jalin Kemitraan Strategis dengan FH Universitas Sahid

by Mujaddid
12 November 2026
51

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TERBARU

  • Haedar Nashir Pastikan Muktamar ke-49 Muhammadiyah Digelar 18–21 November 2027 di Medan
  • Pidato Iftitah Haedar Nashir di Tanwir Muhammadiyah Palu: Jaga Kemajuan dengan Jiwa Pengkhidmatan dan Konsolidasi
  • Orang Muhammadiyah Tidak Boleh Menjadi Termul, Ternis, Terpra, atau Ter-Ter yang Lain
  • Dirressiber Polda Sumut Sampaikan Dukungan untuk Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah
  • Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UMSU Gelar Seminar Bulan Bahasa dan Teken Kerja Sama dengan IKAPROBSI serta UNIMED
  • Tiga Puisi Tentang Nabi Muhammad SAW Karya Taufiq Ismail

    Tiga Puisi Tentang Nabi Muhammad SAW Karya Taufiq Ismail

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Said Didu Ingin Belajar kepada Risma Bagaimana Cara Melapor ke Polisi Biar Cepat Ditindaklanjuti

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Din Syamsuddin: Kita Sedang Berhadapan dengan Kemungkaran yang Terorganisir

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pasca Putusan MK Soal IKN, Fordek FH PTM se-Indonesia Desak Audit Investigatif dan Pertanggungjawaban Pemerintah

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Putuskan Sendiri Pembatalan Haji 2020, DPR Sebut Menag Tidak Tahu Undang-undang

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

OPINI

Orang Muhammadiyah Tidak Boleh Menjadi Termul, Ternis, Terpra, atau Ter-Ter yang Lain
Jufri Daily

Orang Muhammadiyah Tidak Boleh Menjadi Termul, Ternis, Terpra, atau Ter-Ter yang Lain

Gibran Pernah Ingatkan tentang Gibran
Nasional

Gibran Pernah Ingatkan tentang Gibran

Gibran Mundur Belum Tentu Babak Akhir: Antara Pengunduran Diri, Pemakzulan, dan Kompromi Politik
Jufri Daily

Gibran Mundur Belum Tentu Babak Akhir: Antara Pengunduran Diri, Pemakzulan, dan Kompromi Politik

Mitigasi Politik Ala Kawanan Tikus
Nasional

Mitigasi Politik Ala Kawanan Tikus

Tanwir Muhammadiyah: Bersama Satukan Bangsa
Muhammadiyah

Tanwir Muhammadiyah: Bersama Satukan Bangsa

Tetesan yang Tertahan: Investasi dan Kemiskinan Kota
Daerah

Tetesan yang Tertahan: Investasi dan Kemiskinan Kota

TAJDID.ID

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

Navigate Site

  • Profil
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Kirim Tulisan
  • Pasang Iklan

Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • Login
  • Sign Up
No Result
View All Result
  • Liputan
    • Internasional
    • Nasional
    • Daerah
    • Pemilu
    • Teknologi
    • Olah Raga
    • Sains
  • Gagasan
    • Opini
    • Esai
    • Resensi
  • Gerakan
    • Muhammadiyah
      • ‘Aisyiyah
      • Muktamar 49
      • PTM/A
      • AUM
      • LazisMu
      • MDMC
      • MCCC
      • LabMu
  • Kajian
    • Keislaman
    • Kebangsaan
    • Kemuhammadiyahan
  • Jambangan
    • Puisi
    • Cerpen
  • Tulisan
    • Pedoman
    • Tilikan
    • Ulasan
    • Catatan Hukum
    • Jufri Daily
    • MahasiswaMu Menulis
  • Syahdan
    • Nukilan
    • Celotehan
    • Kiat
    • Ringan
  • Jepretan
    • Foto

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.