TAJDID.ID || Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu’ti melontarkan kritik terhadap adanya tim atau organisasi bayangan (shadow organization) yang dibentuk oleh Nadiem Makarim di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Abdul Mu’ti mengaku, dalam sejarah Indonesia baru kali ini ia mendengar istilah “tim bayangan” dalam sebuah kementrian.
“Dalam sejarah Republik Indonesia baru kali ini ia mendengar istilah “tim bayangan” dalam sebuah kementerian. Jumlahnya ratusan, semuanya digaji jutaan. Pdhl secara struktural di kementerian banyak sekali pejabat mulai Sekjen, Dirjen, Direktur, Biro, dan staff yg berjumlah ribuan,” tulis Abdul Mu’ti di laman twitter peribadinya, Ahad (25/9).
Dalam sejarah Republik Indonesia baru kali ini saya mendengar istilah "tim bayangan" dlm sebuah kementerian. Jumlahnya ratusan, semuanya digaji jutaan. Pdhl secara struktural di kementerian banyak sekali pejabat mulai Sekjen, Dirjen, Direktur, Biro, dan staff yg berjumlah ribuan.
— Abdul Mu'ti (@Abe_Mukti) September 25, 2022
Menurut Abdul Mu’ti, tim bayangan Nadiem tidak efisien jika diterapkan dan dapat mengundang pemikiran adanya praktik kolusi di Kemendikbudristek.
Karena itu, ia mendorong agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap ‘tim bayangan’ yang dibentuk oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim, tujuannya untuk memastikan tidak ada uang negara disalahgunakan.
“Tim bayangan itu adalah sebuah inefisiensi. Keuangan negara sedang tidak baik-baik saja. Tim bayangan itu bisa mengundang interpretasi adanya kolusi. BPK dapat melakukan audit untuk memastikan tidak ada uang negara yang disalahgunakan,” ujar Abdul Mu’ti dalam lanjutan cuitannya.
Tim bayangan itu adalah sebuah inefisiensi. Keuangan negara sedang tidak baik-baik saja. Tim bayangan itu bisa mengundang interpretasi adanya kolusi. BPK dapat melakukan audit untuk memastikan tidak ada uang negara yang disalahgunakan.
— Abdul Mu'ti (@Abe_Mukti) September 25, 2022
Sebelumnya, Nadiem Makarim mengatakan ada organisasi ‘bayangan’ di luar Kemendikbudristek. Organisasi itu terlibat dalam mendesain produk-produk kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbud.
Nadiem mengungkapkan, tim berjumlah 400 orang itu berasal dari GovTech Edu yang berada di bawah PT Telkom Indonesia dan menjalin kontrak dengan Kemendikbudristek. Sebanyak 400 orang itu dibayar dengan anggaran Kemendikbudristek.
“Kami sekarang memiliki 400 manajer produk, insinyur perangkat lunak, ilmuwan data yang bekerja sebagai tim yang melekat untuk kementerian,” kata Nadiem dalam video yang diunggah di instagram @nadiemmakarim pada Rabu (21/9).
“Setiap product manager dan ketua tim posisinya hampir setara dengan direktur jenderal yang beberapanya hadir di sini. Mereka diposisikan sebagai rekan bertukar pikiran dalam mendesain produk kami,” ucapnya. (*)
