TAJDID.ID~Medan || Sejak tahun 2016 semua panti asuhan di Sumtera Utara yang dikelola oleh berbagai organisasi masyarakat, baik agama, yayasan maupun lembaga masyarakat lainnya, khususnya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau yang selama ini dikenal dengan nama Panti Asuhan anak, tidak pernah lagi mendapatkan bantuan dan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dtuangkan dalam APBD.
Demikian diungkapkan oleh Ust Rafdinal, S. Sos. M. AP, Ketua Forum Wilayah LKSA/Panti Asuhan Sumatera Utara.
“Padahal keberadaan berbagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak /Panti Asuhan ini adalah bagian dari tanggungjawan pemerintah, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 34 UUD 1945,” ujar Ust Rafdinal, Selasa (20/9/2020).
“Dan mestinya dipahami, masyarakat yang mendirikan dan mengelola Panti Asuhan sesungguhnya telah membantu sebagian dari tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam hal memelihara anak yatim,miskin dan terlantar,” imbuhnya.
Ust Rafdinal membeberkan, saat ini di Sumut terdapat lebih dari 200 LKSA/Panti Asuhan Anak yang dikelola masyarkat, yang keberadaannya selama ini lebih banyak di dukung oleh masyarakat dengan memberikan bantuan berupa kebutuhan bahan makanan dan biaya operasional.
“Tetapi sangat di sayangkan sekali Pemprov Sumut, termasuk Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumut tidak peduli dengan keberadaan LKSA/Panti Asuhan ini, termasuk Pemko Medan. Padahal Panti Asuhan selalu menjadi tempat pilihan kalau ada anak yang terlantar atau bermasalah yg selalu di titipkan oleh pemerintah,” tuturnya.
Ust Rafdinal Ketua Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah Kota Medan ini mengaku sudah selalu menyampaikan permasalahan ini kepada pejabat terkait. Ia mengatakan, setiap tahun pihaknya selalu bertemu dengan Kadis Sosial Sumut, RDP dengan Komisi E DPRD Sumut, namun selalu tidak ada solusi dan tindak lanjut dari pertemuan tersebut.
“Bahkan saya selalu menyampaikan masalah ini saat jumpa Gubernur Sumut, baik pada masa Gatot, T. Eri saat mereka menjabat, bahkan dengn Pak Ijek Wagub sekarang, kami pernah resmi Audiensi di Kantor Wagubsu, tapi tetap tidak ada realisasi,” ujarnya.
Begitu juga dengan Wali Kota Medan, waktu itu kami selalu sampaikan dengan Pak Eldin, pak Akhyar termasuk juga DPRD Kota Medan. Juga tidak ada realisasi. Termasuk Walikota Medan saat ini Bobby juga tidak ada kebijakan bantuan untuk Panti Asuhan di Kota Medan, bahkan untuk bertemu dengan Walikota saja kami sangat sulit,” tukasnya lagi.
Ust Rafdinal mengungkapkan, pihaknya heran mengapa anak-anak di Panti Asuhan tidak di pedulikan oleh Pemerintah di Sumut ini.
“Padahal kewajiban Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota sudah jelas diatur oleh UU Otda, dan juga Kemendagri tentang SPM yang merupakan urusan wajib di daerah, termasuk urusan sosial,” sebut Ust Rafdinal.
Kemudian, Ali Ishaq Dalimunthe, SH, M.Kn, Ketua Panti Asuhan Ar. Rasyidin Medan mengatakan, mereka iri dengan beberapa daerah dan provinsi lain di luar Sumut, seperti Riau, Sumbar serta provinsi lain di Jawa, LKSA/Panti Asuhan dapat bantuan anggaran melalui APBD mereka lewat OPD Dinan Sosial yang rutin tiap tahun memberikan bantuan dalam bentuk permakanan yg besarnya 10.000-20.000/hari/anak yg terdapat dalam panti asuhan.
“Padahal APBD mereka tidak sebesar Sumut,” ujar Ali Ishaq.
Kemudian Ali Ishaq mengungkapkan, bahwa di Sumut, termasuk kota Medan, tidak ada sediktpun dianggarkan.
“Sumut dan Kota Medan ini Provinsi dan Kota yang besar, selalu dapat predikat Provinsi Layak Anak/Kota Layak anak, tetapi nyatanya tidak peduli dengan keberadaan Panti Asuhan. Begitu juga keluhan di berbagai daerah di Sumut sebenarnya banyak keberadaan Panti Asuhan yang tidak di pedulikan oleh pemerintah daerahnya,” tegasnya.
Karena itu Forum Wilayah LKSA/Panti Asuhan meminta Gubernur Sumut Edi Rahmayadi untuk memperhatikan keluhan permasalahan panti asuhan ini.
“Apalagi dalam 3 tahun pandemi Covid melanda sudah sangat jauh berkurang donasi yg diterima oleh LKSA/Panti Asuhan dari masyarakat. Jangan sampai gubernur dan pejabat lain di Sumut ini termasuk para Bupati/Walikota hanya banyak pencitraan saja, sementara dengan anak yatim, anak terlantar yg di asuh di LKSA/Panti Asuhan tidak di pedulikan,” kata Ust Rafdinal.
Ust Rafdinal mengatakan, saat ini ada sekitar 13.000 anak yatim/anak terlantar di asuh diberbagai LKSA/Panti Asuhan di Sumut.
“Mereka adalah bagian dari generasi penerus bangsa ini yang harus mendapatkan perhatian dari Pemerintah khususnya Provinsi Sumut dan Kabupaten/Kota,” pungkasnya. (*)